Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu, DKPP dan Mendagri, pada Senin (30/3/2020) lalu setuju pada kesimpulan untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang akan dilaksanakan pada 23 September mendatang. Ada sejumlah konsekuensi yang mungkin muncul akibat dari penundaan tersebut. Selain konsekuensi hukum, teknis, dan anggaran, juga status petugas penyelenggara di lapangan.
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad memberikan arahan kepada jajaran Sekretariat DKPP pada Jumat (17/4/2020). Ini merupakan arahan pertama dari Muhammad sebagai Ketua DKPP. Kepada jajaran Sekretariat DKPP, ia berpesan agar jajaran Sekretariat DKPP melanjutkan tugas mulia sebagai penyelenggara pemilu dengan niat tulus dan ikhtiar serius untuk memberikan yang terbaik
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menunda seluruh jadwal sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) selama masa darurat penanganan pandemik virus corona atau COVID-19. Penundaan sidang pemeriksaan tersebut merujuk pada Surat Keputusan (SK) Nomor 07/SK/K.DKPP/SET-04/IV/2020 yang ditandatangani oleh Ketua DKPP, Prof. Muhammad pada 16 April 2020. Ada 16 perkara dugaan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meminta masukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) cq. Dirjen Aplikasi Informatika, terkait keamanan untuk rapat virtual selama masa bencana pandemi virus corona (COVID-19). Permintaan ini tertuang dalam surat bernomor 0749-SET-06/IV/2020 yang ditanda tangani oleh Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno di Jakarta, Kamis (16/4/2020) kemarin. Dalam surat
Jakarta, DKPP – Mendapatkan kepercayaan sebagai Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bukan perkara mudah. Terlebih DKPP merupakan satu-satunya lembaga penegak kode etik pemilu di Indonesia, bahkan di dunia. Hal ini yang dirasakan Anggota TPD Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Ferry Daud Liando. Peneliti isu-isu kepemiluan ini diangkat menjadi anggota TPD
Jakarta, DKPP – Didik Supriyanto, S.IP, M.IP mengucap sumpah jabatan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Pergantian Antar Waktu Sisa Masa Tugas 2017-2022, Rabu (15/4/2020) pukul 11.00 WIB. Pengucapan sumpah jabatan dilaksanakan di Lantai 4, Jalan MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat. Kehadiran Didik Supriyanto diharapkan memperkuat DKPP sebagai lembaga penegak kode etik dan penjaga
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar acara Pengucapan Sumpah Jabatan Anggota DKPP Pergantian Antar Waktu Sisa Masa Tugas 2017 – 2022 untuk Didik Supriyanto, SIP.,MIP di Lantai 4, Jl. MH. Thamrin No.14, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2020) pukul 11.00 WIB. Pengangkatan Didik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30/P Tahun 2020 tentang Pergantian Antar
Jakarta, DKPP – Plt. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof Muhammad mengungkapkan bahwa adanya wabah corona tidak menghentikan DKPP untuk menerima aduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan Komisi II DPR, Selasa (14/4/2020). “Pengaduan secara online tetap dibuka, jadi kita tidak dapat membendung
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memaparkan pendapat terkait rencana penundaan Pilkada serentak tahun 2020 (Pilkada 2020) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan Komisi II DPR, Selasa (14/4/2020). RDP ini diikuti oleh Plt. Ketua DKPP, Prof. Muhammad dan semua Anggota DKPP, yaitu Dr. Alfitra Salamm, Prof. Teguh Prasetyo, Dr. Ida Budhiati dan
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2017-2019, Dr. Harjono menyambut baik pengangkatan Didik Supriyanto sebagai Anggota DKPP menggantikan dirinya untuk sisa masa tugas 2017-2022. Harjono menegaskan sama sekali tidak meragukan dedikasi dan integritas Didik Supriyanto yang memiliki banyak pengalaman mumpuni terkait kepemiluan di tanah air. “Saya tidak meragukan siapa Pak Didik.