Aktivitas

DKPP Tetap Periksa Ketua dan Anggota Bawaslu Buton Tengah Meski Pengadu Tidak Hadir

Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 274-PKE-DKPP/X/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, pada Jumat (20/12/2024). Perkara ini diadukan Rendy Saputra yang mengadukan Helius Udaya, Lucinda Theodora, dan La Ode Samlan (Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Buton Tengah) selaku

DKPP Periksa KPU Kota Tarakan Karena Diduga Loloskan Caleg Tidak Memenuhi Syarat

Tarakan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 226-PKE-DKPP/IX/2024 di Kantor Bawaslu Kota Tarakan, pada Jumat (20/12/2024). Perkara ini diadukan oleh Alif Putra Pratama yang mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kota Tarakan yaitu Dedi Hardianto, Hendry, Jumaidah, Mawardi, dan Asriadi masing-masing selaku

DKPP Periksa Ketua dan Anggota Bawaslu Kendari Terkait Penanganan Laporan

Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Kendari dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 199-PKE-DKPP/VIII/2024 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kota Kendari, Rabu (18/12/2024). Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Kendari yang dimaksud adalah Sahinuddin (Teradu II) dan Wa Ode

DKPP Periksa KPU Kabupaten Muna Barat Terkait PPK dan PPS Terafiliasi Parpol

Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 201-PKE-DKPP/VIII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari pada Kamis (19/12/2024). Perkara ini diadukan oleh Adesvandry, ia mengadukan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna Barat yaitu La Tajudin, Samsul, Ahmad Husain,

DKPP Periksa Pengawas Pemilu di Kabupaten Kolaka Karena Diduga Jabatan Ganda

Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pekara Nomor 196-PKE-DKPP/X/2024 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari pada Rabu (18/12/2024). Perkara ini diadukan oleh Jamal Darwis. Ia mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kolaka yaitu Fatmawati, Arnia, dan Jakson selaku Teradu I sampai

DKPP Periksa Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Tomohon Terkait Pembatalan Caleg Terpilih

Manado, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor: 249-PKE-DKPP/X/2024 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, pada Rabu (18/12/2024). Perkara ini diadukan oleh Adolfien Supit yang memberikan kuasa kepada Nicolaas Tumurang. Ia mengadukan Stenly Jerry Kowaas, Yossi Christian Korah, dan Handry Bertus Yanson

DKPP Periksa Ketua & Anggota Bawaslu Manado Terkait Seleksi Panwascam

Manado, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 228-PKE-DKPP/IX/2024 di Kantor Bawaslu Sulawesi Utara, Kota Manado, pada Selasa (17/12/2024). Perkara ini diadukan oleh Azhar A. Kandji sebagai mantan Anggota Panwascam yang mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Manado yaitu Abdul Gafur Subaer,

Batalkan Status Caleg Terpilih, DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU Kota Tomohon

Manado, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pekara Nomor 239-PKE-DKPP/X/2024 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado. Perkara ini diadukan oleh Adolfien Supit yang memberikan kuasa kepada Nicolaas Tumurang. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kota Tomohon yakni Albertien Grace Vierna Pijoh, Youne

Setahun Pecat 66 Penyelenggara, Ketua DKPP: Ini Bukan Untuk Menghukum

Yogyakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan 66 penyelenggara Pemilu karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu sepanjang tahun 2024 (data per 9 Desember 2024). Serta 253 penyelenggara lainnya dijatuhi sanksi Peringatan. Meski demikian, Ketua DKPP Heddy Lugito menegaskan keberadaan DKPP bukan untuk menghukum penyelenggara. DKPP sejatinya hadir untuk menjaga marwah penyelenggara serta

Ratna Dewi: Lapkin Sebagai Bentuk Transparansi dan Akuntabilitas DKPP  

Sleman, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu. Hal itu disampaikan Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, dalam kegiatan Penyampaian Laporan Kinerja (Lapkin) DKPP Tahun 2024 yang digelar di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Jumat (13/12/2024). Dalam paparannya, Ratna Dewi menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan