Gorontalo, DKPP – Sistem kaedah atau norma yang menuntun dan mengendalikan perilaku ideal manusia dalam kehidupan bersama dapat berupa norma-norma agama (religious norms), norma etika (ethical norms), dan/ataupun norma hukum (legal norms). Ketiga sistem norma atau kaedah itu tumbuh alamiah dalam kenyataan hidup manusia secara universal. Pada mulanya, ketiganya bersifat saling lengkap dan melengkapi secara
Jakarta, DKPP- Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (4/12), memutuskan sebanyak tiga penyelenggara Pemilu terbukti melanggar kode etik. DKPP menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada mereka. Ketiga penyelenggara Pemilu tersebut adalah Usman Sahude (Anggota KPU Kabupaten Pangkajene Kepulauan/Pangkep, Sulawesi Selatan), M Saleh (Ketua KPU Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu), dan Ambrisius Lamera (Ketua KPU Kabupaten
Jakarta, DKPP – Sidang perdana atas dugaan pelanggaran kode etik KPU Prov Papua, digelar hari ini, rabu (3/12). Dalam sidang kali ini kelima Teradu membantah tuduhan Pengadu, Martinus Adii yang merupakan salah seorang Caleg DPRD Prov Papua dari Partai Gerindra. Sebelumnya, para Teradu ini dituduh telah melakukan penggelembungan suara Caleg DPRD Prov Papua a.n Deki
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Penyusunan Draf Rencana Strategis (Renstra), di Ruang Rapat DKPP, Gedung Bawaslu, lantai 5, Rabu (3/12) pukul 16.30 WIB. Dalam rapat ini membahas mengenai bahan yang dibutuhkan terkait Renstra DKPP seperti laporan yang diterima oleh DKPP, perkara yang sudah diputus, putusan yang telah ditindaklanjuti oleh penyelenggara
Jakarta, DKPP- Anggota KPU Provinsi Papua Sadrak Nawipa yang juga menjadi Teradu II dituduh mengancam saudara Pengadu Martinus Adi. Ini karena Martinus akan mengadukan 5 komisoner KPU Papua ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pengaduan tersebut terkait dugaan penggelembungan suara oleh KPU Papua terhadap salah satu calon legislatif (caleg) DPRD Provinsi Papua dari Partai Gerindra,
Jakarta, DKPP – Subbagian Publikasi dan Sosialisasi Kode Etik Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjadi pioner di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI. Subbagian yang biasa disebut Humas DKPP melaksanakan kegiatan Capacity Building Kehumasan di Ruang Rapat Pleno DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Sabtu (29/11). “Program pertama di lingkungan Bawaslu untuk tidak
Jakarta, DKPP- Humas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Minggu (30/11), menggelar Capacity Building Tim Humas DKPP RI. Acara digelar di Kantor DKPP, Lt 5, Gedung Bawaslu, Jakarta. Anggota sekaligus Juru Bicara DKPP Nur Hidayat Sardini hadir untuk membuka acara dan memberikan pengarahan. Dalam paparannya, pria yang akrab disapa NHS, menegaskan tentang posisi humas dalam institusi
Makassar, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie, menjadi narasumber pada kegiatan Workshop Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata, yang diselenggarakan atas kerjasama Konrad Adenauer Stiftung dengan Komisi Yudisial dan Jimly School Jakarta, di Hotel Grand Sahid Makassar pada Hari Kamis (27/11/2014). Dalam pemaparan
Makassar, DKPP – Dalam ilmu hukum, biasa dikenal adanya istilah ‘court of law’ versus ‘court of justice’ untuk menggambarkan adanya dua aliran pemikiran dalam upaya penegakan hukum dan keadilan. ‘Court of justice’ adalah pengadilan keadilan yang berusaha menegakkan keadilan dalam arti yang substantive, bukan sekedar pengadilan hukum dalam arti formal yang hanya berusaha menegakkan hukum
Jakarta, DKPP- Hari ini, Jumat (28/11) sebanyak 15 penyelenggara Pemilu di Provinsi Bengkulu direhabilitasi. Kelima belas penyelenggara Pemilu tersebut antara lain lima orang komisioner KPU Kabupaten Mukomuko, lima orang komisioner KPU Kota Bengkulu, dan lima orang komisioner KPU Kab Bengkulu Tengah. Ketua dan anggota KPU Kab Mukomuko yakni Dawud, Khairanzar, Syofia Diana, Abdul Hamid Dedi,