Pati, DKPP- Anggota DKPP ex officio Bawaslu RI, Endang Wihdatiningtyas hadir pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pemilihan Bupati di Kabupaten Pati, Rabu (15/2). Ditemui saat koordinasi di kantor Panwas Kab Pati usai melakukan supervisi. Endang menyampaikan bahwa Pilbup Pati berjalan dengan lancar. “Pilkada di Pati berjalan dengan lancar, tidak ada insiden yang mencederai proses
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Saut H. Sirait, Rabu (15/2) melakukan kunjungan ke beberapa Tempat Penghitungan Suara (TPS) pada Pilkada serentak di Provinsi DKI Jakarta. TPS yang dikunjungi antara lain TPS 28 dan 29 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) serta TPS 15 Rutan Salemba. TPS di tempat tersebut dikunjungi bersama
Jakarta, DKPP – Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak yang digelar 15 Februari 2017 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) turut berpartisipasi dengan menggelar kegiatan “Check on The Spot†di beberapa TPS yang tersebar di daerah DKI Jakarta, Tangerang Selatan, Serang, dan Sulawesi Barat. Acara tersebut diikuti oleh Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie bersama Anggota Dr. Nur Hidayat Sardini,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi nama baik Elisabeth Kansai selaku anggota Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen. DKPP juga memerintahkan Bawaslu Provinsi Papua membatalkan Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Papua Nomor 01-KEP Tahun 2016 tentang Pemberhentian Sementara kepadanya, dan memberi penggantian atas hak-hak yang terhilang. Hal tersebut disampaikan dalam sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan Putusan pada Senin
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie mengimbau kepada Pengadu maupun Penyelenggara Pemilu yang sedang beperkara agar jangan menghubungi anggota majelis di luar persidangan. Terlebih saat akan menjelang pembacaan Putusan guna mempengaruhi isi Putusan. Hal tersebut disampaikan disela-sela pembacaan sidang 6 (enam) Putusan pada Senin (13/2) pukul 14.00 WIB di Ruang Sidang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Junaidi dari jabatannya sebagai ketua KIP Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh. Ia juga diberhentikan sementara dari keanggotaan komisioner KIP setempat. Hal tersebut disampaikan dalam sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan Putusan pada Senin (13/2) pukul 14.00 WIB. Selaku ketua majelis Jimly Asshiddiqie, anggota majelis Valina Singka Subekti, Anna
DKPP, Jakarta – Irfansyah, Anggota Panwaslih Provinsi Aceh dilaporkan Ketua dan Anggota Bawaslu RI ke DKPP. Sebelumnya, Bawaslu RI telah melakukan pembinaan sebanyak tiga kali kepada Panwaslih Prov. Aceh. Terkait masalah Irfansyah, Bawaslu RI menyampaikan kepada Panwaslih Aceh untuk dapat bekerjasama dan menjaga lembaga Panwaslih Aceh, tetapi masih tetap belum ada perubahan. Sidang dugaan pelanggaran
Jakarta, DKPP- Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (7/2), mengadakan rapat koordinasi persiapan Pilkada 2017. Rakor ini mengundang lembaga-lembaga stakeholder kepemiluan di antaranya Bawaslu, DKPP, Kemenkopolhukam, Kemendagri, Polri, TNI, BIN, MA, dan Kejagung. Hadir juga perwakilan dari partai-partai politik. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diwakili oleh Anggotanya, Saut Hamonangan Sirait. Ketua KPU Juri Ardiantoro mengatakan, rakor
Jakarta, – Empat orang yang menamakan Forum Komunikasi Pembaruan Pembangunan Kabupaten Lanny Jaya mendatangi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin (6/2). Mereka mengadukan ketua dan anggota KPU setempat yang dinilai tidak netral. Nius Kogoya, perwakilan dari forum tersebut, menjelaskan, ketua dan anggota KPU Lanny Jaya dinilai berpihak terhadap salah satu kandidat. Selain itu, mereka juga dinilai
Jakarta, DKPP – Belasan masa dari Forum Pemerhati Demokrasi Maluku Tengah berunjuk rasa di depan kantor DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14 Jakarta, Senin (6/2), siang. Mereka menuntut agar KPU Kabupaten Maluku Tengah diperiksa karena diduga melanggar kode etik. Perwakilan aksi Basri Lesilawang mengatakan, ketua dan anggota KPU Maluku Tengah diduga telah menghilangkan hak politik pasangan