Jambi, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 69-PKE-DKPP/IV/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Jambi, Kota Jambi, pada Senin (22/5/2023). Pengadu dalam perkara ini adalah Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jambi Subhan, Apnizal, Ahdiyenti, Nur Kholik dan Suparmin yang mengadukan Anggota KPU Kota
Bukittinggi, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo menegaskan setiap penyelenggara Pemilu penting untuk melakukan tindakan pencegahan agar mengurangi potensi pelanggaran yang dilakukan peserta, pemilih, atau penyelengara Pemilu. Penegasan ini disampaikan oleh Ratna Dewi dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menyerahkan wacana perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU dan Komisi II DPR. Hal ini disampaikan Heddy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menghadirkan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kepulauan Aru, Imran Patikaloba, dalam sidang lanjuta pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 34-PKE-DKPP/II/2023 yang diadakan secara hibrida, Rabu (17/5/2023). Imran dihadirkan sebagai Pihak Terkait oleh DKPP dalam perkara ini. Ia menjelaskan tentang status Mustafa Darakay
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo mengingatkan Bawaslu agar selalu memperhatikan setiap instrumen pengawasan pada saat memasuki proses tahapan DPR dan DPRD pada Pemilu Tahun 2024. Pernyataan ini disampaikan Ratna Dewi Pettalolo dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) terkait Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD
Banda Aceh, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah berpesan agar badan penyelenggara tingkat ad hoc bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pesan ini disampaikannya dalam kegiatan Bimbingan Teknis Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang diadakan KIP Provinsi Aceh di Kota Banda Aceh, Senin (15/5/2023). “Titip
Banda Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk menghadirkan beberapa Pihak Terkait untuk memvalidasi keterangan Pengadu dan Teradu perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang teregistrasi dengan Nomor 66-PKE-DKPP/IV/2023. Beberapa Pihak Terkait yang akan dihadirkan di antaranya adalah seorang pejabat KIP Kabupaten Aceh Tenggara. Ketua Majelis memutuskan untuk menunda sidang
Bandung, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengungkapkan peran media massa jauh lebih besar dari sekedar mengawal proses demokrasi di Indonesia. Media massa justru menjadi salah satu kunci kesuksesan Pemilu dengan turut serta membangun dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat sekaligus sebagai kontrol sosial. Demikian disampaikan I Dewa
Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 58-PKE-DKPP/IV/2023 dan 61-PKE-DKPP/IV/2023 pada Senin (15/5/2023). Perkara ini diadukan M. Fawaid. Ia mengadukan Agus Syuhada, Cecep Jamaksari, Sarkan, Elih Solehah Fatimah, Kurniasih (masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Majalengka) sebagai Teradu I sampai V.
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) J. Kristiadi menegaskan DKPP akan terus membumikan kode etik bagi penyelenggara Pemilu sebagai bentuk pencegahan pelanggaran. Penegasan tersebut disampaikan J. Kristiadi saat menjadi narasumber dalam kegiatan webinar Pemantapan Koordinasi Perencanaan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang diadakan oleh Kementrian Dalam Negeri pada Jumat (12/5/2023) secara daring.