Bengkulu, DKPP- Masih dalam rangkaian sidang di Bengkulu, Rabu (8/10) DKPP menggelar sidang ketiga dengan Teradu ketua dan anggota KPU Kab Rejang Lebong, M Saleh, Fahamsyah, Halid Syaifullah, Masurudin dan Restu Wibowo. Mereka diadukan oleh Panwaslu Kab Rejang Lebong, Rodi Hartono bersama anggotanya. Mereka diduga telah menerima suap dari Caleg PPP yang bernama Junaidi oleh
Bengkulu, DKPP -Usai pembacaan dalil aduan, Rodi Hartono dkk selaku Panwaslu Kab Rejang Lebong yang melaporkan ketua dan anggota KPU Kab Rejang Lebong ,mencabut aduan terhadap 4 anggota KPU Kab Rejong Lebong atas nama Fahamsyah, Halid Syaifullah, Masurudin dan Restu Wibowo. Pengadu yang menduga mereka menerima suap dari Junaidi, Caleg PPP mengurungkan niatnya karena dalam
Bengkulu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dengan Teradu Ketua dan anggota KPU Kab Mukomuko, Rabu (9/10) bertempat di kantor Bawaslu Prov Bengkulu. Dawud, Syofia Diana, Dedi Disponsori, Khairanzar dan Abdul Hamid Diregar selaku ketua dan anggota KPU Kab Mukomuko diadukan oleh Panwaslu Mukomuko, Munip, Ita Hartati dan Fadli Azmi. “Pada tanggal
Bengkulu, DKPP – Rabu (8/10) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP menggelar sidang dengan Teradu KPU Kab Bengkulu Tengah, Asmara Wijaya, Dodi Hermansyah, Bj Karnely, Supirman dan Marlin H Naray. Sidang dimulai pukul 10.00 WIB bertempat di kantor Bawaslu Prov Bengkulu. Para Teradu diadukan oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kab Bengkulu Tengah yaitu, Meci, Haidir dan
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang di Bengkulu selama 2 hari berturut-turut, yakni dari hari Rabu hingga Kamis (8-9/10), minggu ini. Sidang hari pertama Rabu (8/9), DKPP akan memeriksa KPU Kab Bengkulu Tengah pada pukul 10.00 WIB, KPU Kab Mukomuko pukul 13.00 WIB dan KPU Kab. Rejang Lebong pada pukul 16.00
Jayapura, DKPP- Alfonsius Ambani Ketua Panwaslu Kabupaten Sarmi, Papua dilaporkan ke DKPP oleh anggotanya, Yunitha Yaas. Menurut Yunitha, Teradu dianggap tak transparan kepada anggota yang lain terutama mengenai dana hibah. “Dana hibah Kabupaten Sarmi sudah dicairkan 500 juta, harusnya uang tersebut untuk pengawasan Pemilu, tapi digunakan untuk Teradu sebagai keperluan pribadi,†kata Yunitha dalam sidang
Jayapura, DKPP- Penetapan hasil Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Tolikara, Papua, masih bermasalah. YB Panus Jingga, dari DPC Partai Nasdem, mengaku telah dirugikan oleh KPU Tolikara. Dalam sidang kode etik yang digelar DKPP, Kamis (2/10), Panus mengungkapkan bahwa KPU Tolikara telah memalsukan data dengan menghilangkan suara seluruh caleg dari Nasdem di Tolikara. “Pleno rekapitulasi
Jayapura-DKPP,- Kamis (2/10) DKPP merupakan hari kedua bagi DKPP dalam menggelar sidang daerah di Papua. Dalam hari kedua ini, sebanyak 9 perkara akan disidangkan di dua tempat yakni Polda Provinsi Papua dan KPU Provinsi Papua. Kesembilan perkara ini, dibagi kedalam 6 persidangan secara marathon yang di dua tempat yang masing-masing dimulai pukul 09.30 WIT, 13.00
Jayapura, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) “mengharamkan†apabila Anggota maupun stafnya bertemu pihak yang sedang berperkara di DKPP di luar persidangan. “Ini merupakan etika kami, apabila anda sedang beperkara, bertemunya di ruang persidangan, Anda mengklarifikasi semuanya di persidangan,†kata salah satu staf bagian Pengaduan Santo Gotia, di Jayapura kemarin, (1/10). Saat itu, Santo bersama
Jayapura, DKPP- KPU Kabupaten Mimika, Papua, memutuskan untuk mengambil alih tugas salah satu Panitia Pemilihan Daerah (PPD) di Mimika. PPD atau nama lain dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dimaksud adalah PPD Kecamatan Kuala Kencana, Mimika. Keputusan tersebut dipermasalahkan oleh salah satu calon anggota legislatif (caleg) DPRD Mimika dari Partai Gerindra M Nurman S Karupukaro.