Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa (10/12) pukul 14.30 WIB, di Ruang Rapat DKPP. Terkait pertanyaan tentang integritas penyelenggara pemilu, Anggota DKPP Dr. Ida Budhiati yang menerima kunjungan kerja tersebut memberikan dua respon yakni tentang desain integritas pemilu dan aspek teknis penyelenggaraan. Pertama, respon
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa (10/12) pukul 14.30 WIB, di Ruang Rapat DKPP. Rombongan Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu dipimpin oleh Srie Rezeki, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu. Rombongan diterima oleh Anggota DKPP Ida Budhiati didampingi TA Unu Herlambang dan Kasubbag Pengelolaan
Jakarta, DKPP – Berdasarkan data pemeriksaan perkara dugaan kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), masih ada persoalan dengan lembaga penyelenggara pemilu yang merupakan tantangan terbesar dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini ditunjukkan dengan dominasi pelanggaran kode etik yakni terkait aspek profesionalitas dan aspek tertib administrasi. Hal ini disampaikan oleh anggota DKPP, Dr. Ida Budhiati saat
Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Nomor Perkara 320-PKE-DKPP/XI/2019, Selasa (10/12/2019), di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Pengadu Syahrial Mahdiyin mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kota Surabaya yakni Nur Syamsi dan Kholid Asyadullah. Dalam pokok aduannya, Pengadu mengungkapkan, Para Teradu diduga tidak
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Persiapan Sidang dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Selasa (10/12/2019), pukul 16.30 WIT. Forum ini diadakan untuk mempersiapkan tiga perkara yang akan disidangkan di Mapolda Papua, Jayapura, Kamis (12/12/2019), yaitu 308-PKE-DKPP/IX/2019, 309-PKE-DKPP/X/2019 dan 319-PKE-DKPP/XI/2019. DKPP diwakili oleh
Jayapura, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad memimpin Rapat Persiapan dan Koordinasi Sidang (Rakornis) dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Selasa (10/12/2019). Rakornis ini diadakan untuk mempersiapkan sidang enam perkara yang akan digelar oleh DKPP di Kota Jayapura. Perkara tersebut adalah 236-PKE-DKPP/VIII/2019, 311-PKE-DKPP/IX/2019,
Jakarta, DKPP – Anggota DKPP Dr. Ida Budhiati menjadi narasumber dalam Rapat Evaluasi Penyelenggara Pemilu 2019 dengan Stakeholders Pemilu Tingkat Provinsi DKI Jakarta, pada Senin (09/12/19) di Hotel Orchardz Industri, Jakarta pukul 09.00 WIB. Dalam forum tersebut dia menyampaikan tiga hal terkait Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pertama Ida menyampaikan pentingnya untuk
Makassar, DKPP – Ketua DKPP, Dr. Harjono menegaskan bahwa DKPP akan selalu memberi sanksi yang berat kepada setiap penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) yang bersinggungan dengan independensi. Hal ini dikatakannya ketika menjadi narasumber dalam Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum 2019 yang diadakan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kota
Jakarta, DKPP – Ketua DKPP, Dr. Harjono mengungkapkan, ada beberapa kasus pelanggaran kode etik penyelanggara Pemilu yang seharusnya dapat diteruskan ke pengadilan pidana. Hal ini dilontarkannya ketika menjadi narasumber dalam Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum 2019 yang diadakan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kota Makassar, Sabtu (8/12/2019) malam. Di hadapan ratusan peserta kegiatan,
Makassar, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Harjono menjadi narasumber dalam Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum 2019, Sabtu (8/12/2019) di Kota Makassar. Kegiatan tesebut diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rapat, Harjono menjelaskan soal klasifikasi sanksi DKPP dan membahas tentang keterkaitan antara Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum