Aktivitas

DKPP Jatuhkan Sanksi Kepada Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar Karena Aktif Di Ormas

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi  Pemberhentian Tetap dari Jabatan Ketua dan Pemberhentian Sementara sebagai anggota kepada Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar, Muhammad Syahfii Siregar dalam perkara nomor 89-PKE-DKPP/IX/2020. Sanksi tersebut dijatuhkan dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan delapan perkara pada Rabu (14/10/2020). Perkara ini diadukan oleh Syawal Efendi Siregar. Dalam

DKPP Jatuhkan Sanksi Kepada Delapan Penyelenggara Pemilu Di Kabupaten Nias Selatan

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi kepada delapan penyelenggara pemilu di Kabupaten Nias Selatan untuk perkara nomor 78-PKE-DKPP/VIII/2020. Sanksi tersebut dijatuhkan dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan delapan perkara pada Rabu (14/10/2020). Pengadu pada perkara ini adalah Teniswan Waruru.  Sedangkan Teradunya Repa Duha, Edward Duha, Yulianus Gulo, Meidanariang Hulu, dan Eksodi

Diduga Tidak Profesional Tangani Pelanggaran Pemilu, DKPP Periksa Bawaslu Kota Tangerang Selatan

Serang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan dalam sidang perkara nomor 106-PKE-DKPP/X/2020 di Kantor KPU Provinsi Banten, Kota Serang, pada Rabu (14/10/2020). Muhamad Acep, Karina Permata Hati, Slamet Santosa, Ahmad Jajuli, dan Aas Satibi (Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan) duduk sebagai Teradu I –

Didik Supriyanto: Mandiri Adalah Karakter Yang Disebut Dalam Konstitusi

Serang, DKPP – Ketentuan Pasal 22 ayat (5) UUD 1945 berbunyi, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Mandiri adalah salah satu karakter yang disebut dalam undang-undang. Jika penyelenggara tidak sungguh-sungguh menjaga kemandiriannya, maka dapat dipastikan pemilunya bermasalah. Hal ini ditegaskan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Didik

Ketua dan Anggota KPU Kota Dumai Diperiksa DKPP Terkait  Sanksi Kepada Anggota PPS Bintan

DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan Anggota KPU Kota Dumai dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 94-PKE-DKPP/IX/2020 pada Selasa (13/10/2020) pukul 09.00 WIB. Ketua dan empat Anggota KPU Kota Dumai yang menjadi Teradu dalam perkara ini adalah Darwis, Edi Indra, Siti Khadijah, Parno, dan Syafrizal.

Dalam Sekolah Pemilu, Prof. Muhammad: Jangan Pertaruhkan Kehormatan Anda Sebagai Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad mengingatkan seluruh penyelenggara pemilu agar tetap bekerja dengan profesionalitas dan independen. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber kegiatan webinar Sekolah Pemilu yang diadakan oleh UIN Sunan Ampel dengan tema “Tantangan Demokrasi di Masa Pandemi Covid-19”, pada Selasa (13/10/2020). Dalam aspek profesionalitas, jelas Muhammad, penyelenggara

Prof. Teguh Prasetyo: Peran Media Penting Dalam Edukasi Pilkada Bermartabat

Pekanbaru, DKPP – Media massa dinilai memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang mengedukasi masyarakat dalam perhelatan Pilkada 2020. Dengan peran media, konsepsi pilkada bermartabat pun lebih tersosialisasi ke masyarakat. Demikian disampaikan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Teguh Prasetyo, dalam acara Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (Ngetren Media) di Pekanbaru, Riau, Senin

Ida Budhiati: DKPP Rehabilitasi 51,3% Penyelenggara Pemilu

Makassar, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Ida Budhiati menegaskan DKPP bukan ‘malaikat pencabut nyawa’ bagi penyelenggara pemilu. DKPP justru memiliki tugas untuk menjaga kemandirian dan kehormatan individu serta institusi penyelenggara penyelenggara pemilu. Berdasarkan data DKPP dari 2012 sampai dengan 2020, DKPP menerima 3.969 pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Namun

Waspadai Politik Uang, Alfitra Salamm: Panwas Harus Kerja Ekstra Cari Bukti

Rokan Hilir, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm, APU kembali mengingatkan untuk waspada dengan politik uang (money politic) jelang hari pencoblosan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang. Jelang hari pencoblosan, para pasangan calon, partai politik, dan tim sukses diprediksi bergerilya menawarkan sejumlah uang kepada pemilih atau dikenal dengan nama

Pilkada 2020 Sebagai Bukan Stempel Untuk Menjadi Kepala Daerah

Rokan Hulu, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelemggara Pemilu Dr. Alfitra Salamm menjadi salah satu Pemateri dalam kegiatan Rapat Koordinasi Tentang Kampanye bagi Bawaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dengan Tema “Potensi Pelanggaran Administrasi, Pidana dan Kode Etik pada Tahapan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020” di