Jakarta, DKPP – Peraturan DKPP tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum telah resmi disahkan. Sebelumnya, pedoman beracara kode etik mengacu pada Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan pertemuan dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kamis (19/10). Ketua DKPP Harjono, memimpin pertemuan didampingi Anggota Prof. Muhammad, Prof. Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati. Rombongan DKPP diterima oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly beserta Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Karjono dan Staf Khusus
Bogor, DKPP – Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) siapkan buku saku pengaduan. Hal ini berdasarkan hasil evaluasi dari bagian administrasi Pengaduan DKPP, masih banyak ditemukan pencari keadilan atau justice seeker yang terkendala memahami mekanisme pengaduan. Sedangkan, kuantitas pengaduan tidak pernah surut. Pada Pemilukada Serentak Tahun 2015 terdapat sebanyak 174 pengaduan yang diterima DKPP. Kemudian,