Bandung, DKPP– Salah satu langkah yang dilakukan DKPP menghadapi Pemilu 2014 adalah membentuk Tim Pemeriksa di Daerah. Tugas tim ini menjalankan satu kewenangan DKPP untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jajaran KPU dan Bawaslu di 33 provinsi Indonesia. Anggota DKPP Saut H Sirait menyebut dua alasan dibentuknya Majelis Daerah. Pertama adalah
Jakarta, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa relasi buruh dengan pengusaha atau pemilik modal itu harus diubah. Bukan lagi hubungan faktor produksi melainkan hubungan kemitraan. “Konstitusi kita, dalam UU 1945, Pasal 33 ayat 1 menyebutkan bahwa perekonomian kita disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ini diartikan sebagai kemitraan atau partnership,†katanya
Jakarta, DKPP– Masih maraknya kasus intoleransi di Indonesia menjadi keprihatinan bersama. Terbukanya ruang kebebasan secara luas setelah 15 tahun Reformasi, ternyata, di satu sisi punya makna positif dan di sisi lain bermakna negatif. Dari sisi negatifnya, atas nama kebebasan semua orang merasa dapat menilai orang lain benar atau salah. Akibatnya, karena merasa paling benar sering
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Kamis (13/2) menggelar sidang perdana atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kab Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Para Teradu ini diperkarakan oleh mitra kerja mereka, Panwaslu Kab Tanah Laut. Adapun pokok perkaranya yakni para Teradu dianggap tidak profesional karena telah meloloskan
Jakarta, DKPP– Pengaduan yang diajukan oleh Ketua Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, Sugiyono memasuki sidang pertama hari ini (Rabu, 12/2). Teradu dalam perkara ini adalah Anggota sekaligus Koordinator Sumber Daya Manusia dan Organisasi Panwaslu Bandar Lampung Yusrizal. Pengadu menuduh Teradu telah melakukan pungutan liar (pungli) kepada para Panwascam di Bandar Lampung sebesar
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Rabu (12/2) menggelar sidang ketiga atas dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh dua Anggota KPU Kab Tolikara. Dalam sidang ketiga ini, baik pihak Pengadu maupun Teradu kembali menghadirkan Saksi. Pengadu yang merupakan aktivis Lembaga Pemantau Kinerja Pemilu (LPKP) menghadirkan Saksi Paus Kokoya yang merupaka
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie mengajak kepada seluruh anggota Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kab/kota di seluruh Indonesia menjaga kode etik penyelenggara Pemilu. Pasalnya, saat ini sudah mendekati masa Pemilu. “Ini sebagai ajang pembuktian Pemilu sekarang lebih berintegritas,†kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini pada acara Rapat Koordinasi Nasional
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa tak hanya KPU dan Bawaslu, sekretaris baik KPU dan jajarannya maupun sekretaris Bawaslu dan jajarannya pun bisa diadukan ke DKPP. “UU (penyelenggara Pemilu, red) tidak diberi batas. Bahwa sekretariat pun bagian dari penyelenggara Pemilu. Maka bisa saja sekretariat itu dilaporkan, seperti sekjen KPU
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 tadi siang di Jakarta Convention Centre, Selasa (14/2). Hadir dalam kesempatan tersebut, sejumlah menteri antara lain Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarief Hasan, Menteri Sekretaris
Jakarta, DKPP- Pada sidang ketiga atas perkara dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua, Anggota dan Kepala Sekretariat KPU Maluku serta Ketua dan Anggota Bawaslu Maluku yang digelar hari ini, Selasa (11/2), para Teradu menghadirkan Prof Saldi Isra yang berkapasitas sebagai Ahli. Pada sidang sebelumnya (4/2) lalu, pihak Pengadu yakni OC Kaligis kuasa