Jakarta, DKPP – Menjaga ketertiban debat antara calon presiden dan wakil presiden merupakan salah bentuk upaya menjaga ketertiban pemilu secara keseluruhan. Seyogyanya, semua pihak diharapkan menjaga ketertiban acara debat antar kontestan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. “Harapan saya (debat) semua berjalan lancar dan tertib,” kata Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Harjono di sela-sela acara
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) baru saja menyelesaikan kegiatan Pendidikan Etik bagi Penyelenggara Pemilu di Kota Jayapura, Papua, 13-14 Maret 2019. Kegiatan yang diikuti oleh ratusan penyelenggara pemilu tingkat Kabupaten/Kota se-Papua ini pun ditutup pada Kamis (14/3/2019) malam. Dalam acara penutupan, Anggota DKPP Alfitra Salamm berharap pemahaman para peserta terhadap Kode Etik
Jayapura, DKPP – Anggota DKPP ex officio Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar menekankan para penyelenggara pemilu untuk lebih berhati-hati dalam setiap tindakan atau kegiatannya masing-masing. Sebab, kata dia, salah sedikit saja mungkin dapat menimbulkan potensi pelanggaran kode etik. Fritz pun bertanya, apakah ada tindakan dari penyelenggara Pemilu, baik KPU atau Bawaslu, yang tidak bisa diadukan
Papua, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ida Budhiati berpesan kepada seluruh penyelenggara pemilu untuk berpedoman terhadap Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Pasalnya, penyelenggara pemilu kerap menjadi sasaran ketidakpuasan para peserta pemilu. Ida menjelaskan, hingga Maret 2019, data pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diterima DKPP mencapai 3.284 perkara. “Jumlah pengaduan tersebut
Papua, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Hasyim Asy’ari mewanti-wanti agar bersikap hati-hati dalam merekrut penyelenggara pemilu tingkat adhoc, terlebih menjelang pelaksanaan tahapan pungut hitung suara. Karena melakukan perekrutan secara sembarangan bisa menjadi sumber masalah. Demikian pernyataan Hasyim pada saat menyampaikan materi Evaluasi Penegakan Kode Etik tentang Sejarah, Kelembagaan DKPP, dan Prinsip-prinsip Kode
Jayapura, DKPP – Minimnya honor yang diterima oleh penyelenggara pemilu tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Hal ini disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelanggara (DKPP), Dr. Alfitra Salamm kepada puluhan penyelenggara Pemilu se Provinsi Papua di Kota Jayapura, Kamis (14/3/2019). Pesan ini diungkapkan Alfitra saat menjadi pembicara dalam acara Pendidikan Etik
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) takkan mengampuni jenis pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang berkaitan dengan integritas, moral atau keberpihakan. Demikian ditegaskan Anggota DKPP, Muhammad saat mengisi materi dalam Kegiatan Pendidikan Kode Etik yang diselenggarakan di Kota Jayapura, Kamis (14/3/2019). Menurut Muhammad, jika terdapat aduan soal pelanggaran integritas atau penyelenggara pemilu
Jayapura, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ida Budhiati memberikan materi dalam acara Pendidikan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) se-Papua di Jayapura, pada Rabu (13/3/2019). Di hadapan ratusan penyelenggara pemilu tingkat kabupaten/kota se-Papua, ida menyampaikan bahwa pelaksanaan Pemilu serentak 2019 yang dilaksanakan pada 17 April 2019 merupakan sebuah pesta demokrasi yang sangat rumit
Papua, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Pendidikan Etik bagi Penyelenggara Pemilu di Kota Jayapura. Acara dibuka pada Rabu malam, 13 Maret 2019, pukul 20.00 WIT. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh penyelenggara pemilu tingkat kabupaten dan kota se-Provinsi Papua. Kepala Biro Administrasi DKPP Bernad D Sutrisno dalam laporannya menyampaikan bahwa sasaran yang ingin
Jayapura, DKPP – Pesta demokrasi alias pemilu di Indonesia seyogyanya harus bersifat integratif atau menyatukan seluruh unsur bangsa. Hal ini harus dipahami oleh seluruh penyelenggara pemilu. Demikian disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP), Harjono ketika membuka Pendidikan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Jayapura, Provinsi Papua, Rabu (13/3/2019). Menurutnya, pemilu itu punya faktor integratif,