Batam, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu nomor perkara 157-PKE-DKPP/VI/2019, Jumat (9/8). Sidang pemeriksaan bertempat di Mapolda Kepulauan Riau, Kota Batam. Selaku Teradu adalah Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kota Batam: Syahrul Huda, Zaki Setiawan, Sudarmadi, Muhammad Sidik, Muliadi Evendi, dan AC. Herlambang. Mereka
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk tiga perkara di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kota Palembang, Jumat (9/8/2019). Tiga perkara tersebut adalah 193-PKE-DKPP/VII/2019, 194-PKE-DKPP/VII/2019 dan 195-PKE-DKPP/VII/2019. Ketiga perkara ini memiliki Teradu yang sama, yaitu Ketua Bawaslu Kota Prabumulih, Herman Julaidi. Ia
Batam, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Teknis (Rakornis) di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (9/8/2019) pagi. Rakornis ini diselenggarakan untuk menyiapkan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu untuk tiga nomor perkara, yaitu 157-PKE-DKPP/VI/2019, 180-PKE-DKPP/VII/2019, dan 181-PKE-DKPP/VII/2019. Hadir dalam Rakornis yakni Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Prov. Kepulauan
Monokwari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan pelanggaran kode penyelenggara Pemilu perkara nomor 174-PKE-DKPP/VII/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat, Kota Monokwari, Jumat (9/8/2019) pagi waktu setempat. Perkara ini diadukan oleh lima orang komisioner Bawaslu Provinsi Papua Barat. Mereka mengadukan tujuh penyelenggara Pemilu yang berasal dari KPU Kabupaten Maybrat. Ketujuh orang
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan nomor perkara 169-PKE-DKPP/VII/2019 dan 170-PKE-DKPP/VII/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kota Palembang, Kamis (8/8/2019). Kedua perkara ini melibatkan 10 penyelenggara Pemilu di Sumsel sebagai Teradu. Teradu pada perkara 169-PKE-DKPP/VII/2019 adalah Ketua dan Anggota
Monokwari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan pelanggaran kode penyelenggara Pemilu perkara nomor 184-PKE-DKPP/VII/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat, Kota Manokwari, Kamis (8/8/2019) petang. Perkara ini diadukan oleh Caleg DPRD Kabupaten Tambrauw nomor urut 3 Partai Golkar Dapil Papua Barat 4, Katarina Asem. Ia mengkuasakan perkara ini kepada dua orang,
Monokwari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan pelanggaran kode penyelenggara Pemilu perkara nomor 185-PKE-DKPP/VII/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat, Kota Manokwari, Kamis (8/8/2019). Teradu dalam perkara ini adalah Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat, Steven Eibe. Ia diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, yaitu Markus Rumsowek, Kalansina Aibini,
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar sidang dugaan pelanggaran KEPP Perkara Nomor 192-PKE-DKPP/VII/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, pada Kamis (8/8) siang. Teradu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nias Utara: Evorianus Harefa, Inotonia Zega, Elisama Nazara, Karyanto Lase, dan Munawaroh; serta Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Utara: Memori Zendato dan Oibuala
MEDAN, DKPP – Ketua Bawaslu Kabupaten Karo Eva Juliana Br Pandia menjalani sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kamis (8/8/2019) pagi. Pemeriksaan nomor perkara 178-PKE-DKPP/VII/2019 ini selaku ketua majelis Alfitra Salamm dan Anggota majelis tim Pemeriksa Daerah Provinsi Sumatera Utara, Nazir Salim Manik (unsur masyarakat), Mulia Banurea
Monokwari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) persiapan sidang kode etik penyelenggara Pemilu di Kota Monokwari, Kamis (8/8/2019) Pagi. Rakornis ini dibuka oleh Prof. Teguh Prasetyo, didampingi oleh Ferry Fathurokhman, Tenaga Ahli DKPP. Rakor dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat, KPU Provinsi Papua Barat, Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi