Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 151-PKE-DKPP/V/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Jum’at (8/8/2025). Perkara ini diadukan oleh Dadan Jaenudin yang memberikan kuasa kepada Topan Prabowo dan Ali Bachtiar. Sedangkan pihak yang diadukan adalah Ketua KPU
Pasangkayu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 132-PKE-DKPP/IV/2025, di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, Kamis (7/8/2025). Perkara ini diadukan oleh Koordinator Gerak Langkah Indonesia (GLI), Putrawan Suryatno. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Pasangkayu, M. Al Kahfi R. Lidda, beserta empat anggotanya, yaitu Hasnur, Syahrudin, Nurliana,
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 134-PKE-DKPP/IV/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari, pada Kamis (7/8/2025). Perkara ini diadukan Adly Yusuf Saepi yang memberikan kuasa kepada Mursalim. Pengadu mengadukan Anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur, Murhum Halik (teradu I) , serta
Bandung, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan nomor perkara 167-PKE-DKPP/VI/2025 di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (7/8/2025). Perkara ini diadukan oleh Yayat Supriatna. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka, Dede Rosada (teradu I), beserta empat anggotanya, yaitu; Fauzi Akbar Rudiansyah,
Bandung, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan nomor perkara 160-PKE-DKPP/VI/2025 di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (6/8/2025). Perkara ini diadukan oleh Dadan Jaenudin yang memberikan kuasa kepada Topan Prabowo dan Ali Bachtiar. Pengadu mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Juanda,
Pasangkayu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 120-PKE-DKPP/III/2025, di Kantor KPU Kabupaten Pasangkayu, Rabu (6/8/2025). Perkara ini diadukan oleh Ardi Trisandi. Sedangkan pihak yang diadukan adalah Anggota Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, Darmawan. Ardi mendalilkan teradu telah bertindak tidak profesional dan tidak berkepastian hukum karena diduga
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 127-PKE-DKPP/IV/2025, di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, pada Rabu (6/8/2025). Perkara ini diadukan Ari Arfan Hasibuan. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Konawe Kepulauan, Nasaruddin, serta empat anggotanya, yakni: Hasrun, Iskandar, Sri Wulandari, dan
Pasangkayu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 93-PKE-DKPP/III/2025 di Kantor KPU Kabupaten Pasangkayu, Selasa (5/8/2025). Perkara ini diadukan oleh Koordinator Gerak Langkah Indonesia (GLI), Putrawan Suryatno. Sedangkan pihak yang diadukan adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, Harlywood Suly Junior, bersama dua anggotanya, yaitu: Darmawan dan
Jayapura, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan nomor perkara 154-PKE-DKPP/V/2025 di Markas Polda Papua, Kota Jayapura, Jumat (1/8/2025). Perkara ini diadukan oleh Yulius Kudiai. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Paniai, Sem Nawipa, beserta tiga anggotanya, yakni: Petrus Nawipa, Sisilia Nawipa, dan Lukas Gobai
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 157-PKE-DKPP/V/2025 di Kantor KPU Provinsi Papua, Kota Jayapura, Jum’at (1/8/2025). Perkara ini diadukan oleh Agus Festus Moar yang memberikan kuasa kepada Wafda Hadian Umam, Yansen Marudut, Dodo Dwi Prabi, dan Takwa. Sedangkan pihak