Serang, DKPP – Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, mengatakan bahwa lembaganya telah memeriksa dan menyidangkan 31 perkara terkait politik uangnlaporan yang masuk di DKPP terkait isu politik uang pada tahapan pemilu dan pilkada 2024. “Politik uang menjadi tantangan dan pekerjaan rumah bagi kita bersama, 31 perkara yang masuk ke kami cukup lumayan tinggi untuk demokrasi
Palu, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, menegaskan posisi penyelenggara pemilu bukan sekadar sebagai pelaksana teknis tahapan, melainkan sebagai figur teladan yang memegang peran strategis dalam menjaga integritas demokrasi Indonesia. Demikian disampaikan dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan KPU Kota Palu di Kota Palu, Rabu (19/11/2025). Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat kapasitas
Serang, DKPP – Ketua DKPP, Heddy Lugito, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada media massa yang terus mengawal dan memberitakan penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) kepada masyarakat di tanah air. Tidak hanya untuk berita positif, tetapi juga kritik serta saran dari media massa baik cetak maupun elektroknik. Kritik serta saran media merupakan suplemen vitamin yang menyehatkan.
Manado, DKPP – Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengungkapkan integritas penyelenggara pemilu berdampak langsung pada kepercayaan publik. Baik itu terhadap institusi/lembaga pemilu serta pemilu itu sendiri. “Integritas yang tinggi, terutama khususnya oleh penyelenggara pemilu, itu akan melahirkan kepercayaan publik yang meningkat, partisipasi akan naik, dan legitimasi demokrasi akan menguat,” kata pria yang
Bandar Lampung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan seminar nasional bertema “Integritas Penyelenggara Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia” di Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH Unila), Kota Bandar Lampung, Jumat (14/11/2025). Seminar ini diadakan dengan bekerja sama dengan Universitas Lampung. Anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah menjadi keynote speaker dalam seminar yang diikuti oleh
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk Penguat Demokrasi dan Integritas Pemilu di Indonesia. Naskah MoU ditandatangani oleh Ketua DKPP, Heddy Lugito dan Rektor UMSU, Prof. Agussani. Sedangkan
Jakarta, DKPP – Tim Pemeriksa Daerah (TPD) periode 2025-2025 yang baru dilantik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diharapkan bekerja secara profesional dan beretika dalam pengawasan dan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Harapan tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri, Ahmad Wiyagus, dalam sambutannya mewakili Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam kegiatan Pelantikan dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melantik 228 anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) periode 2025-2026 di Jakarta, pada Kamis (6/10/2025). Setelah dilantik, TPD dari unsur masyarakat, KPU, dan Bawaslu tersebut memperoleh pembekalan terkait Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Dalam sambutannya, Ketua DKPP, Heddy Lugito memberi aprsesiasi setinggi-tingginya kepada TPD atas dedikasi dan kerja
Palangkaraya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 195-PKE-DKPP/IX/2025 secara hibrida di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya dan Ruang Sidang DKPP, Jakarta pada Kamis (30/10/2025). Perkara ini diadukan oleh Hadrian Ripin. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas, Iswahyudi Wibowo. Hadrian juga mengadukan
Semarang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 196-PKE-DKPP/IX/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, pada Kamis (30/10/2025). Perkara ini diadukan oleh Melan Aji Prabowo. Ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Klaten, David Indrawan. Teradu didalilkan melakukan penipuan dan penyalahgunaan wewenang dalam