Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berharap Bawaslu semakin matang dan dewasa sebagai lembaga penyelenggara pemilu dalam usianya yang ke-15. Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi pun berharap agar Bawaslu semakin baik dalam menjalankan fungsi-fungsi pencegahan dan penindakan. “Dengan semakin matangnya Bawasu, tidak akan banyak lagi aduan dugaan pelanggaran kode etik
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) di Kantor PWI, Jakarta, Kamis (6/4/2023). MoU yang ditandatangani oleh Ketua DKPP Heddy Lugito dan Ketua Umum PWI Atal S. Depari ini terkait dengan sosialisasi, publikasi, edukasi, dan diseminasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 38-PKE-DKPP/II/2023 yang kedua pada Kamis (6/4/2023). Perkara ini diadukan Dahli Saptini. Pada sidang kedua ini, Pengadu kembali tidak hadir dengan alasan kepentingan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Dahli mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan secara virtual atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 46-PKE-DKPP/III/2023, Rabu (5/4/2023). Pihak Pengadu dalam perkara ini adalah Fazriansyah. Ia mengadukan Ketua KIP Kabupaten Aceh Tenggara Mhd. Safri Desky serta empat Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara, yaitu Muhammadin, Kaman Sori, Sufriadi,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (DKPP) perkara nomor 45-PKD-DKPP/III/2023 pada Selasa (4/4/2023). Perkara ini diadukan oleh Issak Tabuni. Ia mengadukan tujuh penyelenggara Pemilu dari Kabupaten Nduga, yakni Ochla Nirigi, Peneas Lokbere, Voni Wunungga, Wilson Yansen Isir, dan Mira Wesareak (Ketua dan Anggota
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah mengungkapkan bahwa mengingatkan KPU dan Bawaslu akan potensi terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dalam verifikasi perbaikan untuk Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA). Hal ini disamapiakannya saat menghadiri undangan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penjelasan Bawaslu RI mengenai penanganan
Jakarta, DKPP – Terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari. Hasyim merupakan Teradu dalam perkara 35-PKE-DKPP/II/2023 dan 39-PKE-DKPP/II/2023. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di Ruang Sidang DKPP, Rabu (3/4/2023). “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada
Jakarta, DKPP – Integritas adalah suatu hal yang mutlak harus dimiliki oleh penyelenggara pemilu. Penyelenggaraan pemilu diyakini takkan demokratis jika diselenggarakan oleh orang-orang yang tidak berintegritas. Demikian disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat mememberikan materi kepada Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota Bawaslu Periode 2023-2028 di Jakarta, Jumat
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan untuk dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pada Jumat (31/3/2023). Kedua perkara tersebut adalah perkara nomor 43-PKE-DKPP/III/2023 yang diadukan M. Ridwan Harahap dan perkara nomor 48-PKE-DKPP/III/2023 yang diadukan Hamdani Hasibuan. Dalam perkara 43-PKE-DKPP/III/2023, M. Ridwan Harahap mengadukan Ketua dan tiga
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 44-PKE-DKPP/III/2023 dan 49-PKE-DKPP/III/2023, Jumat (31/3/2023). Perkara nomor 44-PKE-DKPP/III/2023 diadukan oleh Muzakkir. Ia mengadukan Sofyan, Yusri, Faisal, Eni Yuliana, Nurmi selaku Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur. Perkara nomor 49-PKE-DKPP/III/2023 diadukan Abd. Hadi Abidin,