Kupang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa sepuluh penyelenggara pemilu Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk dua perkara, yaitu Nomor 164-PKE-DKPP/VI/2025 dan 181-PKE-DKPP/VIII/2025 di Kantor KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, Jumat (12/9/2025). Lima dari sepuluh penyelenggara pemilu yang diperiksa adalah Ketua KPU
Palangka Raya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) perkaran Nomor 166-PKE-DKPP/VI/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya, Jumat (12/9/2025). Perkara ini diadukan oleh Dodi Ramosta Sitepu yang memberikan kuasa kepada Rahmadi G. Lentam dan M. Rosyid Ridho. Pengadu mengadukan Ketua
Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 149-PKE-DKPP/V/2025 di Universitas Pendidikan Indonesia, Kota Bandung, Jumat (12/9/2025). Perkara ini diadukan oleh Ahmad Ripa. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Ami Imron Tamami (Teradu I), beserta empat anggotanya, yaitu: Ade Abdullah Sidiq,
Semarang, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, mengakui pelaksanaan pemilu nasional dan pilkada serentak tahun 2024 belum bisa dikategorikan ‘baik’. Perbaikan dan penyempurnaan kepemiluan di Indonesia harus menjadi prioritas bersama ke depan. Demikian disampaikan Heddy Lugito dalam Seminar Nasional ‘Integritas Penyelenggara Pemilu dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia’ yang dilaksanakan di
Palangka Raya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 162-PKE-DKPP/VI/2025 dan 183-PKE-DKPP/VIII/2025 di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya, pada Kamis (11/9/2025). Perkara 162-PKE-DKPP/VI/2025 diadukan Gogo Purman Jaya dan Hendro Nakalelo yang memberikan kuasa kepada M. Junaedi Lumban Gaol dan kawan-kawan.
Kupang, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menegaskan pentingnya integritas penyelenggara pemilu dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Pesan itu ia sampaikan dalam kegiatan Rapat Penguatan Kelembagaan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang, Kamis (11/9/2025). Raka Sandi menuturkan, kepemimpinan penyelenggara pemilu menjadi faktor krusial dalam
Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa 22 penyelenggara pemilu dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 133-PKE-DKPP/IV/2025 di kampus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Kota Bandung, Kamis (11/9/2025). Dua puluh Dua penyelenggara pemilu tersebut berstatus sebagai teradu dalam perkara tersebut. Yang mengadukan adalah calon legislatif (caleg) DPR
Mamuju, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 143-PKE-DKPP/IV/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju, Selasa (9/9/2025). Perkara ini diadukan oleh Nirwan. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Mamuju Tengah, Alamsyah (Teradu I), beserta empat anggotanya yaitu: Sirul Alamin M
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, mengungkapkan kualitas demokrasi atau pemilu di tanah air dapat diukur dari dua indikator, yakni proses dan hasil. Indikator proses di dalamnya termasuk penyelenggara pemilu, pemilih, dan peserta pemilu. Jika sudah baik, sudah bisa dipastikan indikator hasil akan baik. Demikian disampaikan Ratna Dewi Pettalolo
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 103-PKE-DKPP/III/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kamis (4/9/2025). Perkara ini diadukan oleh Akbar Nur Arfah. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Bulukumba, Bakri Abu Bakar (teradu I), beserta dua anggotanya yaitu;