Jakarta, DKPP – Sidang putusan DKPP, Jumat (28/11), menyatakan, sebanyak 31 penyelenggara Pemilu tidak terbukti melanggar kode etik. Oleh karena itu, DKPP memulihkan (merehabilitasi) nama baik mereka. Jika dipersentase jumlah itu jauh lebih banyak dari yang terbukti, yakni 86,11 persen. Sementara yang terbukti melanggar etik dan dijatuhi sanksi peringatan hanya sebesar 13,89 persen, atau hanya
Bogor, DKPP- Selain membahas penyusunan buku dua tahun DKPP, dalam rapat Monitoring dan Evaluasi kali ini juga membahas mengenai pengembangan struktur organisasi di Biro Administrasi DKPP. Pembahasan ini digelar pada rapat hari kedua, Kamis (27/11). Rencana pengembangan struktur organisasi ini dilatarbelakangi oleh banyaknya tugas yang diemban oleh staf/SDM DKPP, sementara jumlah staf yang terbatas. Jumlah
Bogor, DKPP – Sebagai bentuk pertanggungjawaban kelembagaan kepada pihak-pihak terkait baik Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat dan masyarakat secara administratif Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saat ini tengah menyusun buku laporan dua tahun DKPP. Penyusunan buku laporan dua tahun DKPP merupakan salah satu agenda yang dibahas dalam rapat Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tugas DKPP di
Bogor, DKPP- Bertempat di Hotel Mirah, Jl. Pangrango No 9 A Bogor, DKPP menggelar rapat Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tugas DKPP. Rencananya, kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari kedepan yakni Rabu – Jumat (26-28/11). Dalam acara ini, akan dibahas mengenai beberapa hal diantaranya, penyusunan outline buku outlook DKPP 2014 – 2015, penyusunan buku 2
Jakarta, DKPP – Ketua dan empat anggota KPU Provinsi Jambi berkeyakinan bahwa domisili Dedi Wahanardi, Pengadu, tinggal di Kabupaten Merangin bukan di Kabupaten Kerinci sebagaimana klaim dari Pengadu. “Hasil klarifikasi kami, kami mendapatkan data bahwa Pengadu tinggal di Kabupaten Merangin. Pengadu tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) Kabupaten Merangin bukan Kabupaten Kerinci. NIK Pengadu pun
Ambon, DKPP- Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini merilis, sebanyak 18 penyelenggara Pemilu di Provinsi Maluku telah diberhentikan oleh DKPP. Mereka yang diberhentikan ada yang dari jajaran pengawas dan KPU baik dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota. Paparan itu disampaikan oleh Nur Hidayat Sardini atau akrab disapa NHS ketika mengisi acara Orientasi Tugas
Ambon, DKPP- Penegakan kode etik penyelanggara Pemilu yang dijalankan oleh Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP) memiliki konsekuensi tersendiri. Dengan penegakan kode etik, secara tidak langsung akan menempatkan para penyelanggara Pemilu sebagai obyeknya. “Kode etik penyelenggara Pemilu itu di satu sisi dapat menjadi pedoman bagi penyelenggara. Juga dapat menyelamatkan Saudara dari moral hazard. Akan tetapi, penegakan
Ambon, DKPP- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku sedang menggelar orientasi bagi seluruh jajaran komisioner KPU Kabupaten/Kota se-Maluku. Sebanyak 55 peserta dari 11 Kabupaten/kota hadir dalam acara ini. Acara di gelar di Hotel Amaris, Kota Ambon, mulai Minggu-Jumat (23-28/11). Salah satu narasumber yang dihadirkan adalah Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini. Nur
Yogyakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie, memberikan materi tentang Etika Penyelenggara Pemilu dalam kegiatan Orientasi Kepemiluan Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) yang diselenggarakan di Hotel @HOM Platinum Yogyakarta pada Selasa (20/11/2014). Mantan Ketua MK (2003-2008) ini mengisi materi tentang etika penyelenggara Pemilu. Dalam paparannya,
DKPP Periksa KPU dan Panwaslu Kota Serang Jakarta, DKPP – Hari ini, Rabu (26/11) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kembali menggelar sidang dengan nomor perkara 282/DKPP-PKE-III/2014. Pada sidang pertama tertanggal 23 Oktober 2014 lalu, bertempat dikantor Bawaslu Banten, Pengadu atas nama Hj Munjiah selaku Caleg DPRD Provinsi Banten Dapil 1 Nomor Urut 1 memaparkan dugaannya tentang