Jakarta, DKPP– Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa sanksi Peringatan bagi penyelenggara Pemilu memiliki sifat mendidik. Hal tersebut diungkapkan Jimly saat menjadi narasumber dalam acara diskusi Pemilu 2014 : Kesiapan Penyelenggaraan dan Tantangannya yang diselenggarakan oleh Kompas, Rabu (19/2). “ Sanksi Peringatan itu memiliki sifat mendidik, jadi sekeras apapun DKPP memberikan sanksi peringatan itu
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Selasa (18/2) menggelar sidang keempat atas dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh dua Anggota KPU Kab Tolikara. Sebelumnya, para Teradu ini diperkarakan oleh Pengadu yang merupakan aktivis Lembaga Pemantau Kinerja Pemilu (LPKP) karena dianggap terlibat dan tercatat sebagai pengurus Partai Politik. Muhammad Irfan Setitit
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat-Minggu (14–16/2) menggelar acara “Penyusunan Modul Bimbingan Teknis Majelis Daerah,†bertempat di Hotel Sensa, Jalan Cihampelas 160, Bandung. Kegiatan penyusunan modul ini dibuka langsung oleh Anggota DKPP Saut H Sirait didampingi anggota Nur Hidayat Sardini. Dalam sambutan pembukaan Jumat (14/2) malam, Saut menjelaskan latar belakang dan dasar hukum
Bandung, DKPP – Acara Penyusunan Modul Bimbingan Teknis Majelis Daerah yang digelar DKPP di Hotel Sensa, Jalan Cihampelas 160, Bandung memasuki hari kedua pada Sabtu (15/2). Sesi pertama diawali dengan presentasi Ahsanul Minan terkait kajian terhadap UU Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU mengenai pelaksanaan tahapan Pemilu, khususnya tahapan kampanye. Salah satu poinnya adalah
Bandung, DKPP– Salah satu langkah yang dilakukan DKPP menghadapi Pemilu 2014 adalah membentuk Tim Pemeriksa di Daerah. Tugas tim ini menjalankan satu kewenangan DKPP untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jajaran KPU dan Bawaslu di 33 provinsi Indonesia. Anggota DKPP Saut H Sirait menyebut dua alasan dibentuknya Majelis Daerah. Pertama adalah
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Kamis (13/2) menggelar sidang perdana atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kab Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Para Teradu ini diperkarakan oleh mitra kerja mereka, Panwaslu Kab Tanah Laut. Adapun pokok perkaranya yakni para Teradu dianggap tidak profesional karena telah meloloskan
Jakarta, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa relasi buruh dengan pengusaha atau pemilik modal itu harus diubah. Bukan lagi hubungan faktor produksi melainkan hubungan kemitraan. “Konstitusi kita, dalam UU 1945, Pasal 33 ayat 1 menyebutkan bahwa perekonomian kita disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ini diartikan sebagai kemitraan atau partnership,†katanya
Jakarta, DKPP– Masih maraknya kasus intoleransi di Indonesia menjadi keprihatinan bersama. Terbukanya ruang kebebasan secara luas setelah 15 tahun Reformasi, ternyata, di satu sisi punya makna positif dan di sisi lain bermakna negatif. Dari sisi negatifnya, atas nama kebebasan semua orang merasa dapat menilai orang lain benar atau salah. Akibatnya, karena merasa paling benar sering
Jakarta, DKPP– Pengaduan yang diajukan oleh Ketua Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, Sugiyono memasuki sidang pertama hari ini (Rabu, 12/2). Teradu dalam perkara ini adalah Anggota sekaligus Koordinator Sumber Daya Manusia dan Organisasi Panwaslu Bandar Lampung Yusrizal. Pengadu menuduh Teradu telah melakukan pungutan liar (pungli) kepada para Panwascam di Bandar Lampung sebesar
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Rabu (12/2) menggelar sidang ketiga atas dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh dua Anggota KPU Kab Tolikara. Dalam sidang ketiga ini, baik pihak Pengadu maupun Teradu kembali menghadirkan Saksi. Pengadu yang merupakan aktivis Lembaga Pemantau Kinerja Pemilu (LPKP) menghadirkan Saksi Paus Kokoya yang merupaka