Ternate, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan perkara nomor 145-PKE-DKPP/VI/2019 di kantor Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada Jumat (2/8/2019) pukul 09.00 WIT. Ketua Majelis Prof Muhammad, anggota DKPP, dan Anggota Majelis Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Maluku Utara: Rosita Alting, unsur masyarakat; Buchari Mahmud, unsur KPU; dan Masita Nawawi Gani, unsur Bawaslu.
Ternate, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Persiapan Sidang Pemeriksaan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor Perkara: 145-PKE-DKPP/VI/2019 di Kota Ternate, Maluku Utara, pada Kamis (1/8/2019) malam. Rakornis dipimpin oleh Prof Muhammad, anggota DKPP. Pengantar rakornis Suparmin, tenaga Ahli DKPP. Peserta Rakornis yang hadir terdiri dari anggota Tim Pemeriksa Daerah unsur
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Teknis (Rakornis) di Hotel Fave Jayapura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Kamis (1/8/2019) malam. Forum ini diadakan untuk menyiapkan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu untuk dua perkara, yaitu 166-PKE-DKPP/VII/2019 dan 167-PKE-DKPP/VII/2019. Sidang pemeriksaan dari dua perkara tersebut rencananya akan diadakan di
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan kedua dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 129-PKE-DKPP/VI/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Kamis (1/8). Bertindak sebagai Ketua Majelis sidang Dr. Alfitra Salam, dengan anggota majelis Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Tenggara yakni, Hidayatullah (unsur Masyarakat), Ade Suerani (unsur
Bengkulu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 186-PKE-DKPP/VII/2019, di Kantor Bawaslu Prov. Bengkulu, Kamis (1/8). Sidang ini beragendakan pemeriksaan terhadap sembilan penyelenggara pemilu yang berasal dari Kab. Mukomuko. Selain itu juga mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Sembilan penyelenggara pemilu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian tetap dari jabatan Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi kepada Ahdanan. Dia terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Pengadu: Suhardiman Amby, ketua Bapilu Partai Hanura DPD Provinsi Riau. Teradu: Ahdanan, Wigati Iswandhiari, Yenni Gusneli, Irwan Yuhendi, Wawan Ardi, masing-masing sebagai ketua dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi kepada Staf Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah, Murnizam. Ia dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat menjadi penyelenggara Pemilu di masa mendatang. DKPP memerintahkan Koordinator Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan. Hal tersebut disampaikan oleh
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14 pada Rabu (31/7/2019) pukul 13.30 WIB. Sidang dipimpin oleh ketua majelis Prof. Muhammad bersama anggota Prof. Teguh Prasetyo, dan Ida Budhiati. Dalam sidang ini, DKPP memberikan sanksi Peringatan kepada 15 penyelenggara Pemilu
Jakarta, DKPP – Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bersifat final dan mengikat. Tidak ada upaya hukum lain ketika suatu perkara sudah diputus DKPP. Demikian disampaikan oleh Ketua Majelis Prof Muhammad dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan dari 13 perkara pada Rabu (31/7/2019) yang didamping Anggota Majelis Prof Teguh Prasetyo dan Ida Budhiati. “Kepada para pihak
Karanganyar, DKPP – Selama tahun 2012-2019 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menerima pengaduan sebanayak 3.584 dan sebanyak 1.431 atau 39.9% perkara yang disidangkan. Begitu banyaknya pengaduan yang masuk ke lembaganya mengindikasikan bahwa penyelenggara Pemilu menjadi sasaran ketidakpuasan oleh para pencari keadilan. Meskipun demikian, jumlah Teradu yang direhabilitasi jumlahnya lebih banyak. Ini artinya bahwa penyelenggara Pemilu