Jakarta DKPP- Tim Pemeriksa di Daerah (TPD) yang dibentuk DKPP di 33 provinsi sudah banyak membantu dalam memeriksa perkara di daerah. Dengan adanya TPD, sidang-sidang DKPP dapat digelar di daerah asal perkara. Sepanjang kurang lebih enam bulan TPD bekerja, ada beberapa provinsi yang tingkat perkaranya tinggi. Tapi ada juga daerah yang minim perkara.
Jakarta, DKPP- Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Rabu (10/9), selain membacakan 22 putusan, juga membacakan 16 ketetapan. Ke-16 perkara yang diberikan ketetapan berasal dari Kabupaten Tulungagung, Kolaka, beberapa kecamatan di Provinsi Lampung, Buru Selatan, Pare-pare, Simeulue, Sleman, Pasar Ujung, Sigi, Bontang, dan Batu Ampar. Sebelum memulai pembacaan putusan, Ketua Majelis yang
*** Akan Dibacakan 13 Ketetapan Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar sidang dengan agenda pembacaan 20 Putusan. Sidang bertempat di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu lantai 5, Jalan MH Thamrin No.14 pukul 14.00 WIB. Dua puluh perkara itu antara lain, terkait dugaan pelanggaran kode etik KIP Aceh, KIP dan Panwaslu Aceh Tamiang, KPU Kota Malang, KPU Kolaka, KPU Musi Banyuasin, KPU
Pontianak, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersama Tim Pemeriksa Daerah di Provinsi Kalimantan Barat (TPD Kalbar) hari ini, Selasa (9/9) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan jajaran Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar. Sidang digelar di kantor Bawaslu Kalbar. Namun, sidang tidak berlangsung sebagaimana mestinya karena Pengadu Wahyu Andika Putra tidak
Pontianak, DKPP- Sidang pemeriksaan untuk perkara Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (9/9), tidak dapat mendengar pokok pengaduan Pengadu. Pasalnya, Pengadu Marrie Andi Muhammadiyah yang juga ketua DPC Partai Gerindra Pontianak tidak hadir dalam sidang. Pengadu tidak dapat dihubungi oleh sekretariat DKPP. Sementara itu, dua Teradu dari KPU Kab Pontianak, Kusnadi dan Mursalin, hadir bersama
Jakarta, DKPP- Hari ini, Senin (8/9) DKPP menggelar sidang perdana terkait dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku Utara. Sidang digelar di Ruang Sidang DKPP, Jl MH Thamrin No 14 Jakarta Pusat, dipimpin Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie bersama Valina Singka Subekti, Ida Budhiati, dan Nelson Simanjuntak. Adapun
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang atas pengaduan nomor 354/I-P/L-DKPP/2014, Senin (8/9) yang bertempat di ruang sidang DKPP, Jl MH Thamrin 14 Jakarta. Pengadu, yang bernama Yusriadi melaporkan Nurhaimin, Ilham, Abdul Hamid, Sri Rukmini, dan Syafril Abdullah selaku ketua dan anggota KPU Provinsi Riau. Selain KPU Provinsi, Pengadu juga melaporkan KPU
Bogor, DKPP – Pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Verifikasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Bogor memasuki hari kedua, Jumat (5/9). Para peserta rapat mulai membahas SOP yang berkaitan dengan penetapan jadwal sidang yang meliputi penerimaan berkas pengaduan, penetapan jadwal sidang, pemberitahuan jadwal sidang. Rapat dipandu tenaga ahli teknologi informasi DKPP Dr
Bogor, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membahas standar operasional prosedur (SOP) verifikasi materil pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Bogor, (4/9). Acara ini akan berlangsung selama tiga hari hingga (6/9). Adapun yang menjadi bagian inti dalam pembahasan SOP yakni menyangkut verifikasi materiil yang memuat tahapan pengkajian berkas pengaduan, administrasi persuratan undangan rapat verifikasi materiil, rapat
Kendari, DKPP- Ada hal menarik dalam sidang DKPP untuk perkara Panwaslu dan KPU Kab Bombana yang digelar hari ini, Kamis (4/9). Dalam perkara ini, Caleg a.n Hamid Munsir melaporkan Panwaslu Kab Bombana ke DKPP dengan aduan Panwas Bombana tidak melakukan tindakan apapun terkait tidak adanya Form C-1 DPR RI di Kecamatan Lantari Jaya. Sementara itu,