Jakarta, DKPP- Sebagai lembaga penegak kode etik, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menerapkan sistem peradilan terbuka. Salah satunya, dalam pengaduan/laporan ke DKPP minimal harus menyertakan dua alat bukti yang di antaranya adalah adanya keterangan saksi. Menurut Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini yang sering disapa NHS, saksi yang dihadirkan oleh Pengadu maupun Teradu sifatnya memperkuat
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar pertemuan dengan lembaga-lembaga penegak kode etik pada selasa (18/6) di Ruang Sidang DKPP Gedung Bawaslu lantai 5, Jl. MH. Thamrin No 14 Jakarta Pusat. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie didampingi Anggota Nur Hidayat Sardini dan Saut H Sirait. Lembaga-lembaga penegak kode
*** Terkait Putusan MK Jakarta, DKPP – Pengurus Ikatan Notaris datangi Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof Dr Jimly Asshiddiqe di kantornya, Jalan Thamrin No 14, Jakarta Pusat, tadi siang. Kedatangan mereka bermaksud meminta masukan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia Adrian Djuaini SH, pihaknya sangat menyesalkan terkait pencabutan Pasal
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Selasa (18/6) akan mengadakan pertemuan dengan lembaga-lembaga kode etik, khususnya lembaga kode etik di beberapa lembaga negara. Pertemuan yang rencananya diselenggarakan di Ruang Rapat DKPP, Jl MH Thamrin No 14, Jakarta, tersebut untuk menindaklanjuti gagasan pembentukan Pengadilan Kode Etik bagi Penyelenggara Negara. Sebelumnya, dalam kunjungan
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan sebanyak 22 pengaduan dari 40 pengaduan dinyatakan dismiss (ditolak). Keputusan tersebut hasil gelar perkara Tim Verifikator DKPP di ruang rapat Kantor DKPP, Jalan MH. Thamrin, tadi sore. Tim Verifikator juga memutuskan, sebanyak 8 pengaduan dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dan satu perkara dijawab dengan surat biasa. Ada
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan akan menyidangkan lima aduan dari 40 jumlah pengaduan yang diterima DKPP. Keputusan tersebut hasil Tim Verifikator gelar perkara di ruang rapat DKPP, Jalan Thamrin No. 14 Jakarta, Jumat (14/06). Keempat aduan itu, pertama, pengaduan dugaan pelanggaran kode etik Ketua dan anggota KPU Kabupaten Murung Raya Kalimantan
Jakarta, DKPP – Gubernur Jawa Timur H Soekarwo silaturahmi ke Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, tadi siang sekitar pukul 14.00. Memakai baju batik bermotif perpaduan warna biru, hitam dan coklat serta celana panjang berwarna gelap ia diterima langsung oleh Jimly di ruang kerjanya. “Wah ada orang besar nih. Dari partai
Jakarta, DKPP – Pukul 16.30, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar sidang kedua dugaan pelanggaran kode etik KPU Provinsi Bali. Bertempat di ruang sidang DKPP Jalan Thamrin, no 14 lantai 5 agenda persidangan adalah pemeriksaan bukti dan saksi yang diajukan baik oleh pihak Pengadu maupun Teradu. Sebagai Teradu 1 ketua dan anggota KPU Kabupaten Badung, Teradu
Jakarta, DKPP- Sidang aduan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku memasuki babak kedua. Sidang yang digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di ruang sidang DKPP, Jakarta, pada Kamis (13/6) dengan agenda Pemeriksaan Bukti dan Saksi yang Diajukan. Majelis Sidang diketuai oleh Nur Hidayat Sardini didampingi Anggota Majelis Saut H
Jakarta, DKPP – Sekjen PDI Perjuangan Cahyo Kumolo tidak melanjutkan proses persidangan kedua. Ia izin karena akan mengikuti tahlilan atas wafatnya Alm. Taufiq Kiemas, ketua MPR RI yang juga suami dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. "Mohon izin Yang Mulia, Pak Cahyo Kumolo izin karena beliau akan menghadiri acara Tahlilan usai magrib," ujar salah seorang