Aktivitas

DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU Kota Makassar Terkait Pemecatan PPS

Makassar, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 108-PKE-DKPP/VIII/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, pada Senin (18/9/2023). Perkara ini diadukan oleh Andi Burhanuddin, Muhammad Israq, Ahmad, Suhardi, Muchlis Jerry Ruslim, Budi Setiawan, Muhammad Nur Syahid Munsi, dan Hardi. Kedelapan Pengadu

DKPP Gandeng UPI Rampungkan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu

Bandung, DKPP – Dalam rangka penyusunan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Pendandatangan MoU dilakukan oleh Ketua DKPP Heddy Lugito dan Rektor UPI Prof. M. Solehuddin. Sedangkan PKS ditandatangani Sekretaris DKPP David Yama dengan Wakil Rektor

Kerap Diadukan ke DKPP, Penyelenggara Pemilu Tak Boleh Rangkap Jabatan

Tabanan, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengingatkan bahwa penyelenggara Pemilu harus mengetahui dan menyadari batasan-batasan yang harus ditaati. Kepada sekitar 60 jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, pria yang akrab disapa Raka Sandi ini menyatakan profesi penyelenggara Pemilu memiliki konsekuensi berupa batasan-batasan tertentu yang mungkin tidak disadari

Ketua DKPP Deklarasi Pemilu 2024 Damai Dalam HUT Kompas TV

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menghadiri perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-12 Kompas TV di Jakarta, Senin (11/9/2023). Mengusung tema Indonesia12aya (Indonesia Raya), Kompas TV menegaskan komitmennya sebagai media massa yang ingin mewujudkan Pemilu damai pada 2024 dalam perayaan hari jadinya yang ke-12 ini. “Saya berharap independensi KompasTV dalam

DKPP Kembali Periksa KPU RI, Bawaslu: Ini Persoalan Etika, Bukan Komunikasi dan Personal

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali memeriksa Ketua dan Anggota KPU RI atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara nomor 106-PKE-DKPP/VIII/2023. Perkara ini diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu RI dengan pokok aduan terkait pembatasan akses data dan dokumen pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon) serta pembatasan jumlah personel dan

Penyelenggara Pemilu Diimbau Tidak Ikut Perdebatan Isu dan Wacana Kepemiluan di Publik

Surabaya, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi berharap penyelenggara Pemilu tidak ikut dalam perdebatan terkait isu-isu maupun wacana kepemiluan yang berkembang di  media dan masyarakat. Salah satu isu atau wacana yang ramai diperbincangkan saat ini adalah tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pemilu tahun 2024 akan

Ratna Dewi: Keberhasilan Pemilu Dimulai Dari Penyelenggara yang Baik

Palu, DKPP – Penyelenggara Pemilu dapat menjadi salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas, berintegritas, dan bermartabat. Pernyataan tersebut disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo dalam kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Bagi Pamwascam se-Kabupaten Donggala Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kota Palu, Jumat (8/9/2023). “Kalau ingin Pemilu berjalan dengan

Diduga Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Penyelenggara, DKPP Periksa Anggota KPU Bengkulu Utara

Bengkulu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 104-PKE-DKPP/VIII/2023 dan 105-PKE-DKPP/VIII/2023. Perkara nomor 104-PKE-DKPP/VIII/2023 diadukan Septo Adinara, sedangkan perkara 105-PKE-DKPP/VIII/2023 diadukan MS. Firman. Keduanya mengadukan Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Utara Aris Silaswan. Aris Silaswan selaku Teradu didalilkan tidak memenuhi syarat sebagai Anggota KPU

DKPP Periksa Anggota Bawaslu Sumut Terkait Status PNS

Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Johan Alamsyah dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 102-PKE-DKPP/VIII/2023 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara (KPU Sumut), Kota Medan, Jumat (8/9/2023). Dalam perkara ini, Johan Alamsyah diadukan oleh seorang bernama Nazaruddin yang memberikan kuasa

Ratna Dewi: Pemilu Untuk Lindungi Kedaulatan Rakyat

Palu, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan inti dari penyelenggaraan Pemilu adalah tentang kedaulatan rakyat. Hal ini disampaikannya ketika menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pengawasan Pemilu 2024 bagi Panwascam se-Kota Palu di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (7/9/2023). “Semua dari proses Pemilu itu adalah melindungi hak pemilih