Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mendukung transformasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagai upaya dari peningkatan kualitas pemilu dan demokrasi di Indonesia. Dorongan tersebut disampaikan Ratna Dewi Pettalolo dalam kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu dan Forum Masukan Regulasi Pemilu – Pemilihan yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, di Kota Makassar, pada
Padang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor: 198-PKE-DKPP/X/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Jumat (24/10/2025). Pengadu dalam perkara ini, Fadhli Hakimi, mengadukan Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar, Dicky Andrika, dengan dalil dugaan rangkap jabatan sebagai panitia seleksi (pansel)
Denpasar, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menegaskan pentingnya sinergitas kelembagaan antara KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkeadilan. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Tata Kelola Organisasi Pengawas Pemilu yang digelar oleh Bawaslu RI, di Aula Fakultas Hukum
Banda Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 189-PKE-DKPP/VIII/2025 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, pada Rabu (15/10/2025). Perkara ini diadukan oleh Zulkifli. Ia mengadukan Ketua KIP Aceh, Agusni, beserta enam Anggotanya yaitu; Iskandar Agani, Ahmad Mirza Safwandi, Khairunnisak, Hendra
Mamuju, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Nasrul Muhayyang, dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 193-PKE-DKPP/IX/2025 di Markas Polda Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju, Kamis (16/10/2025). Nasrul diadukan oleh Hasri Salam dan Ardi Trisandi atas dugaan pembiaran terhadap dugaan pelanggaran yang
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 192-PKE-DKPP/IX/2025 di Kantor Wilayah Kementrian Hukum Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Rabu (15/10/2025). Perkara ini diadukan oleh Silsilah Kasih Putra Abadi Halawa. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara, Yanser Wardin Harefa (Teradu
Boyolali, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, mengungkapkan segala problematika pemilu dan pilkada akan memengaruhi indeks demokrasi Indonesia. Ia mengemukakan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam kegiatan yang diadakan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali di Kabupaten Boyolali, Selasa (14/10/2025). Menurut Heddy, terdapat lima tantangan yang harus diatasi dalam pemilu di Indonesia, yaitu
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 190-PKE-DKPP/IX/2025 secara hibrida pada Selasa (14/10/2025). Perkara ini diadukan Kadir Salwey, Nataniel Wanaribaba, Simei Simeon Mudumi, dan Ribka Karubaba. Mereka mengadukan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, Zakeus Rumpedai (Teradu I), beserta empat anggotanya, yaitu: Evrida
Kupang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ungkap kekhawatiran meningkatnya jumlah pelanggaran etik non tahapan oleh penyelenggara pemilu pasca pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Kekhawatiran tersebut disampaikan Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Kupang Tahun 2025,di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Pangkal Pinang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) nomor perkara: 191-PKE-DKPP/IX/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang, pada Kamis (9/10/2025). Perkara ini diadukan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Muhammad Taufik Koriyanto, yang memberi kuasa kepada Adhel Setiawan. Sedangkan