Banda Aceh, DKPP – Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara kembali diperiksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan nomor perkara 66-PKE-DKPP/IV/2023. Sidang kedua digelar di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, pada Senin (29/5/2023). Majelis terdiri dari Muhammad Tio Aliansyah (Ketua), Ranisah (Anggota/TPD Unsur KIP Provinsi
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang lanjutan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 71-PKE-DKPP/IV/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makkasar, pada Senin (29/5/2023). Sidang dipimpin oleh Ratna Dewi Pettalolo sebagai Ketua Majelis. Anggota Majelis diisi dua Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Selatan dari
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengimbau semua pihak mengesampingkan wacana penundaan Pemilu yang sempat berhembus beberapa waktu lalu. Hal ini disampaikan Heddy saat meninjau pelaksanaan verifikasi administrasi (vermin) dokumen persyarataan bakal calon (bacalon) Anggota DPR untuk Pemilu 2024 yang dilakukan KPU di Jakarta, Senin (29/5/2023). “Jadi situasi yang menyatakan
Palu, DKPP – Peran serta atau partisipasi aktif masyarakat mengawal serta menjaga Pemilu berintegritas adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan kebutuhan utama untuk Pemilu serentak tahun 2024. Anggota Dewan Kehormaran Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo mengibaratkan partisipasi aktif masyarakat dan Pemilu berintegritas seperti dua sisi mata uang yang tidak mungkin dipisahkan. Hal
Palu, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan penyelenggara Pemilu multak harus memiliki nilai spiritualitas yang tinggi. Pasalnya, aspek spritualitas erat kaitannya dengan integritas. Keduanya seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya atau hanya berdiri sendiri. Hal ini disampaikan Ratna Dewi pada kegiatan Rapat Koordinasi
Ternate, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pulau Morotai dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 64-PKE-DKPP/IV/2023. Ketua KPU Kabupaten Morotai Irwan Abbas serta empat Anggota KPU Kabupaten Pulau Morotai, yaitu Amina Failisa, Faisal Aba, Iswan Muhammad, dan Arfandi Iskandar Alam secara
Palu, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo mengingatkan agar setiap penyelenggara Pemilu tidak boleh main-main dalam menegakkan hukum atau aturan dalam melaksanakan tahapan Pemilu. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber pada kegiatan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah,
Makassar, DKPP – Penyelenggara Pemilu adalah sebuah profesi yang bertugas mewujudkan Pemilu sebagai cerminan dari demokrasi itu sendiri. Untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, berintegritas, dan demokratis, penyelenggara Pemilu dipandang harus memiliki kemandirian sehingga dalam membuat kebijakan tidak dapat diintervensi atau ditekan oleh pihak lain. Demikian disampaikan oleh Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyandingkan Berita Acara verifikasi faktual (verfak) partai politik perbaikan dalam sidang pemeriksaan dugaan pelangggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 71-PKE-DKPP/IV/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Kota Makassar, Senin (22/5/2023). Berita Acara (BA) yang disandingkan adalah BA rekapitulasi hasil verfak partai politik tingkat
Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Majalengka atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung pada Senin (22/5/2023). Agus Syuhada, Cecep Jamaksari, Sarkan, Elih Solehah Fatimah, dan Kurniasih (masing-masing Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Majalengka) sebagai Teradu I sampai