Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu nomor perkara 302/DKPP-PKE-VII/2018 di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu RI, Lantai 5, Jl. MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat, pada Rabu (12/12/2018). Selaku ketua majelis Dr. Alfitra Salamm, dan anggota majelis Prof Muhammad, Prof Teguh Prasetyo, dan Dr. Ida Budhiati.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik perkara nomor 306/DKPP-PKE-VII/2018 pada Selasa (11/12/2018). Sidang melalui video conference. Ketua majelis berada di Operation Room, KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, dan anggota majelis serta para pihak yang beperkara berada di kantor KPU Provinsi Lampung. Teradu: Agus Priyanto,
Balikpapan, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar sidang pemeriksaan perkara nomor 296/DKPP-PKE-VII/2018 dengan Teradu Nana Mailana selaku Anggota KPU Kab.Berau, Selasa (11/12) di Ruang Sidang Bawaslu Kota Balikpapan. Ia diadukan oleh Ira Kencana selaku Anggota Bawaslu Kab. Berau. Sidang dipimpin oleh Anggota DKPP Prof. Teguh Prasetyo dengan anggota majelis TPD Provinsi Kaltim; Prof.Sarosa Hamongpranoto, Ida
Balikpapan, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar sidang pemeriksaan perkara nomor 296/DKPP-PKE-VII/2018 dengan Teradu Nana Mailana selaku Anggota KPU Kab.Berau, Selasa (11/12) di Ruang Sidang Bawaslu Kota Balikpapan. Ia diadukan oleh Ira Kencana selaku Anggota Bawaslu Kab. Berau. Sidang dipimpin oleh Anggota DKPP Prof. Teguh Prasetyo dengan anggota majelis TPD Provinsi Kaltim; Prof.Sarosa Hamongpranoto, Ida
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik perkara nomor 306/DKPP-PKE-VII/2018 pada Selasa (11/12/2018). Sidang melalui video conference. Ketua majelis berada di Operation Room, KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, dan anggota majelis serta para pihak yang beperkara berada di kantor KPU Provinsi Lampung. Teradu: Agus Priyanto,
Surabaya, DKPP – Ketua KPU RI Arif Budiman memberikan apresiasi terhadap acara Pendidikan Etik Penyelenggara Pemilu se-Provinsi Jawa Timur di Kota Surabaya, Jumat (7/12/2018) malam. Dalam penutupan ini hadir pula Ketua Bawaslu RI Abhan, ketua KPU Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Jawa Timur. “Suasana seperti ini membuat saya senang. Saya memberi apresiasi karena DKPP memberi
Surabaya, DKPP – Kegiatan Pendidikan Etik Penyelenggara Pemilu se-Provinsi Jawa Timur di Kota Surabaya ditutup, Jumat (7/12/2018) malam. Dalam penutupan ini hadir Ketua Bawaslu RI Abhan dan Ketua KPU RI Arif Budiman. Dalam menyampaikan laporannya, Kepala Biro DKPP, Bernad D Sutrisno mengatakan bahwa kegiatan Pendidikan Etik Penyelenggara Pemilu se-Provinsi Jawa Timur ini telah diselenggarakan sejak
Surabaya, DKPP – Ketua Bawaslu RI Abhan berharap, para peserta yang mengikuti pendidikan etik mengerti dan memahami penanganan pelanggaran kode etik dan hukum beracara di DKPP. Selain itu, “Kalau sudah memahami, harapan kami seluruh peserta tidak banyak yang bermasalah di DKPP. Karena sudah paham rambu-rambunya,†katanya saat memberikan sambutan pada acara penutupan Pendidikan etik penyelenggara
Surabaya, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ida Budhiati berpesan, menyongsong bulan April 2019 penyelenggara Pemilu agar memperkuat konsolidasi organisasi. Terlebih bagi Bawaslu kabupaten/kota. Karena Bawaslu Kabupaten/kota baru terbentuk. “Karena Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai organisasi baru. Harus didukung oleh organisasi yang tangguh. Semakin besar tangung jawab, akan berpotensi semakin besar tanggung gugat,” katanya dalam
Surabaya, DKPP – Tidak hanya penyelenggara pemilu di tingkat permanen yang berpotensi melanggar kode etik penyelenggara Pemilu, namun juga penyelenggara Pemilu di tingkat ad hoc. Bahkan potensi pelanggarannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan penyelenggara Pemilu tingkat permanen. Lalu bagaimana prosedur penanganannya? Hal tersebut mengemuka dalam tanya jawab saat sesi Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.