Jakarta, DKPP- DKPP hari ini, Jumat (12/12) kembali menggelar sidang pemeriksaan atas perkara KPU Provinsi Papua. Dalam sidang kali ini, Pengadu Martinus Adii menghadirkan tiga orang Saksi yaitu Novela Nawipa, Likue Bole, dan Martin Goo. Pada sidang sebelumnya yang digelar Rabu (3/12) lalu, para Teradu disangkakan telah melakukan penggelembungan suara Caleg DPRD Prov Papua a.n
Jakarta, DKPP- Bertempat di Ruang Rapat DKPP, Jl MH Thamrin No 14 Jakarta Pusat, DKPP hari ini, Rabu (10/12) membahas mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) DKPP. Acara ini, dihadiri oleh Plh Ketua DKPP Prof. Anna Erliyana, didampingi Tenaga Ahli DKPP Dr. Ihat Subihat, beserta staf di lingkungan kesekretariatan DKPP. Hadir pula dua orang
Jakarta,DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie berpesan kepada seluruh penyelenggara Pemilu yang telah diberikan sanksi baik tertulis, peringatan keras atau pemberhentian tetap, untuk tidak sakit hati oleh Putusan DKPP. Apa yang telah Putus adalah media pembelajaran bagi seluruh penyelenggara Pemilu. “Sanksi itu maksudnya bukan untuk membalas kesalahan Anda, melainkan untuk
Yogyakarta, DKPP- Besok, Rabu (10/12), adalah Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia. Pemerintah, melalui Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Hukum dan HAM, serta Komnas HAM, Selasa (9/12), memperingatinya di Istana Kepresidenan Yogyakarta.Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie turut menghadiri acara. Seperti diketahui, selain sebagai Ketua DKPP, Jimly saat ini juga menjadi Ketua Penasihat
Gorontalo, DKPP – Prasyarat utama untuk mencapai keberhasilan menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai penyelenggaraa Pemilu adalah penguasaan pengaturan Pemilu. Selain itu penyelenggara pemilu diminta untuk terus meningkatkan kemampuan dan penguasaan di bidang tugas, wewenang, dan kewajibannya. Demikian pesan Sardini yang disampaikan saat menjadi narasumber pada acara Orientasi Tugas KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, Sabtu malam
Gorontalo, DKPP – Setiap perilaku yang kita lakukan, selalu memiliki konsekuensi-konsekuensi. Demikian pula bila perilaku Penyelenggara Pemilu baik, tentu akan mendorong efek positif baik bagi diri, keluarga, dan lingkungan sosial. Tetapi sebaliknya, “siapa menabur angin, maka akan menuai badai.†Hal tersebut terungkap saat Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Nur Hidayat Sardini menyampaikan materi di
Gorontalo, DKPP – Hampir seluruh pengaduan yang masuk ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemlu (DKPP) tidak diketahui oleh (calon) Teradu. Para Teradu yakni Penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu dan jajaran di daerah baru tahu ketika surat panggilan diterima menjelang sidang. Demikian paparan yang disampaikan oleh Anggota DKPP RI, Nur Hidayat Sardini saat menjadi narasumber pada
Gorontalo, DKPP – Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan pedoman perilaku, standar baku mutu, dan standar etik profesi Penyelenggara Pemilu, pedoman perilaku profesional, sarana kontrol, dan mencegah kemungkinan intervensi pihak eksternal. Demikian Anggota DKPP RI, Nur Hidayat Sardini meyampaikannya saat menjadi narasumber pada acara Orientasi Tugas KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, Sabtu malam (6/12), di Aula Kantor
Gorontalo, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie memaparkan materi saat menjadi narasumber dalam kegiatan Diskusi Interaktif yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Gorontalo di ruang Gedung Serba Guna Universitas Negeri Gorontalo, Sabtu (6/12/2014). Hadir dalam kegiatan Diskusi Interaktif tersebut antara lain Rektor Universitas Negeri
Samarinda, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini mengingatkan kepada jajaran KPU se-Kalimantan Timur untuk benar-benar memahami dan menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu. Prasyarat utama untuk mencapai keberhasilan menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai penyelenggaraa Pemilu adalah penguasaan pengaturan Pemilu. Karena katanya, seluruh pelaksanaan Pemilu diatur dengan ketentuan perundang-undangan.