Jakarta, DKPP- Ketua Bawaslu RI Muhammad, dalam keterangannya di persidangan DKPP, Rabu (13/8) mengungkapkan bahwa Bawaslu RI beserta jajarannya tidak memiliki kekuatan untuk memaksa KPU. Bagi KPU, menjadi kewajibannya untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, namun kami tidak ada kekuatan untuk memaksa KPU, kata Muhammad dalam persidangan. Lebih lanjut, Muhammad juga menyatakan terkait rekomendasi yang dikeluarkan oleh
Jakarta, DKPP- Komisioner KPU Kabupaten Dogiyai, Papua, menjadi salah satu Teradu dalam sidang DKPP hari ini (Rabu, 13/8/2014). Mereka diadukan oleh Bawaslu Provinsi Papua karena dianggap tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi melalui Panwaslu Dogiyai. Dalam rekomendasinya, Bawaslu Papua meminta dilakukan pemungutan suara susulan di dua distrik, yakni di Mapia Barat dan Mapia Tengah. Bawaslu menduga,
Jakarta, DKPP – Petugas mengamankan barang bukti yang mencurigakan dari salah seorang pengunjung sidang. Yaitu sebuah benda yang dibungkus rapi dengan lakban. Polisi penasaran. Petugas membuka lakban tersebut. Hasilnya, beberapa lembar kertas yang penuh dengan tulisan arab. Kertas tersebut membungkus lipatan kulit binatang yang sudah kering. Panjang kulit tersebut sekitar 40 cm dan lebarnya 1,5
Jakarta, DKPP- Komisioner KPU Kab Halmahera Timur yakni Rustam Adam, Mamat Jalil, Ade Kamaludin, Asbur Somadayo dan Nur Syamsi, menolak anggapan bahwa KPU Halmahera Timur telah menggelar PSU dengan tidak serius/benar. Sebagaimana anggapan Pengadu yakni Panwaslu Halmahera Timur pada sidang sebelumnya, Senin (11/8) lalu. Anggapan bahwa kami menjalankan PSU dengan tidak benar kami bantah, kami
Jakarta, DKPP – Setelah diskors selama kurang lebih satu jam lima belas menit sidang DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu pada Pilpres 9 Juli 2014 dilanjutkan kembali tepat pukul 14.30 WIB. Komisioner KPU yang hadir dalam sidang kode etik KPU RI dan Bawaslu RI siang ini berjumlah sebanyak empat orang. Mereka
Jakarta, DKPP – Sidang dugaan pelanggaran kode etik KPU RI dan Bawaslu RI diskors satu jam lima belas menit. Skor setelah mendengarkan jawaban dari Panwaslu Sukoharjo pukul 13.15. Sidang kita skors dulu hingga pukul 14.30, kata Ketua Majelis Jimly Asshiddiqie. Selanjutnya, kata Jimly, setelah skor mendengarkan jawaban Teradu dari KPU Dogiyai dan KPU Halmahera Timur.
Jakarta, DKPP- Soal pembukaan kotak suara di beberapa TPS di DKI Jakarta masuk dalam materi pengaduan Tim Prabowo-Hatta kepada DKPP. Tim mengadukan Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno dan komisioner KPU di 5 kota administrasi Jakarta. Menurut para Pengadu, pembukaan kotak suara pada 23 Juli 2014 itu tidak ada dasarnya, cacat hukum, dan melanggar kode etik
Jakarta, DKPP- Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sumarno bersama empat komisioner lainnya membenarkan bahwa KPU DKI menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 13 TPS se-DKI. Memang benar kami telah melakukan PSU di 13 TPS, yang meliputi 7 TPS di Jakarta Utara, 4 TPS di Jakarta Pusat , 1 TPS di Jakarta Selatan dan 1 TPS
Jakarta, DKPP – Sidang ketiga dugaan pelanggaran kode etik KPU dan Bawaslu RI sedang berlangsung. Dari KPU RI yang hadir, Husni Kamil Manik, ketua dan lima anggotanya, Arif Budiman, Sigit Pamungkas, Ferry Rizky Kurniansyah, Hadar Nafis Gumay dan Juri Ardiantoro. Sedangkan dari Bawaslu RI, Muhammad, ketua, Nelson Simanjuntak dan Endang Wihdaningtyas, masing-masing sebagai anggota. Ketua
Jakarta, DKPP- Salah satu pengaduan yang disampaikan Tim Kampanye Prabowo-Hatta ke DKPP adalah keputusan KPU yang meloloskan Jokowi sebagai calon presiden 2014. Menurut mereka, keputusan itu cacat secara administratif karena Jokowi tidak memenuhi syarat terkait izinnya kepada Presiden. Sesuai ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2009, calon presiden atau wakil presiden yang masih menjabat sebagai gubernur