Jakarta, DKPP- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie mengungkapkan, suksesnya Pemilu 2014 tidak lepas dari peran DKPP. Penegakan kode etik oleh DKPP terhadap para penyelenggara Pemilu membuat kinerja mereka semakin baik. “DKPP bukan penyelenggara Pemilu, tapi satu kesatuan sistem dalam penyelenggaraan Pemilu. Kita rasakan dengan kehadiran DKPP, KPU dan Bawaslu makin sinergi
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa tahun ini semua pekerjaan yang ada di tahun 2014 selesai. Tahun depan akan melaksanakan pekerjaan baru. “Semua perkara akan diselesaikan sampai minggu depan. Tidak ada tunggakan perkara,†katanya saat memberikan sambutan DKPP Outlook 2015: Refleksi dan Proyeksi, di Auditarium Graha Wicaksana, Lembaga Administrasi Negara,
Jakarta, DKPP – Pagi ini, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar Seminar Outlook 2015: Refleksi dan Proyeksi Kamis (18/12). Acara dimulai pukul 08.00 WIB. Lokasi bertempat di Gedung Auditorium Wicaksana (Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri LAN), Jalan Administrasi II, Pejompongan, Jakarta Pusat Narasumber terdiri atas penyelenggara pemilu, akademisi dan media. Yaitu, Ketua KPU RI
Jakarta, DKPP – Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini, mengungkapkan bahwa Tim Pemeriksa Daerah (TPD) memiliki jasa yang sangat luar biasa terhadap DKPP. Menurutnya, dengan dibentuknya Tim Pemeriksa Daerah dapat mengatasi membanjirnya perkara ke DKPP. Pernyataan tersebut disampaikan NHS dalam acara Focus Group Discussion Penguatan Kapasitas Kode Etik Tim Pemeriksa Daerah, hari kedua , Rabu (17/12)
Jakarta, DKPP : Adanya putusan Rehabilitasi untuk penyelenggara Pemilu yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik , menurut Anggota DKPP (ex officio Bawaslu) Nelson Simanjuntak, sudah menjadi beban tersendiri bagi mereka penyelenggara Pemilu. “Jangankan diberi Peringatan, direhabilitasipun sudah menjadi beban bagi mereka yang telah diperkarakan, karena dengan diadukan saja sudah muncul ketidakpercayaan kepada mereka, meskipun
Jakarta, DKPP – Focus Group Discussion (FGD) Tim Pemeriksa Daerah, terutama di kelas C semakin menarik. Peserta mengungkap pengalaman mereka menangani perkara di provinsi masing-masing. Anggota TPD dari Sulawesi Tengah Aminuddin, misalnya, mengaku banyak hal yang harus dibenahi dalam proses pemeriksaan di daerah. Salah satunya terkait penjadwalan sidang. Selama ini, kata dia, jadwal sidang DKPP
Jakarta, DKPP – Focus Group Discussion (FGD) sesi kedua Teknis Persidangan Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Kode Etik, Rabu (17/12) pukul 13.30 WIB, adalah munculnya sejumlah saran dan masukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait persidangan. Yaitu meliputi prasidang, sidang hingga pascaputusan. Misalnya muncul saran, agar hasil putusan yang sudah dibacakan itu tidak hanya pihak-pihak yang
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Valina Singka Subekti berjanji akan menindak tegas terhadap pihak pegawai sekretariat yang meminta uang atau pungutan kepada pihak yang beperkara. Pasalnya, mental seperti itu bisa merusak warwah lembaga. Laporkan kepada kami bila memang ada pihak sekretariat yang meminta uang kepada pihak yang beperkara, katanya dalam acara
Jakarta, DKPP- Elvyani NH Gaffar, salah seorang Tim Pemeriksa Daerah asal Kalimantan Timur mengatakan bahwa Tim Pemeriksa Daerah (TPD) merupakan ujung tombak bagi DKPP. Pernyataan tersebut disampaikan Elvy dalam acara Focus Group Discussion Penguatan Kapasitas Kode Etik Tim Pemeriksa Daerah, hari kedua , Rabu (17/12) di Jakarta. “Adanya Tim Pemeriksa Daerah ini kan sebagai ujung
Jakarta, DKPP- Acara Focus Group Discussion (FGD) Tim Pemeriksa Daerah yang diadakan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN), Jakarta, pada hari kedua, Rabu (17/12), masuk sesi materi. Peserta dibagi dalam tiga kelas. Di kelas C, FGD dipandu oleh Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait dengan moderator PLt Kepala Bagian Persidangan DKPP Osbin