Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor: 74-PKE-DKPP/II/2025 di Markas Polda Papua, Kota Jayapura, pada Kamis (15/5/2025). Perkara ini diadukan oleh Bambang Rettob yang memberikan kuasa kepada Jean Janner Gultom dan kawan-kawan. Pengadu mengadukan Ketua KPU Kota Jayapura, Marthapina Anggai (teradu I)
Palu, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 17-PKE-DKPP/I/2025 dan 139-PKE-DKPP/IV/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Kamis (15/5/2025). Kedua perkara tersebut diadukan oleh Mahfud AR. Kambay. Pada perkara Nomor 17-PKE-DKPP/I/2025, pengadu mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Donggala, Abdul Salim, beserta
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor: 73-PKE-DKPP/II/2024 di Markas Polda Papua, Kota Jayapura, Rabu (14/5/2025). Perkara ini diadukan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Simon Yason Mandowen. Ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Biak Numfor, Asdar Djabbar. Pengadu mendalilkan teradu telah melakukan
Pekanbaru, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 57-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor KPU Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Rabu (14/5/2025). Perkara ini diadukan oleh Suryadi, yang memberikan kuasa kepada Muhammad Salim dan Zulkifli. Pihak pengadu mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, Zubaidah, beserta empat
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa 12 penyelenggara pemilu dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 121-PKE-DKPP/IV/2025 di ruang sidang DKPP, Jakarta, Jumat (9/5/2025). Tujuh di antaranya adalah Ketua dan Anggota KPU RI, yaitu Mochammad Afifuddin (Ketua) dan Anggota KPU RI yaitu, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 88-PKE-DKPP/II/2025 di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Kamis (8/5/2025). Perkara ini diadukan Septo Adinara yang memberikan kuasa kepada Deno Marlando dan Riki Susanto. Ia mengadukan Ketua KPU RI,Mochammad Afifuddin, beserta enam anggotanya, yaitu: Parsadaan Harahap,
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 26-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor DKPP Jakarta, pada Rabu (7/5/2025). Pengadu dalam perkara ini adalah Aizan dan Jecky Haryanto. Para pengadu mengadukan Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin (Teradu I), beserta enam anggotanya yakni Betty Epsilon Idroos, Yulianto
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 8-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor DKPP Jakarta, Selasa (6/5/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Armen Sanusi Harahap yang memberikan kuasa kepada Irwansyah Putra Nasution, Raisa Fahniadi Setiawan, Husein Harahap, dan kawan-kawan. Pengadu mengadukan Ketua KPU
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyoroti makin terbukanya praktik politik uang dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut diungkapkan Ketua DKPP, Heddy Lugito, dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI terkait evaluasi penyelenggaraan PSU pemilihan kepala daerah di
Banda Aceh – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 20-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor Panwasli Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, pada Jumat (2/5/2025). Perkara ini diadukan oleh Muhammad Usman yang memberikan kuasa kepada Aliyandi dan Sarwo Edi. Pengadu mengadukan Ketua KIP Kabupaten Aceh Tamiang, Rita Afrianti.