Aktivitas

DKPP Periksa Enam Penyelenggara Pemilu KIP Gayo Lues Terkait Dugaan Titipan dalam Seleksi PPS

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan secara virtual atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 40-PKE-DKPP/II/2023 pada Jumat (17/03/2023) pukul 08.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Abdullah dan Maripatua Purba. Mereka mengadukan enam penyelenggara Pemilu KIP Kabupaten Gayo Lues. Satu dari enam penyelenggara Pemilu yang diadukan tersebut

Raka Sandi Apresiasi Penyelenggara di DIY Terkait Pelanggaran Kode Etik

Yogyakarta, DKPP – Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatatkan prestasi terkait Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Dalam konteks Pemilu serentak tahun 2024, belum ada satu pun laporan atau aduan yang masuk ke DKPP dari Provinsi DIY. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat menjadi narasumber di

KPU Paser Bantah Subyektifitas Dalam Seleksi PPK

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 25-PKE-DKPP/II/2023, Kamis (16/3/2023) pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Yudo Cahyono. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Paser, yaitu Abdul Qayyim Rasyid, M. Makbul, Ahyar Rosidi, Arbain, dan Dyah Elly Kusrini, yang secara

DKPP: Pemilu Tetap Lima Tahun Sekali

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen menjalankan amanat Pasal 22E ayat (1) Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang menyebutkan Pemilu dijalankan setiap lima tahun sekali. Penegasan ini disampaikan Heddy saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Kerja Komisi II,

Ketua KIP Nagan Raya Sebut Aduan Kabur dan Tidak Beralasan

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan secara virtual dalam tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pada Rabu (15/3/2023) pukul 10.00 WIB. Perkara nomor 31-PKE-DKPP/II/2023 diadukan Safarudin, perkara nomor 32-PKE-DKPP/II/2023 diadukan Bustanudin, Muhammad Nasir, Muhammad Dustur, dan Hamdani Mustika. Sedangkan perkara nomor 42-PKE-DKPP/II/2023 diadukan oleh Ketua dan

Diduga Perekrutan PPK Tidak Sesuai Aturan, DKPP Periksa KPU Kolaka  

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 21-PKE-DKPP/II/2023 pada Rabu (15/3/2023) pagi. Perkara ini diadukan Muslim Zakkir. Muslim mengadukan Kamal Baddu, Rusdi, M. Fadly, Muliana, dan Yuliaswaty Abdullah yang merupakan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kolaka sebagai Teradu I hingga V.

Ketua DKPP: Penyelenggara Tidak Cukup Diawasi Oleh Hukum

Sumedang, DKPP – Pengawasan administratif dan hukum dinilai tidak cukup bagi penyelenggara Pemilu. Salah satunya disebabkan tugas, fungsi, serta kewenangan yang sangat besar dan luas dari penyelenggara Pemilu. Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito dalam Seminar Nasioal Dies Natalis ke-67 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2023 di Kampus IPDN

Pengadu Tidak Hadir, DKPP Tetap Periksa KPU dan Bawaslu Seram Bagian Timur

Ambon, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 19-PKE-DKPP/II/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku, Kota Ambon, Jumat (10/3/2023). Perkara ini diadukan Ferdi Suwakul. Ferdi mengadukan Kisman Kilian, Amnun Naqib, Said Heder Boften, Hidayat Kelilauw, dan Taib Wangsi (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Seram

Ratna Dewi Imbau Penyelenggara Tetap Fokus Laksanakan Tahapan Pemilu

Medan, DKPP – Penyelenggara Pemilu diimbau tetap fokus menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya melaksanakan seluruh tahapan Pemilu serentak tahun 2024. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan di tengah pelaksanaan tahapan Pemilu serentak 2024, penyelenggara juga dihadapkan dengan proses seleksi baik itu di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Imbauan itu disampaikan Ratna Dewi

Tio Aliansyah: Penyelenggara Pemilu Bekerja Dengan Norma dan Aturan

Medan, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah mengungkapkan penyelenggara Pemilu harus bekerja sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Hal itu disampaikan Muhammad Tio Aliansyah dalam Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Data Penanganan yang Terintegrasi dalam Rangka Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 yang diadakan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara di Kota Medan,