Lombok, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa tujuh orang penyelenggara Pemilu asal Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Kantor KPU Provinsi NTB, Kota Lombok, Senin (26/8/2019). Tujuh penyelenggara Pemilu tersebut terdiri dari lima orang komisioner dan dua orang staf Bawaslu Provinsi NTB. Lima
Lombok, DKPP – Dewan Kehornatan Penyelanggara Pemilu (DKPP) menggelar rapat koordinasi persiapan teknis (Rakornis) di Kota Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (25/8/2019) malam. Kegiatan ini diadakan untuk membahas persiapan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk tiga perkara, yaitu 203-PKE-DKPP/VIII/2019, 204-PKE-DKPP/VIII/2019 dan 205-PKE-DKPP/VIII/2019. Hadir Ketua DKPP, Dr. Harjono yang juga menjadi
Tarakan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk nomor perkara 189-PKE-DKPP/VII/2019 di Ruang Sidang Bawaslu Kota Tarakan , Sabtu (24/8/2019). Perkara ini diadukan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Malinau, Doni. Ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Malinau, Elthan Musa. Dalam pokok aduannya, Doni mengungkapkan adanya dugaan kekeliruan
Tarakan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar rapar koordinasi persiapan teknis (Rakornis) di Hotel Swiss Bell, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Jumat (23/8/2019). Rakornis ini diadakan guna menyiapkan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara Nomor 189-PKE-DKPP/VII/2019 yang akan dilaksanakan pada Sabtu (24/8/2019) esok di Kantor Bawaslu Kota Tarakan.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP) mengunjungi kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta, Jumat (23/8/2019). Dalam kunjungan ini, DKPP diwakili oleh jajaran Bagian Humas, Data dan Teknologi Informatika (TI), antara lain Kepala Bagian (Kabag) Humas, Data dan TI Ashari serta Kasubbag Humas Ryutaro Siburian, Kasubbag Pengelolaan
Makassar, DKPP – Masih dalam rangkaian sidang yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Selasa (20/9/19) pukul 14.00 WITA, sidang perkara nomor 217-PKE-DKPP/VII/2019 ini diadukan oleh Pengadu yang sama dengan perkara nomor 216-PKE-DKPP/VII/2019 yakni H. Bahrum Daido melalui kuasanya Andi Ramlan Muin dan Andi Agus Salim. Dalam perkara ini mereka melaporkan Ketua dan Anggota
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan perkara nomor 216-PKE-DKPP/VII/2019 Perkara nomor 216-PKE-DKPP/VII/2019 diadukan oleh H. Bahrum Daido melalui kuasanya Andi Ramlan Muin dan Andi Agus Salim. Pengadu melaporkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Luwu yakni, Hasan Sufyan, Abdul thayib Wahid R, Adly Aqsha,
Pontianak, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Melawi atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dalam sidang pemeriksaan yang digelar di di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Selasa (20/8/2019). Ketua dan empat KPU Kabupaten Melawi tersebut adalah Yesaya Dedi Suparjo, Irfan Affandi, Wenefrida Kartika Waty,
Pontianak, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara Nomor 212-PKE-DKPP/VIII/2019 di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Kota Pontianak, Selasa (20/8/2019). Perkara ini diadukan oleh Maria Lestari, yang merupakan Caleg Nomor Urut 3 PDI Perjuangan di Daerah Pemilihan (Dapil) Kalbar 1. Dalam mengadukan perkara
Makassar, DKPP- Merasa bahwa persidangan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) jika pun ada hasilnya, namun itu tidak berpengaruh kepada perkara yang telah disidangkan di Mahkamah Konstitusi, maka Pengadu mencabut aduannya. Berdasarkan jadwal, Selasa (20/8) DKPP akan menggelar sidang pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik perkara no 215-PKE-DKPP/VII/2019 Pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh