Pekalongan, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi meyakini kesuksesan Pemilu tidaklah ditentukan dari tingkat pusat, melainkan justru dimulai wilayah pedesaan. Menurutnya, semua pemangku kepentingan di desa memiliki peranan yang tidak kecil dalam menyukseskan pesta demokrasi di Indonesia. Hal ini disampaikan pria yang akrab disapa Raka Sandi ini
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali memeriksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 85-PKE-DKPP/VI/2023. Sidang lanjutan digelar untuk mendengarkan keterangan Pihak Terkait yakni Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah, Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, dan sejumlah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Berdasarkan pemantauan Bawaslu
Ternate, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor: 91-PKE-DKPP/VI/2023 di Kantor KPU Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, Jumat (28/7/2023). Perkara ini diadukan oleh Hendra Kasim dan Julham Djaguna. Keduanya mengadukan Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara Ardian Yoro Nareng. Kedua Pengadu mendalilkan Ardian Yoro
Surabaya, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk menskors sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 89-PKE-DKPP/VI/2023. Keputusan ini diambil Ketua Majelis Heddy Lugito karena absennya Pengadu bernama Ahmad dalam sidang ini. Sidang ini agendanya untuk mendengarkan pokok pengaduan dari Pengadu dan jawaban Teradu. Namun, Pengadu tidak dapat menghadiri
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 80-PKE-DKPP/V/2023 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kamis (27/7/2023). Dalam sidang lanjutan ini, DKPP mengagendakan untuk mendengarkan dua Anggota Panwascam Siantar Martoba, yaitu Torang Simangunsong (Teradu II) dan Jenson B. P.
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi berpesan agar seluruh Anggota Bawaslu Provinsi masa jabatan 2023-2028 menjaga hubungan dengan jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi. Menurutnya, jajaran komisioner dengan Sekretariat Bawaslu tingkat provinsi harus menjaga keharmonisan mengingat tantangan Pemilu dan Pilkada 2024 sangat berat. Hal ini disampaikan pria yang
Jakarta, DKPP – Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu (DKPP) Yudia Ramli menjamin berperkara di DKPP dari awal pengaduan sampai akhir putusan tidak dipungut seperser pun atau nol rupiah. Hal itu disampaikan Yudia Ramli dalam kegiatan Peningkatan Pemahaman Undang-undang Bidang Politik yang digelar oleh Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur, pada Kamis
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa sembilan penyelenggara Pemilu dari Kabupaten Nias Selatan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara Nomor: 89-PKE-DKPP/VI/2023 yang diadukan Kalvinus Tafonao. Sembilan penyelenggara Pemilu tersebut antara lain Repa Duha, Meidanariang Hulu, Edward Duha, Yulianus Gulo, dan Eksodi M. Dakhi (masing-masing sebagai Ketua dan Anggota
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan bahwa demokrasi tidak akan berjalan tanpa ada keterwakilan dari perempuan. Partisipasi perempuan ini seharusnya bisa terus didorong dan disosialisasikan dari mulai tingkat pusat hingga ke desa. Hal ini disampaikan Ratna Dewi Pettalolo dalam Webinar Nasional Keterwakilan 30% Perempuan dalam Pemilu yang diselenggarakan
Bandung, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 88-PKE-DKPP/V/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (21/7/2023). Perkara ini diadukan Cecep Supriatna, bakal calon DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Hanura pada Pemilu tahun 2024. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Bandung Agus