Palu, DKPP – Indonesia sejatinya mengalami problem dalam aspek etika. Hal ini pun terjadi pada penyelenggaraan Pemilu. Demikian disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo dalam kegiatan Rapat Evaluasi Kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Sulteng di Kota Palu, Sulteng, Sabtu (27/7/2024). Dalam kesempatan ini, Ratna
Palu, DKPP – Politik uang (money politics) dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi ancaman serius bagi pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Kedua ancaman ini perlu diantisipasi agar Pilkada berjalan dengan aman dan lancar. Demikian disampaikan Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo dalam kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kesiapan Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah
Makassar, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyampaikan penyelenggara Pemilu wajib menjalin koordinasi internal dan eksternal antar lembaga. Menurutnya, hal ini penting dilakukan untuk mewujudkan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang demokratis dan berkualitas. Demikian disampaikan saat menjadi narasumber dalam kegiatan “Pelatihan Penegakan Etik dan Perilaku Aparatur Penyelenggara
Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 111-PKE-DKPP/VI/2024 di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (23/7/2024). Perkara ini diadukan oleh Eti Nurhayati yang memberikan kuasa kepada Agustian Effendi, Elit Nurlita Sari, Gatot Rachmat Slamet, dan Yogi Pajar Suprayogi. Pihak yang
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pekara nomor 106-PKE-DKPP/V/2024 dan 128-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Selasa (23/7/2024). Perkara 106-PKE-DKPP/V/2024 diadukan Muhammad Aldy Mandaura dan perkara 128-PKE-DKPP/VII/2024 diadukan Andri Filandi. Keduanya mengadukan Anggota Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)
Pekanbaru, DKPP – Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengapresiasi kerja keras penyelenggara Pemilu dalam peyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Pemilu yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024 tersebut berlangsung dengan kondusif. Apresiasi tersebut disampaikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Bagi Penyelenggara Pemilu Pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten se-Provinsi Riau Tahun 2024 pada Pemilihan Gubernur/Wakil
Raja Ampat, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 101-PKE-DKPP/V/2024 dan 105-PKE-DKPP/V/2024 di Kantor KPU Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (18/7/2024). Perkara 101-PKE-DKPP/V/2024 diadukan oleh sepuluh orang pengurus partai politik di Kabupaten Raja Ampat, yaitu Mohammad
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Selasa (16/7/2024). Perkara pertama dengan nomor 106-PKE-DKPP/V/2024 diadukan Muhammad Aldy Mandaura yang memberikan kuasa kepada M. Sigit Muhaimin, Septiani, dkk. Perkara kedua nomor 128-PKE-DKPP/VII/2024 diadukan oleh Andri
Raja Ampat, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 100-PKE-DKPP/V/2024 di Kantor KPU Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (17/7/2024). Perkara ini didadukan oleh Lindert Mambrasar yang memberikan kuasa kepada Yance Paulus Dasnarebo dan Micha Dimara. Pengadu
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa delapan penyelenggara Pemilu Kabupaten Musi Rawas Utara atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan perkara nomor 102-PKE-DKPP/V/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Senin (15/7/2024). Perkara ini diadukan oleh Hasbi Asadiki dan Hasran Akwa yang memberikan kuasa kepada Andriyansyah selaku kuasa hukum