Jakarta, DKPP – Sri Nuryati, salah seorang peserta seleksi panwas kabupaten, mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Periode 2012-2017 terkait dengan proses seleksi Panwas Kabupaten di Provinsi NTB dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada Rabu (27/9). Menurut Pengadu, proses seleksi yang dilakukan tidak menjunjung azas proporsionalitas dan profesional. “Ada dua bukti
Jakarta, – Pangulu Siregar bermaksud hati ingin lolos dalam seleksi Panitia Pengawas Pemilu di Kabupaten Asahan. Untuk itu, ia rela melakukan apa saja agar bisa menjadi seorang penyelenggara Pemilu. Bahkan termasuk membayar “mahar†sekalipun. Namun upayanya berakhir dengan kekecewaan lalu mengadu ke DKPP. Pangulu Siregar menceritakan kronologinya dalam sidang kode etik penyelenggara Pemilu, di
Jakarta, DKPP – Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Hardi Munthe dan Tim Asistensi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Julius AL Turnip akan menjalani sidang kode etik penyelenggara Pemilu pada Senin (25/9). Rencana sidang bertempat di Ruang sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta, pukul 10.00 WIB. Selaku pengadu Pangulu Siregar. Dia mendalilkan bahwa, Teradu I,
Jakarta, DKPP- Hari ini, Rabu (20/9) DKPP menggelar sidang dengan Teradu Gogot Cahyo Baskoro dan Choirul Anam selaku anggota KPU Provinsi Jatim. Deni Laksono selaku Kasubbag Teknis Hupmas KPU Kab. Jombang telah mengadukan mereka dengan dalil aduan Gogot selaku Teradu I telah melakukan perlakuan yang berbeda terhadap peserta tes tulis dan waancara calon Pejabat Eselon
Jakarta, DKPP – Deni Laksono selaku Kasubbag Teknis Hupmas KPU Kab. Jombang yang merupakan Pengadu dari perkara dengan nomor registrasi 116/DKPP-PKE-VI/2017 telah mencabut aduannya. Hal tersebut diungkapkannya dalam sidang pemeriksaan DKPP, Rabu (20/9). “Bersama ini, saya Deni Laksono Kasubbag Teknis KPU Kabupaten Jombang selaku Pengadu dalam laporan seleksi terbuka jabatan Eselon III (Kabag) di KPU
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks DPR MPR pukul 11.00 WIB. Agenda acara ini adalah pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dan Rancangan Peraturan Dewan KehormatanPenyelenggara Pemilihan Umum Tentang Pedoman
Bogor, DKPP- Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali bahas Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), Selasa (19/9). Hal tersebut, merupakan bentuk penyikapan atas diundangkannya UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada 16 Agustus 2017 lalu, terutama ketentuan Pasal 162 yang berbunyi “Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DKPP, dibentuk sekretariat DKPPâ€. Pasal
Manado, DKPP – Masih dari diskusi politik yang digelar oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Manado bekerjasama dengan Manado Post, diskusi dengan tema “Etika Penyelenggara dan Pilkada berkualitasâ€ini menghadirkanDr Alfitra Salamm anggota DKPP RI yang juga ketua AIPI Pusat sebagai narasumber. Diskusi yang mengundang akademisi dari perguruan tinggi, penyelenggara Pemilu dan praktisi politik di Kota
Manado, DKPP- Provinsi Sulawesi Utara akan menggelar Pilkada Serentak tahun 2018, ada enam daerah kabupaten/kota yang akan melaksanakannya. Keenam daerah kabupaten/kota itu ialah kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Kabupaten Talaud, Kabupaten Sitaro, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), dan Kota Kotamobagu. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Manado bekerjasama dengan Manado Post menggelar diskusi politik dengan
Manado, DKPP – Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum telah yang telah disahkan oleh Pemerintah sejak 18 Agustus 2017 lalu. Ada lima isu krusial dalam undang-undang ini. Lima isu itu yakni terkait sistem pemilu, ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), ambang batas parlemen (parliamentary treshold), metode konversi suara, dan alokasi kursi per dapil.