Aktivitas

Terbitkan Pengumuman Hasil Seleksi PPK Yang Keliru, DKPP Periksa KPU Muna Barat

Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 59-PKE-DKPP/IV/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Kamis (11/5/2023). Perkara ini diadukan Ishak dan La Ode Muh. Yasri (masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Muna Barat). Keduanya mengadukan Awaluddin Usa, Alirun Asa,

Tio Aliansyah: Sesama Penyelenggara Pemilu Harus Saling Mengingatkan dan Menguatkan

Surakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah mengingatkan sesama penyelenggara Pemilu harus saling mendukung dengan selalu mengingatkan dan menguatkan. Hal tersebut diperlukan karena tugas penyelenggara Pemilu periode ini sangat berat, di mana Pemilu nasional beririsan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Demikian disampaikan Muhammad Tio Aliansyah dalam kegiatan Sosialisasi Perbawaslu dan

DKPP Dukung Penuh Revisi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Terkait Keterwakilan Perempuan

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mendukung penuh revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 8 Ayat (2) terkait perhitungan 30% jumlah bakal calon anggota legislatif perempuan. Dukungan tersebut disampaikan Ketua DKPP Heddy Lugito saat mengikuti konferensi pers di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, pada Rabu (10/5/2023) bersama Ketua

Tio Aliansyah: Jenjang Karir Penyelenggara Pemilu Bisa Puluhan Tahun

Jayapura, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah mengungkapkan profesi penyelenggara Pemilu bukan pekerjaan sambilan, mengisi waktu kosong, atau sekadar mampir. Sama dengan profesi lainnya, penyelenggara Pemilu memiliki jenjang karir yang jelas dengan waktu cukup lama sampai dengan puluhan tahun. Hal tersebut disampaikan Muhammad Tio Aliansyah dalam kegiatan Sharing Session Pencegahan

Ketua dan Anggota KIP Aceh Tenggara Diduga Loloskan PPS Tanpa Pertimbangkan Nilai Wawancara

Banda Aceh, DKPP – Sejumlah Staf KIP Kabupaten Aceh Tenggara mengungkapkan bahwa Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara telah meloloskan Panitia Pemilihan Suara (PPS) se-Kabupaten Aceh Tenggara tanpa mempertimbangkan nilai hasil tes wawancara. Hal ini disampaikan dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 46-PKE-DKPP/III/2023 di Kantor Panwaslih Provinsi

DKPP Periksa Pihak Terkait KPU Kabupaten Dogiyai Terkait Seleksi Panitia Pemilihan Distrik

Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 51-PKE-DKPP/III/2023 dengan Teradu Ketua KPU Kabupaten Dogiyai Sebastianus Tebai. Sidang yang dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi Papua, Kota Jayapura, pada Senin (8/5/2023) ini digelar untuk mendengarkan dan menggali keterangan dari para Pihak Terkait maupun

Ratna Dewi: Sanksi DKPP Untuk Jaga Kepercayaan Masyarakat

Banjarabaru, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo menyebutkan bahwa tujuan dari pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang dilakukan DKPP adalah untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu. Hal ini disampaikan Ratna Dewi Pettalolo saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Kelembagaan Evaluasi Hasil Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan

Raka Sandi: Jadikan Peraturan DKPP Sebagai Bahan Hukum Seleksi

Jakarta, DKPP – Tim seleksi rekrutmen penyelenggara pemilu seyogyanya menjadikan Peraturan DKPP sebagai salah satu rujukan atau bahan hukum dalam proses seleksi, baik itu seleksi KPU ataupun Bawaslu. Demikian disampaikan oleh Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, saat memberikan materi dalam kegiatan Pembekalan Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu/ Panwaslih

Terbukti Terima Uang 18 Juta Rupiah, DKPP Berhentikan Ketua dan Anggota KIP Nagan Raya

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Muhammad Yasin (Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya) dan Syahrul Iman (Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya). Keduanya terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat dalam dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 31-PKE-DKPP/II/2023. Sanksi dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak enam perkara

Sidangkan Perkara Non Tahapan, Raka Sandi: Demi Kejelasan dan Kepastian Aduan Dugaan Pelanggaran KEPP  

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengungkap DKPP menerima banyak aduan non tahapan. Aduan ini terkait dengan perilaku, etika, dan moral penyelenggara Pemilu. Demikian disampaikan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2023 Lingkup KPU Provinsi dan