Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa semua pihak harus menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) karena putusan MK sama dengan undang-undang. Putusan MK sudah bersifat final dan mengikat. “Sesebal apapun putusannya, misalnya, kita harus laksanakan (putusan MK, red),†katanya saat diwawancara oleh wartawan di ruang kerjanya,
Jakarta, DKPP- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie, Rabu (8/7), menghadiri rapat terbatas terkait Pilkada serentak 2015 di Istana Negara, Jakarta. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Hadir juga Ketua KPU Husni Kamil Manik, Ketua Bawaslu Muhammad, serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menko Polhukam Tedjo Edhie Purdijatno, Menkumham
Jakarta, DKPP- Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Valina Singka Subekti terpilih sebagai salah satu anggota Badan Pengkajian Konstitusi yang dibentuk oleh MPR RI. Pengukuhan anggota Badan Pengkajian Konstitusi ini dilakukan kemarin, Senin (6/7) di Gedung Nusantara IV, Komplek DPR/DPD/ MPR Senayan. Valina dilantik bersama 59 tokoh dan pakar ketatanegaraan lainnya, diantaranya mantan ketua
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat (3/7), kembali menggelar sidang untuk perkara dari Kabupaten Mimika, Papua. Sidang dilaksanakan melalui video conference di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, yakni di Mabes Polri Jakarta dan Mapolda Papua di Jayapura. Sidang kedua ini agendanya adalah untuk mendengarkan keterangan dua Teradu, yakni Teradu III Michael Beanal dan Teradu
Jakarta, – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bukan hanya sebagai lembaga yang tugasnya memberikan sanksi. Akan tetapi, juga memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi dan menjaga kehormatan lembaga Pemilu, termasuk menjaga agar jangan sampai hasil Pemilu 2014 didelegitimasi hanya karena motif politik yang sifatnya privat dan konflik sesaat. Demikian disampaikan oleh Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie
Jakarta, – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menghadiri pertemuan tripartit antara KPU, Bawaslu, dan DKPP, Rabu (1/7) sore. Pertemuan berlangsung secara tertutup di Ruang Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, Jakarta. Selain Jimly, anggota DKPP yang hadir adalah Saut Hamonangan Sirait, Prof. Anna Erliyana dan Valina Singka Subekti. Dari Bawaslu hadir Muhammad, Nasrullah,
Bogor, DKPP- Selama tiga hari ini, Selasa-Kamis (30/6-2/7), DKPP mengadakan rapat penyusunan buku tentang penyelenggara Pemilu di Dunia. Rapat diadakan di Wisma Kejaksaan (Wisma Adhiyaksa), Puncak, Bogor. Ketua Tim Teknis Penyusunan Buku Arif Maruf menjelaskan, selama ini orang kesulitan untuk mencari referensi secara utuh tentang penyelenggara Pemilu di Dunia. DKPP berharap buku yang sedang disusun
Jakarta, – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie menjenguk mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar, Senin (29/6) sore sekitar pukul 16.00 WIB. Antasari dirawat di Rumah Sakit Omni Internasional, Jl Alam Sutra Boulevard, Tangerang Selatan, Banten, sejak Sabtu (27/6). Jimly Asshiddiqie menjelaskan, dirinya mendapatkan kabar dari teman Antasari bahwa Antasari sedang
Jakarta, DKPP – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras sekaligus mencopot La Rusuli dari kedudukannya selaku Ketua KPU Buton, Jumat (26/6). Sanksi tersebut dijatuhkan dalam sidang kode etik KPU Buton dengan agenda pembacaan Putusan. Majelis juga menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap terhadap Sarmudin dan M. Wahyudin, masing-masing
Jakarta, DKPP- Hasil putusan DKPP, Jumat (26/6), terhadap perkara dari Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, salah satu sanksinya adalah pemberhentian tetap yang justru dijatuhkan kepada Pengadu bernama Herlina. Herlina adalah Anggota KPU Kabupaten Soppeng. Dia mengadukan rekan-rekannya sesama komisioner KPU Soppeng, serta pejabat sekretariatnya. Setidaknya ada dua pokok pengaduan dari Herlina. Pertama pengaduan kepada Ketua KPU