Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan kegiatan jalan sehat di Jakarta, Minggu (9/6/2024). Jalan sehat ini merupakan rangkaian kegiatan dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) DKPP yang ke-12 yang jatuh pada 12 Juni 2024. Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan kegiatan ini dapat dijadikan sebagai pengingat bahwa keluarga besar DKPP harus menjaga kesehatan
Manokwari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 84-PKE-DKPP/V/2024 di Kantor KPU Provinsi Papua Barat, Kota Manokwari. Perkara ini diadukan Arianus Paressa yang memberikan kuasa kepada Handri Piter Poae, dkk. Pengadu mengadukan Hendra J. C. Talla, Yosan Massa, Marthen Luther Singgir, Mohammad Idris
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 74-PKE-DKPP/V/2024 di di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kota Kendari, Selasa (4/6/2024) Perkara ini diadukan oleh Haris Lewenussa, yang memberi kuasa kepada Lukman, La Syahrir Haruna, dan La Ode Muhammad Sadar. Pihak Teradu
Palembang, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 88-PKE-DKPP/V/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, pada Selasa (4/6/2024). Perkara ini diadukan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Yudi Risandi. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Organ Komering Ulu,
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tetap menggelar sidang pemeriksaan untuk Ketua dan empat anggota KPU Kabupaten Buton Tengah meskipun pihak Pengadu menyatakan mencabut aduan. Demikian disampaikan Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 62-PKE-DKPP/IV/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra),
Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 70-PKE-DKPP/V/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, pada Senin (3/6/2024). Perkara ini diadukan Andikan Maulida Asyari anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Partai Demokrat yang juga peserta Pemilu Pada Pemilu Tahun 2024 (Calon anggota
Palembang, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 79-PKE-DKPP/V/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, pada Senin (3/6/2024) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Rendi Juliansa yang mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, yaitu Hairul Alamsyah,
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 59-PKE-DKPP/IV/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kota Kendari, Senin (3/6/2024). Perkara ini diadukan oleh Safrin A. yang mengadukan Ketua KPU Kabupaten Buton Rahmatia beserta empat Anggota KPU Kabupaten Buton, yaitu Ardin, La
Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 71-PKE-DKPP/V/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Jumat (31/5/2024). Perkara ini diadukan oleh Faqih Anis Fuadi yang mengadukan enam penyelenggara Pemilu Kabupaten Sampang. Tiga Teradu pertama adalah Ketua KPU Kabupaten
Manado, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pekara nomor 72-PKE-DKPP/V/2024 pada Jumat (31/5/2024). Perkara ini diadukan oleh Ardiles Mario R. Mewoh, Donny Rumagit, Zulkifli Densi, Erwin Franklin Sumampow, dan Steffen S. Linu (Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara). Mereka mengadukan Phlipus Ferdynan Bawengan