Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk dua perkara, yaitu nomor perkara 228-PKE-DKPP/VIII/2019 dan 229-PKE-DKPP/VIII/2019 melalui sambungan video, Kamis (12/9/2019). Teradu pada kedua perkara tersebut adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, yakni Iin Irwanto, Junaidi, Iwan Ardiansyah, Syamsul Alwi, dan Yenli Elmanoferi.
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Dr. Alfitra Salamm menghadiri peluncuran dan bedah buku berjudul “Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi” di Gedung Widya Graha LIPI, Jakarta, Kamis (12/9/2019). Buku ini ditulis oleh para peneliti Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI). Penyunting buku yang juga peneliti LIPI, Syamsuddin Haris mengungkapkan,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI di komplek DPR/MPR, Jakarta, Rabu (11/9/2019) pukul 10.00 WIB. Dalam RDP ini, DKPP diwakili oleh Ketua Dr. Harjono, yang didampingi Sekretaris DKPP Bernad D Sutrisno dan Kepala Bagian (Kabag) Perencanaan dan Umum DKPP, Johnly Pedro Merentek. RDP yang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang pemeriksaan untuk perkara nomor 143-PKE-DKPP/VI/2019 melalui sambungan video pada Selasa (10/9/2019). Sidang ini berlangsung singkat lantaran si Pengadu, Yunizal, absen dalam persidangan. Selain itu, Yunizal juga telah mengirim surat pencabutan aduan kepada DKPP. “Saya selaku majelis bahwa pada 5 September 2019 DKPP menerima surat
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggata pemilu untuk nomor perkara 200-PKE-DKPP/VIII/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Jumat (6/9/2019), dengan enam Teradu penyelenggara Pemilu Kabupaten Yalimo. Para Teradu adalah Negemia Walingge, Hestevia Kawer, dan Okni, selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yalimo. Teradu lain adalah Hababuk Mabel,
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk tiga perkara, yaitu 201-PKE-DKPP/VIII/2019, 202-PKE-DKPP/VIII/2019 dan 260-PKE-DKPP/VIII/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Jumat (6/9/2019). Ketiga perkara tersebut masing-masing diadukan oleh Bekies Kogoya, Kenius Kogoya dan Mison Enumbi. Ketiganya merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya.
Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu untuk nomor perkara 239-PKE-DKPP/VIII/2019, Jumat (6/9/2019), dengan Teradu Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan Toni Wijaya. Pengadunya adalah Syamsul Arief. Toni diadukan karena diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu lantaran meminta uang sejumlah 180 juta serta mengiming-imingi dapat mengamankan dan menambahkan perolehan suara.
Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu untuk nomor perkara 255-PKE-DKPP/VIII/2019, Jumat (6/9), dengan Teradu Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Gresik. Mereka adalah Moch. Imron Rosyadi, Ach. Nadhori, dan Rofa’atil Hidayah selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Gresik. Para Teradu diadukan oleh Muhammad Immron yang merupakan seorang Calon
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 170-PKE-DKPP/VII/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kota Palembang, Jumat (6/9/2019). Perkara ini diadukan oleh politikus yang tergabung dalam DPW PKS Sumsel, Wisnu Ardiyanto, yang memberikan kuasa kepada M. Ridwan (Advokat). Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Provinsi
Banjarmasin, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu untuk nomor perkara 237-PKE-DKPP/VIII/2019, Jumat (6/9), dengan Teradu Azhar Ridhani, Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Ia diadukan oleh Adhariani yang merupakan seorang Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan dalil aduan Pengadu, Teradu diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu karena tidak profesional