Manado, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm menilai politisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pelanggaran yang paling sulit dideteksi pada Pilkada Serentak 2020. Hal itu disampaikan dalam acara Bimbingan Teknis Managemen Organisasi Pemilu yang digelar oleh Bawaslu Kota Manado di Sintesa Peninsula Hotel, Kota Manado, Sulawesi Utara, pada Jumat (4/9/2020).
Jakarta, DKPP – Peningkatan kualitas serta penegakan kode etik penyelenggara pemilu pasca Pilkada Serentak 2020 menjadi sasaran strategis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk tahun 2021 mendatang. Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno mengungkapkan DKPP telah merancang dan menetapkan arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut. Hal itu disampaikan Bernad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan
Batam, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mendorong KPU, Bawaslu, dan Satgas Penanganan Covid-19 duduk bersama untuk menentukan penindakan atas pelanggaran protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada Serentak 2020. Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm mengatakan tidak sedikit penyelenggara pemilu tidak memahami dan salah mengartikan protokol kesehatan Covid-19. Hal tersebut disampaikan dalam acara Rapat Kerja Teknis
Batam, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Lingga, Provinsi Kep. Riau, dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 83-PKE-DKPP/VIII/2020 di Kantor Bawaslu Kota Batam, Senin (31/8/2020), pukul 09.00 WIB. Kelima nama yang diperiksa dalam sidang ini adalah Juliyati (Ketua), Zulyadin, Rio
Jakarta, DKPP – Masih dalam Webinar Nasional “Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Pemilu dan Pilkada”, Senin ( 31/8/2020), Prof. Muhammad menekankan bahwa pendekatan hukum dan pendekatan etik harus digunakan secara bersinergi untuk memastikan bahwa mereka yang dipercaya secara mayoritas dalam kotak suara (TPS) adalah mereka yang dilantik menjadi anggota legislatif. “Tapi faktanya tidak seperti
Jakarta, DKPP – Pemilihan umum adalah proses pergantian kekuasaan secara damai sehingga jika dalam proses pemilu terjadi pertikaian yang menyebabkan jatuhnya korban, baik harta benda berupa pembakaran kantor KPU di daerah atau kantor pemerintah daerah maupun korban nyawa, maka tujuan pemilu patut dipertanyakan. Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad saat
Batam, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm mengungkapkan adanya kekurangan dalam penerapan protokol Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada 2020 yang rencananya akan dilakukan pada 9 Desember mendatang. Hal ini dikatakannya saat memimpin Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kantor Bawaslu Kota Batam, Batam, Minggu (30/8/2020). “Jajaran KPU dan
Nias, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEEP) perkara nomor 78-PKE-DKPP/VIII/2020 pada Sabtu (29/8/2020) di Kantor Bawaslu Kabupaten Nias. Teradu dalam perkara ini antara lain Repa Duha, Edward Duha, Yulianus Gulo, Meidanariang Hulu, dan Eksodi M. Dakhi (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan) sebagai
Indramayu, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm menghadiri acara simulasi pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19. Simulasi pemungutan suara dilaksanakan di TPS 03, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada Sabtu (29/8/2020) pagi. DKPP mengapresiasi kegiatan simulasi pemungutan suara dengan
Padang, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad meminta penyelenggara pemilu di Sumatera Barat membaca dan memahami Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku guna menjadi penyelenggara yang cerdas. Harapan tersebut disampaikan Muhammad dalam Rapat koordinasi Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Pilkada Serentak 2020 di