Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor: 205-PKE-DKPP/XI/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, pada Kamis (11/12/2025). Perkara ini diadukan Fahrizal yang mengadukan Ketua KPU Kota Bogor, Muhammad Habibi. Teradu didalilkan menerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp3,7 miliar dari salah
Bandung Barat, DKPP – Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda menilai bahwa regulasi tidak cukup untuk mewujudkan pemilu paripurna yang berkualitas dan berintegritas. Menurutnya, regulasi harus didukung oleh kompetensi, integritas, dan profesionalitas penyelenggara pemilu sebagai pelaksana regulasi tersebut. “Apa cukup segala ketentuan yang bersifat regulatif, mulai dari konstitusi, undang-undang, peraturan perundang-undangan di bawahnya,
Bandung Barat, DKPP – Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, mengatakan bahwa keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki dampak signifikan terhadap pengawasan kode etik penyelenggara pemilu. Hal tersebut dikemukakannya saat memberikan sambutan dalam acara pemaparan “Laporan Kinerja DKPP Tahun 2025”, di Lembang, Bandung, pada Senin (8/12/2025). Menurut Afif, selama ini KPU secara konsisten meyakini dan
Bandung Barat, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2025. Kegiatan ini merupakan momentum untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang serta merancang program strategis untuk tahun 2026. Demikian disampaikan Sekretaris DKPP, Syarmadani, saat menyampaikan laporan dalam kegiatan “Penyampaian Laporan Kinerja DKPP Tahun 2025” di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat,
Depok, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), J. Kristiadi, mengingatkan bahwa etika politik tercermin dari sikap yang santun, toleran, jujur, tidak arogan, bebas dari kemunafikan, serta menghindari kebohongan dan manipulasi publik. Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara kunci Seminar Nasional: Menjaga Integritas Penyelenggara Pemilu dan Menata Masa Depan Demokrasi di Universitas Indonesia (UI),
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melaksanakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 202-PKE-DKPP/X/2025 secara hibrida antara Ruang Sidang DKPP di Jakarta dengan Mapolda Papua, Jayapura, Kamis (4/12/2025). Perkara ini diadukan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Simon Yason Mandowen, beserta dua anggotanya, yaitu: Dahlan dan Lydia
Ternate, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor: 204-PKE-DKPP/XI/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, pada Rabu (3/12/2025). Anggota Bawaslu Kota Ternate, Asrul Tampilang, menjadi teradu dalam perkara ini. Ia diadukan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Masita Nawawi, beserta empat
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 201-PKE-DKPP/X/2025 secara hibrida di Markas Polda Papua dan Ruang Sidang DKPP, Jakarta pada Rabu (3/12/2025). Perkara ini diadukan oleh Yundiles Wanimbo yang memberikan kuasa kepada Baharudin Farawowan, Nikson Gans Lalu, Adhyaksa, dan kawan-kawan. Yundiles mengadukan
Banda Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang lanjutan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 189-PKE-DKPP/VIII/2025 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, pada Selasa (2/12/2025). Perkara ini diadukan oleh Zulkifli. Ia mengadukan Ketua KIP Aceh, Agusni, beserta enam anggotanya yaitu; Iskandar Agani, Ahmad Mirza Safwandi, Khairunnisak,
Yogyakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), J. Kristiadi, mengingatkan bahwa integritas penyelenggara pemilu harus berakar pada etika politik yang menuntut sikap jujur, amanah, dan siap untuk mundur. Hal itu disampaikannya saat menjadi keynote speaker dalam “Seminar Nasional: Integritas Penyelenggara Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia”, di Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), pada