Jakarta, DKPP – Ketua DKPP, Heddy Lugito dan Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menerima kunjungan Dewan Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) di Kantor DKPP RI, Jakarta, Selasa (3/3/2026). Perwakilan DPP GMNI yang hadir dalam kesempatan ini di antaranya adalah Abdur Rozak (Wakil Ketua 3) dan Tulus (Wakil Ketua 2).
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 2-PKE-DKPP/I/2026 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, pada Jumat (27/2/2026). Perkara ini diadukan oleh Mufida Ulfa yang memberikan kuasa kepada Bayu Lesmana. Ia mengadukan Anggota Bawaslu Kota Makassar, Ahmad Ahsanul Fadhil, yang didalilkan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Fasilitasi Koordinasi Tindak Lanjut Putusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pada 24–26 Februari 2026. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua DKPP, Heddy Lugito, yang menekankan pentingnya komitmen penyelenggara pemilu dalam mematuhi dan menindaklanjuti putusan etik DKPP. “Ketika seseorang sudah menjadi penyelenggara pemilu, maka ia harus
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 1-PKE-DKPP/I/2026 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kota Kendari, Rabu (25/2/2026). Perkara ini diadukan oleh seorang mahasiswa bernama Muh. Robby S. Lamasigi. Ia mengadukan Ketua
Donggala, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, menekankan pentingnya para penyelenggara pemilu menjaga integritas dan profesionalisme pada masa non-tahapan. Menurutnya, standar etik tidak hanya berlaku saat tahapan berlangsung, tetapi melekat sepanjang masa jabatan. Hal tersebut disampaikan Ratna Dewi dalam kunjungannya ke KPU Kabupaten Donggala dalam rangka sosialisasi dan penguatan Kode
Jakarta – Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menerima kunjungan Rakyat Advokasi Mandiri (RAMA) di kantor DKPP, Jakarta, Rabu (11/2/2026).Ketua Umum RAMA, Iqnal, menyampaikan bahwa tujuan kedatangan mereka untuk meningkatkan pemahaman organisasi terhadap peran DKPP dan ketentuan kode etik penyelenggara pemilu. “Kami ingin memahami secara lebih mendalam tentang DKPP dan kode etik penyelenggara
Manado, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 206-PKE-DKPP/XII/2025. Sidang digelar di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, pada Rabu (4/1/2026) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Anisa Jihan Tumiwa. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Zamaludin Djuka
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 207-PKE-DKPP/XII/2025 di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, pada Senin (2/2/2025). Perkara ini diadukan Ketua KPU RI, Mochamad Afifuddin, serta enam anggotanya yakni: Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, August Meliaz, dan Iffa
Bogor, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali memeriksa Ketua KPU Kabupaten Bogor, Muhammad Habibi, atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 205-PKE-DKPP/XI/2025. Sidang pemeriksaan perkara ini digelar di Kantor Bawaslu Kabupaten Bogor, Rabu (14/1/2026). Dalam perkara yang diadukan oleh Fahrizal ini, Muhammad Habibi selaku teradu kembali tidak menghadiri sidang pemeriksaan
Jakarta, DKPP – Ketua DKPP, Heddy Lugito, memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Diskusi Terbatas Penguatan Lembaga Kode Etik yang diselenggarankan oleh DKPP di ruang sidang utama DKPP, pada Selasa (23/12/2025). Dalam sambutannya, Heddy mengatakan bahwa DKPP saat ini tengah menghadapi tantangan besar dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya beban kerja pasca pemilu,