Manado,DKPP- Drs. John H Palandung , Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sulawesi Utara yang hadir mewakili Gubernur Sulawesi Utara mengungkapkan bahwa dengan diselenggarakannya Sosialisasi DKPP di Universitas Sam Ratulangi, Manado pada Rabu (8/4) merupakan momentum strategis. “Melihat data pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Provinsi Sulawesi Utara yang pernah ditangani DKPP, ada sebanyak
Manado, DKPP- Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie siang tadi, Kamis (9/4) memberikan Kuliah Umum dihadapan ratusan mahasiswa dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado. Dalam Kuliah Umum yang bertemakan “Etika Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara†ini, Prof Jimly mengenalkan kepada peserta yang hadir akan pentingnya menjaga etika dalam setiap lini kehidupan. Menurutnya, pasca
Manado, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie menuturkan agar penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, harus hati-hati dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Menurutnya, Pilkada punya potensi masalah lebih serius dibanding Pemilu yang lain semisal Pemilu legislatif dan Pemilu presiden. Apalagi Pilkada saat ini digelar secara serentak. Kita belum tahu
Manado, DKPP – Acara sosialisasi kode etik penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (8/4), mendapat sambutan baik dari masyarakat. Termasuk dari Rektor Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado dan Gubernur Sulut. Sebuah kehormatan karena Unsrat dipilih sebagai lokasi acara DKPP. Diketahui, Sulut pada 2015 ini akan menggelar delapan Pilkada
Manado, DKPP – Acara sosialisasi kode etik penyelenggara Pemilu yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kampus Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (8/4), mengundang animo besar masyarakat Sulut. Sekitar 500-an orang hadir di acara ini. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, yakni dari Bawaslu Provinsi dan jajaran Panwaslu se-Sulut, KPU Provinsi
Jakarta, DKPP- Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) adalah salah satu provinsi yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 2015. Sesuai data KPU Sulut, di provinsi ini akan ada enam Pilkada, yakni satu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta lima Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sebagai lembaga penegak kode
Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie melaporkan hasil kinerja lembaganya ke Presiden RI Joko Widodo, Rabu (1/4). Pertemuan dilakukan secara tertutup di Istana Kepresidenan pukul 09.30. Jimly menyampaikan bahwa pihaknya telah menyampaikan laporan kinerja lembaganya ke Presiden. Sejak Pemilu 2014 pihaknya belum melaporkan kegiatan DKPP kepada presiden. “Kami juga melaporkan
Jakarta, DKPP- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie berharap agar tak ada lagi Penyelenggara Pemilu yang terlibat kasus narkoba. Hal ini, disampaikan Jimly usai sidang Pembacaan Putusan dengan Teradu Ismail, Ketua KIP Aceh Timur, Selasa (17/03). Sebagaimana diketahui, dalam putusannya DKPP menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Ismail, karena kasus narkoba. Saat
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa (17/3), membacakan Putusan untuk perkara KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara. Dalam salah satu amar putusannya, DKPP menyatakan bahwa dua orang komisioner KPU Bolaang Mongondow Timur, yakni Ketua Hendra DJ Damapoli dan Anggota Ronald Limbanon terbukti melanggar kode etik berat. Sebagai konsekuensinya, DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang dengan agenda Pembacaan Putusan hari ini, Selasa (17/3) memberhentikan Ismail dari jabatannya selaku Ketua merangkap anggota KIP Aceh Timur. Pemberhentian Ismail ini karena yang bersangkutan telah dinyatakan sebagai Tersangka dan ditahan oleh Reserse Polresta Kota Medan di Rutan Tanjung Gusta, Medan karena kasus narkoba. “Menjatuhkan sanksi