Jakarta, – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap terhadap delapan penyelenggara Pemilu. Mereka adalah ketua dan empat anggota KPU Kota Palopo, Sulawesi Selatan dan tiga orang dari anggota KPU Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Dibaca : 387
Jakarta, DKPP –Â Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik dengan agenda pembacaan 16 putusan dari 19 perkara pada Rabu (25/7/2018). Waktu pembacaan dibagi menjadi dua sesi, pukul 09.00 WIB sebanyak 12 perkara dan pukul 13.30 WIB sebanyak 7 perkara. Sidang ini bertempat di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat. Jalannya
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu Sepsata Andrian, ketua Panwas Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (24/7) pukul 13.00 WIB. Sidang digelar melalui video conference. Ketua majelis Prof Teguh Prasetyo dan Iin Irwanto, anggota Tim Pemeriksa Daerah berada di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No.
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Mulia Banurea, Benget Manahan Silitonga, Nazir Salim Manik, Iskandar Zulkarnain dan Yulhasni selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumut. Selain mereka, Syafrida R Rasahan, Hardi Munte dan Aulia Andri selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumut juga diperiksa DKPP, Senin (23/7) di ruang sidang DKPP. Â Mereka diadukan
Penang, DKPP – Anggota DKPP RI, Alfitra Salam, memberi beberapa catatan penting terhadap pelaksanaan Simulasi Pemilu Anggota DPR serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 bagi Warga Negara Indonesia di Luar Negeri. Hal ini disampaikan dia usai meninjau Simulasi Pemungutan Suara Melalui Pos, yang digelar pada Minggu (22/7) di Aula Konsulat Jenderal Republik Indonesia Penang,
Jakarta, DKPP – Untuk mewadahi tumbuh kembangnya konsep penegakan etika dan mengakomodir seluruh gagasan pengetahuan dan kajian keilmuan, serta temuan baru yang bermanfaat bagi kepemiluan umumnya dan penegakan kode etik penyelenggara pemilu khususnya serta penyebarluasan kepada berbagai kalangan, DKPP telah menerbitkan jurnal ilmiah secara berkala. Penerbitan jurnal bagi sebuah institusi sangat penting dan strategis. Sejak
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dengan Teradu Dayim Hermanto Marwoto, ketua Panwascam Blanakan Kab Subang dan Raskim, Ketua Panwaslu Kab Subang, Kamis (12/7) bertempat di ruang sidang DKPP. Mereka diadukan oleh Bambang Hermanto Marwoto, masyarakat yang berprofesi sebagai wartawan. Pemeriksaan ini dipimpin oleh Anggota DKPP Fritz Edward Siregar bersama Tim
Jakarta, DKPP - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)  Ida Budhiati mengatakan, DKPP tidak ingin terjebak dalam rutinitas sidang. DKPP ingin berbuat lebih banyak lagi tidak hanya sekedar tausiah melalui Putusan. Atau pun hanya memberikan sanksi, tetapi ingin memberikan edukasi. “Kami berharap dengan adanya pendidikan etik ini ingin meminimalkan atau menzerokan dugaan pelanggaran kode etik
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar acara focus group discussion (FGD) Penyusunan Modul Pendidikan Etik di Erian Hotel di Jakarta. Acara dibuka malam ini, Rabu (11/7/2018) pukul 20.00 WIB. Pimpinan DKPP yang hadir, Prof Muhammad, Prof Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati. Dari sekretariat, Kepala Biro Administrasi DKPP Bernad Dermawan Sutrisno dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar dua sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etika dengan Teradu ketua dan anggota KPU RI. Sidang pemeriksaan pertama digelar untuk Nomor Perkara 135/DKPP-PKE-VII/2018 yang diadukan oleh Masram. Pokok aduan yang diadukan ialah para Teradu diduga tidak akuntabel dalam penetapan anggota KPU Prov. Sulawesi Barat periode 2018-2023. Sidang