Bogor, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan bahwa godaan bagi penyelenggara Pemilu bisa datang kapan saja. Hal ini disampaikan Ratna Dewi Pettalolo dalam kegiatan Pelatihan dan Penguatan Kompetensi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Periode 2023-2028 yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI di Kota Bogor, pada Minggu (3/9/2023). “Godaan akan datang kapan dan di
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 106-PKE-DKPP/VIII/2023 di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Senin (4/9/2023). Pada perkara ini diadukan Rahmat Bagja, Totok Hariyono, Herywn J.M. Malonda, Puadi, dan Lolly Suhenty (masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu RI). Mereka mengadukan Hasyim Asy’ari,
Bogor, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah berpesan agar Anggota Bawaslu periode 2023-2028 segera mempelajari dan memahami regulasi-regulasi terkait kepemiluan. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan pelatihan dan penguatan kompetensi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota periode 2023-2028 di Pusbang ASN BKN, Kabupaten Bogor, Minggu (3/9/2023). “Teman-teman harus satu frekuensi dalam
Samarinda, DKPP – Masyarakat umum atau pemilih berada peringkat pertama sebagai Pengadu dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Berdasarkan data Bagian Fasilitasi Pengaduan DKPP dari Januari 2023 sampai dengan 22 Agustus 2023, dari 254 pengaduan yang masuk, 225 di antaranya diadukan oleh masyarakat atau pemilih. Hal
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menyampaikan pemilih yang cerdas merupakan aspek yang tidak bisa dikesampingkan dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas. Hal ini disampaikan Heddy Lugito saat memberikan sambutan dalam kegiatan Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilu Serentak 2024: Isu Strategis Penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI di
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo menjadi juri Grand Final Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Antar Perguruan tinggi se-Indonesia Ketiga, yang digelar di Jakarta, Rabu (30/8/2023). Pada malam puncak ini, Universitas Surabaya berhadapan dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan tema utama Penghapusan Presidential trasehold dalam Pemilu Presiden dan Wakil
Denpasar, DKPP – Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menegaskan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersifat pasif dalam menjalankan tugas, fungsi, maupun wewenangnya dalam penegakan kode etik bagi penyelenggara Pemilu. Meski demikian, DKPP tetap hadir di tengah masyarakat dalam rangka melakukan pencegahan dan sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Hal tersebut disampaikan Anggota
Bogor, DKPP – Etika sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh masyarakat Indonesia sangat memerlukan etika guna menjadikan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia menjadi bermartabat dan beradab. Demikian disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) J. Kristiadi ketika menjadi narasumber dalam narasumber dalam kegiatan pelatihan dan penguatan kompetensi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota eriode 2023-2028
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo menjadi salah satu juri dalam kompetisi debat penegakan hukum Pemilu antar perguruan tinggi se-Indonesia ke-III Tahun 2023. Kompetisi yang diadakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ini akan dilaksanakan di Jakarta pada 28-30 Agustus 2023. “Animo peserta menjadi spirit dan motivasi secara kelembagaan bahwa
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 92-PKE-DKPP/VII/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, pada Jumat (25/8/2023). Sidang kedua ini digelar untuk mendengarkan jawaban atau pembelaan Anggota KPU Kota Jayapura Markus Duwith selaku Teradu yang tidak hadir pada sidang pertama