Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyebutkan bahwa kualitas penyelenggaraan Pilkada yang baik akan berdampak pada kesejahteraan rakyat. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan “Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tenggara” secara daring pada
Medan, DKPP – menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 103-PKE-DKPP/V/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Senin (1/7/2024). Perkara ini diadukan oleh seorang Calon Legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Demokrat bernama Ilham Mendrofa, yang memberikan kuasa kepada Khairul Anom. Pihak Teradu
Pangkalpinang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung EM. Osykar dan Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang Imam Ghozali atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyeleggara Pemilu (KEPP). Pemeriksaan Teradu I dan II dilaksanakan di Ruang Sidang Kantor KPU Provinsi Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang, pada Senin (1/7/2024). Keduanya diadukan oleh Bangun
Sorong, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong, Kamis (27/6/2024). Kedua perkara tersebut adalah perkara Nomor 68-PKE-DKPP/V/2024 dan 89-PKE-DKPP/V/2024 yang diadukan oleh Sekretaris DPD Nasdem Kabupaten Sorong Muhammad Rizal yang memberikan kuasa kepada Muhammad
Jayapura, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 87-PKE-DKPP/V/2024 di Mapolda Papua, Kota Jayapura pada Rabu (26/6/2024). Perkara ini diadukan oleh Natalis Tabuni selaku peserta pada Pemilu Tahun 2024. Ia memberikan kuasa kepada Nahar A Nasada dan Azham Idham. Pengadu mengadukan Nolianus Kobogau,
Jayapura, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 86-PKE-DKPP/V/2024 di Mapolda Papua, Kota Jayapura pada Selasa (25/6/2024). Perkara ini diadukan oleh Sendy Lepi yang memberikan kuasa kepada Yusman, Soetjahyono Tukiran, dan Abdullah Syukur. Ia mengadukan sepuluh Penyelenggara Pemilu, lima diantaranya adalah Ketua dan
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 53-PKE-DKPP/III/2024 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Selasa (25/6/2024). Perkara ini diadukan oleh Muhammad Habibi. Ia mengadukan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari beserta enam Anggota KPU RI, yaitu Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos,
Gorontalo, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 76-PKE-DKPP/V/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Selasa (25/6/2024). Perkara ini diadukan oleh dua orang dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Gorontalo Utara, yaitu Mohamad Gandhi A. Tapu (Pengadu I) dan Ikrar Setiawan
Jayapura, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 75-PKE-DKPP/V/2024 di Mapolda Papua, Kota Jayapura pada Senin (24/6/2024). Perkara ini diadukan oleh Baharudin Farawowan yang memberikan kuasa kepada Achmad Zulkifli Syifa. Ia mengadukan delapan Penyelenggara Pemilu, lima diantaranya adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten
Jakarta, DKPP – Regulasi kepemiluan di Indonesia dalam kondisi ‘tidak baik-baik saja’. Kondisi tersebut mengharuskan penyelenggara Pemilu bekerja keras untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas dan kredibel. Hal tersebut itu disampaikan Ketua DKPP Heddy Lugito dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta untuk Persiapan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Jakarta