Jakarta, DKPP – Kepercayaan Publik adalah hal yang tidak dapat dikesampingkan oleh Penyelenggara Pemilu. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya konflik dalam penyelenggaraan Pemilu. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito dalam kegiatan Apel Kasatwil Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dengan tema “Strategi dan Kebijakan dalam
Jakarta, DKPP – Penyelenggara Pemilu harus senantiasa mengedepankan etika dalam menjalankan setiap tugas dan fungsinya. Hal ini sangat penting dalam mewujudkan Pemilu 2024 yang berintegritas dan bermartabat. Demikian disampaikan oleh Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) J. Kristiadi dalam kegiatan Dialog Kebangsaan Sonora di Universitas Tarumanegara, Jakarta, Rabu (1/11/2023). “Etik ini kita anggap penting. Jangankan
Pasangkayu, DKPP – Mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses dan penyelenggara Pemilu merupakan salah satu tujuan dijatuhkannya sanksi DKPP kepada penyelenggara yang terbukti melanggar kode etik. Demikian disampaikan Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo ketika menanggapi pertanyaan terkait sanksi DKPP dari salah satu peserta kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pasangkayu. Sanksi DKPP berbeda dengan
Bone Bolango, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 117-PKE-DKPP/IX/2023 di Kantor KPU Provinsi Gorontalo, pada Jumat (27/10/2023). Perkara ini diadukan Lukman Ismail, Frengki Kasim, Yance Pakaya, dan Rosihan Kaluku sebagai Pengadu I sampai IV. Para Pengadu mengadukan Anggota Bawaslu Kota Gorontalo Erman
Makassar, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 125-PKE-DKPP/X/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makasar, pada Jumat (27/10/2023). Perkara ini diadukan Muh. Ridwan yang memberikan kuasa kepada Fadli dan Burhan. Pengadu mengadukan Anggota KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Hasanuddin G. Kuna
Jakarta, DKPP – Pemilu tahun 2024 menjadi perhelatan demokrasi yang istimewa. Oleh karena itu, masyarakat dan stakeholder kepemiluan diimbau bersama-sama mengawal dan menyukseskan Pemilu yang akan datang. Demikian disampaikan Ketua DKPP Heddy Lugito dalam acara Gala Dinner Bersama Panwaslu Luar Negeri di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, pada Kamis (27/10/2023). Kegiatan ini dihadiri oleh 183 Panwaslu
DKPP, Jakarta – Sebanyak 150 Pengawas Pemilu (Panwaslu) luar negeri sedunia mendatangi Kantor DKPP untuk mendapatkan pencerahan terkait kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu. Kedatangan Panwaslu luar negeri ini disambut langsung oleh Ketua DKPP Heddy Lugito, Anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah, dan Sekretaris DKPP David Yama, pada Kamis (26/6/2023) sore. “Terima kasih sudah menjadi
Jakarta, DKPP – Ketua Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito angkat bicara terkait isu hubungan Bawaslu dan KPU yang semakin memanas di tengah tahapan Pemilu 2024 yang berjalan. Pesan tersebut disampaikan Heddy dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Publikasi Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Jakarta, Rabu (25/10/2023). Ia
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 122-PKE-DKPP/X/2023 di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, Senin (23/10/2023). Perkara ini diadukan Ikhsan Muchtar yang memberikan kuasa kepada Hasrapuddin. Ia mengadukan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (Teradu I), Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nasrul
Manokwari, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 118-PKE-DKPP/IX/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, pada Kamis (19/10/2023). Perkara ini diadukan Robi Patandung dan Chosam V. Manggaporouw. Keduanya mengadukan Yustinus Rumabur selaku Ketua KPU Kabupaten Teluk Wondama dan Laode Abdul Hafid