Jakarta, DKPP – Ketua DKPP, Heddy Lugito, memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Diskusi Terbatas Penguatan Lembaga Kode Etik yang diselenggarankan oleh DKPP di ruang sidang utama DKPP, pada Selasa (23/12/2025). Dalam sambutannya, Heddy mengatakan bahwa DKPP saat ini tengah menghadapi tantangan besar dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya beban kerja pasca pemilu,
Parigi Moutong, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo mengingatkan agar penyelenggara pemilu senantiasa menjaga standar etika dan integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini disampaikan saat memberikan materi kepada jajaran penyelenggara pemilu Kabupaten Parigi Moutong di Kantor Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, Senin (22/12/2025). Perempuan yang akrab disapa Dewi ini
Bandung, DKPP- Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, menjadi panelis dalam sebuah seminar nasional yang diselenggarakan DKPP bekerja sama dengan Universitas Pasundan (UNPAS). Seminar yang mengangkat tema “Integritas Penyelenggara Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia,” tersebut, digelar di Kota Bandung, pada Selasa (16/12/2025). Perempuan yang akrab dipanggil Dewi ini menyampaikan sebuah pandangan
Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor: 205-PKE-DKPP/XI/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, pada Kamis (11/12/2025). Perkara ini diadukan Fahrizal yang mengadukan Ketua KPU Kota Bogor, Muhammad Habibi. Teradu didalilkan menerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp3,7 miliar dari salah
Bandung Barat, DKPP – Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda menilai bahwa regulasi tidak cukup untuk mewujudkan pemilu paripurna yang berkualitas dan berintegritas. Menurutnya, regulasi harus didukung oleh kompetensi, integritas, dan profesionalitas penyelenggara pemilu sebagai pelaksana regulasi tersebut. “Apa cukup segala ketentuan yang bersifat regulatif, mulai dari konstitusi, undang-undang, peraturan perundang-undangan di bawahnya,
Bandung Barat, DKPP – Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, mengatakan bahwa keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki dampak signifikan terhadap pengawasan kode etik penyelenggara pemilu. Hal tersebut dikemukakannya saat memberikan sambutan dalam acara pemaparan “Laporan Kinerja DKPP Tahun 2025”, di Lembang, Bandung, pada Senin (8/12/2025). Menurut Afif, selama ini KPU secara konsisten meyakini dan
Bandung Barat, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2025. Kegiatan ini merupakan momentum untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang serta merancang program strategis untuk tahun 2026. Demikian disampaikan Sekretaris DKPP, Syarmadani, saat menyampaikan laporan dalam kegiatan “Penyampaian Laporan Kinerja DKPP Tahun 2025” di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat,
Depok, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), J. Kristiadi, mengingatkan bahwa etika politik tercermin dari sikap yang santun, toleran, jujur, tidak arogan, bebas dari kemunafikan, serta menghindari kebohongan dan manipulasi publik. Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara kunci Seminar Nasional: Menjaga Integritas Penyelenggara Pemilu dan Menata Masa Depan Demokrasi di Universitas Indonesia (UI),
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melaksanakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 202-PKE-DKPP/X/2025 secara hibrida antara Ruang Sidang DKPP di Jakarta dengan Mapolda Papua, Jayapura, Kamis (4/12/2025). Perkara ini diadukan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Simon Yason Mandowen, beserta dua anggotanya, yaitu: Dahlan dan Lydia
Ternate, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor: 204-PKE-DKPP/XI/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, pada Rabu (3/12/2025). Anggota Bawaslu Kota Ternate, Asrul Tampilang, menjadi teradu dalam perkara ini. Ia diadukan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Masita Nawawi, beserta empat