Aceh, DKPP – Penyelenggara pemilu harus tahu hal yang benar atau salah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Benar dan salah tersebut dapat diartikan dengan kepercayaan serta ilmu yang dimiliki. Hal tersebut disampaikan Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar saat menyampaikan sambutan pembukaan kegiatan Pendidikan Etik Bagi Penyelenggara Pemilu Se-Provinsi Aceh, Rabu (20/2). “Kepercayaan diri ini
Banda Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Peyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar acara Pendidikan Etik Bagi Penyelengara Pemilu Se-Provinsi Aceh di Hotel Hermes, Banda Aceh, pada Rabu (20/2) malam. Peserta acara ini adalah Ketua KIP Kabupaten/Kota, Anggota KIP Kabupaten/Kota (Divisi Hukum), ketua Panwaslih Kabupaten/Kota, anggota Panwaslih Kabupaten/Kota (Divisi Penindakan); kepala Sekretariat Panwaslih Kabupaten/Kota, dan staf teknis Panwaslih
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tidak hanya memberikan sanksi baik peringatan atau pemberhentian tetap. Tetapi juga memberikan apresiasi terhadap penyelenggara Pemilu yang dinilai berprestasi. Seperti pada putusan perkara nomor 317/DKPP-PKE-VII/2018 dan nomor 1/DKPP-PKE-VIII/2019 dengan Teradu: Syahrani Somadayo, Kasman Tan, Buchari Mahmud, Pudja Sutamat, Safri Awal, masing-masing sebagai ketua dan anggota KPU Provinsi Maluku
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dengan agenda pembacaan 16 putusan dari 18 perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu RI, Jalan MH. Thamrin No 14, Jakarta Pusat, pada Selasa (19/2/2019). Terdapat 51 nama Teradu yang diputus perkaranya dalam sidang tersebut. Dipimpin oleh Ketua majelis
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 18-PKE-DKPP/I/2019 melalui video conference dari Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Nomor 3 Jakarta Selatan dengan Mapolda Maluku Utara, Jalan Kapitan Pattimura, Kalumpang, Kota Ternate, Maluku Utara pada Senin (18/2/2019). Sidang ini adalah sidang pertama dengan agenda pemeriksaan terhadap Ketua
Jakarta, DKPP – Demokrasi yang berintegritas dibangun lewat penyelenggaraan pemilihan umum yang berintegritas, terutama menyangkut elemen penyelenggara Pemilu. Integritas Pemilu menuntut ketaatan dan kepatuhan pada prinsip hukum dan etika. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dibentuk untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu di seluruh tingkatan. Hal ini disampaikan oleh anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm
Jakarta, DKPP – Tahapan Pemilu 2019 telah berjalan lima bulan sejak dimulai pada 23 September 2018 lalu. Kampanye merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Salah satu metode kampanye adalah debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Sebelumnya pada pada 17 Januari lalu telah diadakan Debat Pertama Calon Presiden dan Wakil
TANGERANG, – Anggota DKPP Alfitra Salamm menghadiri acara Distribusi Perdana Logistik Pemilu Luar Negeri Tahun 2019 di Zoodia Logistik, Jalan Husen Sastranegara, Benda, Kota Tangerang, pada Minggu (17/2/2019) pagi. Dalam kesempatan tersebut sekaligus melihat pelipatan kertas surat suara dan pelepasan armada pengangkut logistik suara. Menurut Arif Budiman, logistik ini akan didistribusikan ke luar negeri. Hari
Tarakan, DKPP – Mahasiswa sebagai elemen penting demokrasi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai tanggungjawab sama dalam mengawal pemilu demokratis, yakni pemilu yang jujur dan adil (jurdil) sebagaimana amanat UUD 1945. Caranya, dapat dilakukan dengan turut berpartisipasi dalam mengawal penegakan kode etik bagi penyelenggara pemilu. Tenaga Ahli DKPP, Mohammad Saihu menyatakan, pemilu yang demokratis akan
Tarakan, DKPP – Menjadi penyelenggara pemilu tidaklah gampang, tugas berat menanti. Bukan hanya itu, mereka juga terikat oleh Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono mengapresiasi para penyelenggara pemilu. Pasalnya, mereka telah bersedia untuk mengorbankan hak politiknya. Menjadi penyelenggara Pemilu berarti kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat menjadi berkurang. “Awalnya