Lampung – Prof Jimly Asshiddiqie, ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), mengatakan, Undang-Undang Dasar 1945 perubahan mengakui eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat. Namun dalam implementasinya kesadaran mengenai kesatuan masyarakat hukum adat ini belum memuaskan. “Dalam UUD 1954 Pasal 18 B ayat 2, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih
Lampung, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie menjadi keynote speaker pada seminar “Penyusunan Strategi Kebijakan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-MK/2012 Tentang Pengakuan Hukum Adat dan Dinamika Masyarakat Adat” di Hotel Seraton, Jalan Walter Monginsidi No.175 Bandar Lampun Senin (11/11). Acara ini diselenggarakan oleh Komnas HAM kerjasama dengan Universitas Lampung. Mantan Ketua
Lampung, DKPP – Sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, masyarakat Indonesia sudah mengenal organisasi. Bahkan mereka lebih dulu dibanding masyarakat Eropa maupun Amerika. Pada abad ke-17, masyarakat Indonesia sudah mengorganisir diri dalam bentuk organisasi nonpemerintah, atau lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat. Demikian disampaikan oleh Prof Jimly Asshiddiqie, ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saat
Lampung, DKPP – Bangsa Indonesia ini memiliki kekayaan bahasa. Bahkan tidak ada bandingannya dengan negara mana pun. Demikian disampaikan oleh Prof Jimly Asshiddiqie, ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saat menjadi keynote speaker pada acara seminar “Penyusunan Strategi Kebijakan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-MK/2012 Tentang Pengakuan Hukum Adat dan Dinamika Masyarakat Adat” di
Jakarta, DKPP – Ada fenomena yang tidak biasa dalam persidangan DKPP beberapa waktu terakhir ini. Fenomena tersebut yakni sebelum memulai sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, para Panel Majelis mengkonfirmasi kepada para pihak baik Pengadu maupun Teradu apakah mereka dimintai biaya/uang selama berperkara di DKPP. “Sebelum memulai sidang, kami ingin bertanya kepada Pengadu maupun
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) hari ini, Selasa (12/11) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU, Panwaslu, PPD serta PPS di Kab Mimika, Papua. Sidang ini merupakan sidang kedua dengan agenda mendengarkan keterangan Pengadu serta jawaban Teradu. Namun, dalam sidang yang digelar secara video
Nusa Dusa-Bali, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie mengatakan, para penyelenggara negara di negara-negara maju dan berkembang perlu mengembangkan pemahaman bersama bahwa demokrasi adalah pilihan. Hal tersebut disampaikannya setelah menjadi moderator dalam acara Bali Democracy Forum VI (BDF VI) di Nusa Dua, Bali, pada Jumat (8/11). Diskusi BDF VI dengan tema Consolidating
Nusa Dua-Bali, DKPP- Di sela acara forum Bali Democracy Forum VI (BDF VI) di Nusa Dua, Bali, pada Jumat (8/11), Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyinggung tentang kerja sama antara KPU dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Menurut Jimly, kerja sama tersebut bisa dimaknai sebagai hal yang positif. Kemajuan teknologi, terangnya, harus dimanfaatkan
Bogor, DKPP– Disela kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tugas DKPP RI yang digelar di The Highland Park Resort, Bogor pada Kamis-Sabtu (7-9/11), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga menggelar rapat terkait penggunaan teknologi E-Rekapitulasi Pemilu 2014. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie didampingi Anggota Saut H Sirait dan Anna Erliyana, sedangkan dari pihak Bawaslu
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie akan menjadi keynote speech pada acara focus group discusion (FGD) dengan tema “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-MK/2012 Tentang Pengujian Undang-undang Kehutanan No. 41/1999 dan Dinamika Masyarakat Hukum Adat dan Hak-hak Tenurialnya di Lampung”. Acara ini kerjasama Komnas HAM dan Universitas Bandar Lampung. Lokasinya di Hotel Seraton, Jl.Walter