Makassar, DKPP-Pemeriksaan perkara hukum dan etika dapat berjalan paralel. Hal tersebut disampaikan Anggota DKPP Dr. Ida Budhiati saat menjawab pertanyaan peserta pendidikan etik di Makassar, Kamis (28/2). Lebih lanjut, Ida menjelaskan bahwa yang melanggar etik belum tentu melanggar hukum, tetapi yang melanggar hukum sudah tentu melanggar etik “Meskipun tidak terbukti dalam aspek pidana, belum tentu
Makassar, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Pendidikan Etik Bagi Penyelenggara Pemilu Se-Provinsi Sulawesi Selatan, di Kota Makassar. Sekretaris Jenderal Gunawan Suswantoro dalam laporannya pada acara pembukaan kegiatan ini, Rabu (27/2) malam menyampaikan bahwa kegiatan pendidikan etik dilakukan dalam rangka mempersiapkan Pileg dan Pemilu tahun 2019. Ia juga menjelaskan bahwa program pendidikan etik akan
Makassar, DKPP – Pelaksanaan Pemilu 2019 di Sulawesi Selatan optimis akan berjalan lancar. Hal tersebut tidak lepas dari pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya dan juga kedewasaan dari masyarakat Sulawesi Selatan. Hal tersebut disampaikan H. Asmanto Baso Lewa, S. E, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan, mewakili Gubernur Sulawesi Selatan pada pembukaan Pendidikan Etik Bagi Penyelenggara
Makassar, DKPP – Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan 17 April mendatang merupakan tantangan yang sangat penting dan harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Andil sebagian besar kesuksesan pelaksanaan Pemilu ada pada Penyelenggara Pemilu. Hal itu diungkapkan Ketua DKPP, Dr. Harjono saat memberikan sambutan serta membuka secara resmi kegiatan Pendidikan Etik Bagi Penyelenggara Pemilu di Hotel Claro
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Peyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar acara Pendidikan Etik Bagi Penyelengara Pemilu Se-Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Claro, Makassar, pada Rabu (27/2) malam. Peserta acara ini adalah Ketua KPU Kabupaten/Kota, Anggota KPU Kabupaten/Kota (Divisi Hukum), ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Divisi Penindakan), kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan staf teknis Bawaslu Kabupaten/Kota