Papua, DKPP – KPU Kepulauan Yapen dituduh telah melakukan pemungutan suara sebelum hari H. Sementara pemungutan suara semestinya serentak secara nasional pada 9 April. “KPU juga kurang melakukan sosialisasi dan tidak melakukan bimbingan teknis kepada petugas PPS dan PPD,†kata Moris Cerullo Muabuai, saat sidang kode etik KPU Kepulauan Yapen, Sabtu (21/6). Selaku ketua majelis
Jakarta, DKPP – Ketua dan Anggota KPU Padang Lawas diduga telah menggelembungkan suara dan pengalihan suara. Mereka pun tidak melakukan rekomendasi Panwaslu Padang Lawas untuk membuka dan melakukan penghitungan ulang di TPS 3, 4 dan 5 di dalam formulir C.1 dengan D.1. “Teradu telah menolak dengan mengeluarkan suara keputusan terkait dengan tindaklanjut terhadap perbaikan ulang
Jakarta, DKPP- Sidang perdana atas dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau, KPU dan Panwaslu Kota Pekanbaru digelar hari ini, Kamis (19/6). Para Teradu ini disangkakan telah membiarkan terjadinya penggelembungan suara. Namun dalam sidang kali ini, hanya dihadiri oleh Teradu dari KPU Kota Pekanbaru, sedangkan Teradu dari Bawaslu dan Panwaslu tidak
Jakarta, DKPP – Juatir Simbolon merasa kesal terhadap KPU dan Panwslu Samosir. Pasalnya, para Teradu dinilai tidak menghiraukan adanya kekeliruan dalam rekapitulasi. Demikian disampaikan dalam sidang kode etik Panwaslu dan KPU Samosir, Kamis (19/06). Sidang ini digelar melalui video confrence di Kejaksaan Agung dan Kajati Sumatera Utara. Selaku ketua majelis, Nur Hidayat Sardini. Teradu Ketua
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar sidang delapan sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu KPU Sarmi dan Lanijaya dalam Tempat yang berbeda, Jumat (20/6). Pada pukul 14.00 WIT sidang KPU Sarmi di Polda Papua. Selaku TeraduBitsael Marau, Ferdianand F. Yawan, Marhun Lapoando, masing-masing sebagai ketua dan anggota. Pengadu, Moris Cerullo Muambai. Pengadu lainnya,
Jakarta, DKPP – KPU Kab Seluma, Rabu (18/6) diperiksa DKPP melalui sidang video conference. Pemeriksaan tersebut berdasarkan laporan nomor 296/I-P/L-DKPP/2014 dan 297/I-P/L-DKPP/2014 oleh Pengadu yang bernama A.Salim caleg dari partai Demokrat dan Rosnaeni Abidin, caleg sekaligus ketua DPD partai Nasdem Kab Seluma. Dalam laporan Rosnaeni, Ketua dan anggota KPU Kab Seluma yang bernama Rosdi
Jakarta, DKPP- Sidang pemeriksaan dari dua kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), yakni Kabupaten Nias dan Kabupaten Dairi, Rabu (18/6), tidak dihadiri oleh Pengadunya. Junius Ndraha (Pengadu dari Nias) dan John Simarmata (Pengadu Dairi), keduanya tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya. “Kami sudah melakukan pemanggilan, tapi tidak pernah tersambung. Untuk Pengadu dari Nias, dua hari lalu
Jakarta, KPU – KPU menggelar pertemuan dengan Bawaslu dan DKPP di Hotel Sultan, tadi malam, Selasa (17/06). Hadir dalam pertemuan tersebut dari KPU, Husni Kamil Manik, ketua, Ida Budhiati, anggota. Dari DKPP, Jimly Asshiddiqie, ketua, Prof Anna Erliyana, Valina Singka Subekti dan Saut H Sirait, masing-masing sebagai anggota. Sedangkan dari Bawaslu, Nasrullah, Nelson Simanjuntak dan Endang
Jakarta, DKPP- Sidang perdana dengan Teradu Ketua dan Anggota Panwaslu serta KPU Kab Badung Prov. Bali digelar hari ini, Selasa (17/06). Dalam sidang perdana kali ini, Pengadu mendalilkan bahwa pemungutan suara ulang (PSU) yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kab Badung hanyalah akal-akalan. Pengadu dalam perkara ini yakni Gunandjar yang merupakan Kuasa Hukum dari I Gusti Ketut
Jakarta, DKPP – DPW Partai Damai Aceh (PDA) mengadukan KIP Kota Subulussalam ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pengadu mendalilkan bahwa KIP Subulussalam tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu. Pengurus DPW Partai Damai Aceh Sobirin Hutabarat menjelaskan, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Kampung Subulussalam Desa Subulusalam Kecamatan Simpangkiri Kota Subulussalam ada dua pemilih yang bernama Ikhlas dan