Bandung, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof Muhammad menjelaskan, dalam literatur ilmu politik modern disebutkan ada beberapa ciri pokok dari sebuah sistem politik yang demokratis. Diantaranya: pertama, adanya partisipasi politik yang luas dan otonom; demokrasi pertama-tama mensyaratkan dan membutuhkan adanya keleluasaan partisipasi bagi siapapun, baik individu maupun kelompok, secara otonom. Tanpa perluasan partisipasi
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu nomor perkara 194/DKPP-PKE-VII/2018 dengan Teradu Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yakni Aris Mardiono. Sidang ini diselenggarakan melalui video conference, Kamis (30/8). Ketua Majelis Fritz Edward Siregar, dan Anggota Majelis Prof. Teguh Prasetyo, Iwan Setiawan (Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
BANDUNG, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Ida Budhiati mengenalkan lembaganya kepada Bawaslu Kabupaten dan Kota di Jawa Barat dalam acara “Evaluasi Pelanggaran Kode Etik Pada Pilkada Jabar Tahun 2018†bertempat di Kota Bandung, Jawa Barat pada Kamis Pagi (30/8). Ida menjelaskan tentang sejarah awal mula terbentuknya DKPP. Sebelum sekarang, DKPP awalnya DK
Bandung, DKPP – Anggota DKPP, Alfitra Salam, menyampaikan materi di Kelas C, dengan tema “Evaluasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Provinsi Jawa Barat” dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pengawas Pemilu pada Pilkada Jawa Barat tahun 2018, di Mason Pine Bandung, Kamis (30/8). Untuk diketahui, peserta di kelas C ini
Bandung, DKPP – Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Hal itu disampaikan Anggota DKPP Prof. Muhammad saat menjadi narasumber dalam kegiatan “Evaluasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara
Bandung, DKPP – Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Harjono, Teguh Prasetyo, dan Fritz Edward Siregar, hadir dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pengawas Pemilu pada Pilkada Jawa Barat tahun 2018 yang digelar di Mason Pine Hotel Bandung, Rabu (29/8). Saat didaulat menyampaikan sambutan dan pengarahan, Harjono menyampaikan bahwa Bawaslu beserta
DKPP Berhentikan Tetap Sepuluh Penyelenggara Pemilu Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap terhadap sepuluh penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Vonis tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan 16 Putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (29/8). Sidang dipimpin oleh ketua majelis Dr Harjono, bersama anggota Prof
Jakarta, DKPP – Gempa bumi berkekuatan 7 skala richter yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB)Â pada 5 Agustus 2018Â pukul 19.46 WITA telah meluluhlantakkan sebagian dari 10 kabupaten/kota di provinsi yang dikenal dengan Bumi Seribu Mesjid tersebut. Ditambah lagi dengan gempa susulan yang masih terjadi secara sporadis, tak terhitung lagi kerugian harta dan jiwa
Medan, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Arbanur Rasyid, Ahmad Rasid, Hatimbulan Siregar, Hotma Rido Ranto Siregar dan Mukhtar Helmi selaku Ketua dan Anggota KPU Kota Padangsidempuan, Selasa (28/8). Selain mereka, Ketua dan Anggota Panwas Kota Padang Sidempuan yakni Syafri Muda Harahap, Rahmat Aziz Hasiholan, dan Ramadhan Sakti Siregar juga menjadi Teradu dalam perkara
Medan, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan yakni Alfian Zenius Dakhi, Sumangeli Mendrofa, Sumurni Halawa, Edward Duha dan Rane Ekarius Zalogo, Rabu (28/8). Mereka diadukan oleh koleganya yakni Seksama Saruma, Restu Harita dan Alismawati Hulu selaku Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Nias. Pasalnya, mereka dinilai dengan sengaja