Aktivitas

DKPP Gelar FGD Evaluasi Pilkada Serentak 2015 Di Sentani Papua

Sentani, DKPP – Konsolidasi demokrasi pemilu berintegritas tidak hanya terletak pada integritas penyelenggara pemilu tetapi integritas sistem penyelenggaraan pemilu, di mana penyelenggara pemilu hanya salah satu determinan faktor bagi tegaknya demokrasi pemilu berintegritas. Terkait dengan hal tersebut, DKPP menginisisasi Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu bersama seluruh

Cara Komunikasi Lima Komisioner KPU NTT Mesti Diperbaiki

Jakarta, DKPP –  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memerintahkan lima Komisioner KPU Nusat Tenggara Timur untuk memperbaiki cara berkomunikasi terhadap publik. Tujuannya agar dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga yang dikelolanya.  Demikian disampaikan oleh Nur Hidayat Sardini saat membacakan Putusan kode etik KPU Nusa Tenggara di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (25/10) pukul

DKPP Rehabilitasi 28 Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi sebanyak 28 penyelenggara Pemilu. Putusan tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (25/10) pukul 14.00 WIB. Pada saat bersamaan, DKPP juga menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap terhadap Muhammad Jafar selaku Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dan

Anggota KIP Aceh Barat Daya Diberhentikan karena Terlibat Parpol

Jakarta, DKPP- Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya, Muhammad Jakfar, Selasa (25/10), dinyatakan terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Dia dinyatakan terbukti pernah menjadi pengurus partai politik dan belum memenuhi syarat sebagai anggota KIP. Atas hal itu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap. “Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. Menjatuhkan

Peningkatan Kualitas Menjelang Akhir Tugas

Jakarta, DKPP – Seluruh Staf Bagian Administrasi Persidangan Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara (DKPP) Pemilu mengikuti briefing Pertimbangan Putusan yang dipimpin oleh Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini di Ruang Rapat Pleno, belum lama ini. Menurut Nur Hidayat Sardini, arah tujuan tahun pelaksnaan tugas dan wewenang DKPP periode 2012-2017 ini adalah meningkatkan kualitas dan produktivitas kinerja

Tidak Jadi PAW KPU Sumba Barat Daya, Menggugat di DKPP

 Jakarta, DKPP- Gerson Lolo Ole merasa memenuhi syarat untuk menjadi anggota pergantian antarwaktu (PAW) komisioner KPU Sumba Barat Daya. Namun, oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ia tidak diloloskan. Gerson Lolo Ole bersama Mateus Leha, Agustinus Mori, dan Raymundur Emy Lubur, dan Cornelis S. Pessirerun menggugat lima komisioner KPU NTT.   Gerson sebagai kuasa dari

Pemilih Bisa Jadi Penentu Hasil Pemilu

Bali, DKPP – Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak menjelaskan ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi dalam penyelenggaraan Pemilu. Pertama adalah proses rekrutmen di partai politik dan pencalonan dalam Pemilihan. “Kalau kita menginginkan pemilihan ini berkualitas baik dari prosesnya maupun hasilnya adalah orang-orang yang mumpuni untuk melaksanakan tugas-tugas jabatan yang dikontestasikan maka ini tergantung pada kualitas

Saut: Quo Vadis Demokrasi

Bali, DKPP – Peran organisasi nonpemerintah (Ornop) penggiat Pemilu semakin redup dalam mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu. Bahkan Ornop semakin merapat dengan kekuasaan sehingga tidak ada daya kritis.  Menurut Saut H. Sirait, Anggota DKPP, peran Ornop penggiat Pemilu semakin redup hampir di seluruh swadaya penggiat Pemilu. Tidak lagi semacam counter part atau mitra yang kritis.  “Saya

DKPP Gelar FGD Kelima di Zona Indonesia Tengah

Bali, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan Focus Gruop Discussion (FGD) Problematika, Evaluasi, dan Usulan Perbaikan Penyelenggaraan Pemilu. Kegiatan ini gelar selama dua hari, Rabu-Kamis (28-29/9/2016). Peserta kegiatan ini berjumlah sebanyak 30 orang. Mereka berasal dari KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Maluku Utara, dan Bawaslu Nusa Tenggara Timur, Nusa

Sidang Ketiga, Anggota KPU Kota Bukittinggi Tetap Bantah Pernah Terlibat Parpol

Jakarta, DKPP- Anggota KPU Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, Tanti Endang Lestari, Senin (3/10), kembali menjalani sidang kode etik penyelenggara Pemilu. Ini menjadi sidang ketiga kalinya atas perkara dirinya yang diduga pernah terlibat partai politik. Seperti tuduhan para Teradu dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Tanti dianggap pernah menjadi pengurus DPC Partai Demokrat Kota Bukittinggi masa bakti