Bandung, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono menjadi narasumber dalam acara Rapat Koordinasi Terkait Perkembangan Situasi Sosial Politik di Daerah dan Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 dengan tema, Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 di Jalan Asia Afrika Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (20/10/2010). Narasumber lainnya Fritz
Jakarta, DKPP – Peraturan DKPP tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum telah resmi disahkan. Sebelumnya, pedoman beracara kode etik mengacu pada Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan pertemuan dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kamis (19/10). Ketua DKPP Harjono, memimpin pertemuan didampingi Anggota Prof. Muhammad, Prof. Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati. Rombongan DKPP diterima oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly beserta Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Karjono dan Staf Khusus
Bogor, DKPP – Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) siapkan buku saku pengaduan. Hal ini berdasarkan hasil evaluasi dari bagian administrasi Pengaduan DKPP, masih banyak ditemukan pencari keadilan atau justice seeker yang terkendala memahami mekanisme pengaduan. Sedangkan, kuantitas pengaduan tidak pernah surut. Pada Pemilukada Serentak Tahun 2015 terdapat sebanyak 174 pengaduan yang diterima DKPP. Kemudian,
Jakarta, DKPP – Seorang penyelenggara Pemilu harus menjaga etika. Baik dalam ucapan maupun tindakan. Bila tidak, bisa berujung ke persidangan di DKPP. Seperti yang dialami Choirul Anam, anggota KPU Provinsi Jawa Timur yang juga Teradu II. Meski dia mendapatkan rehabilitasi dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan pada Selasa (17/10/2017), namun ada catatan dalam Pertimbangan Putusan. Alfitra Salamm menjelaskan, DKPP mengingatkan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa (17/10) pukul 16.00 WIB, menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan. Ada tujuh putusan yang dibacakan terkait perkara yang diadukan berasal dari Kabupaten Talaud dan Provinsi Sulawesi Utara, KPU dan Bawaslu Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, KPU Provinsi Jatim serta KIP Aceh. Sidang digelar di ruang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras kepada Tim Asistensi Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sumatera Utara Julius A. Lamhot Turnip. Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan 7 (tujuh) Putusan, Selasa (17/10/2017) sore. Selaku ketua majelis Harjono, dan anggota majelis: Prof Teguh Prasetyo, Prof Muhammad, Alfitra Salamm, dan Ida
Jakarta, DKPP – Usai jalani sidang dengan nomor perkara 112/DKPP-PKE-VI/2017 yang diadukan oleh Sherli Dian Meliandi, Selasa (17/10), Abhan ketua Bawaslu RI dan Fatikhatul Khoiriyah, ketua Bawaslu Provinsi Lampung kembali diperiksa DKPP dengan nomor perkara 121/DKPP-PKE-VI/2017, Selasa (17/10). Mereka diadukan oleh Aryanto Yusuf dan dan Rahmat Husein. Dalam pokok aduannya, Pengadu menuding Teradu I yakni
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono dan anggota Prof Muhammad, Prof Teguh Prasetyo, Ida Budhiati dan Alfitra Salamm beraudiensi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (17/10/2017) pukul 08.30 WIB. Rombongan DKPP diterima langsung oleh Tito bersama petinggi Polri. Menurut Ida Budhiati, pertemuan ini bertujuan untuk membahas
Jakarta, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali memeriksa perkara dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu ketua Bawaslu RI, Abhan dan Fatikhatul Khoiriyah, ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Selasa (17/10). Sidang kedua ini dihadiri oleh Pengadu principal yakni Sherli Dian Meiliandi. Setelah sebelumnya pada sidang pertama yang digelar pada hari Jumat (29/9) lalu, Heri Hidayat selaku kuasa