Manado, DKPP – Ada pemandangan tak biasa di kantor KPU Provinsi Sulut pada Kamis, 5/03. Siang itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik untuk KPU Kab. Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Menarik karena baik Pengadu maupun Teradu berasal dari jajaran penyelenggara pemilu (KPU). Pengadu adalah Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara sedangkan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI Dibaca : 436
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI Dibaca : 405
Medan, DKPP – Ismail, Teradu yang juga Ketua KIP Aceh Timur mengaku saat dirinya ditangkap oleh reserse Polresta Medan, dirinya tidak memberitahukan statusnya sebagai salah satu penyelenggara Pemilu. Saya dengar, saat Anda ditangkap hingga ditahan Anda menyembunyikan identitas Anda yang sebenarnya?, tanya Ria Fitri Tim Pemeriksa Daerah asal Aceh dalam sidang Jumat (27/2). Mendengar pertanyaan
Medan, DKPP – Ismail Ketua KIP Aceh Timur yang kini telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam kasus narkoba mengaku siap menghadapi apapun putusan DKPP yang akan diterimanya kelak. Apapun putusan yang dijatuhkan kepada saya, saya akan menerimanya, saya anggap ini adalah balasan terhadap dosa-dosa masa lalu saya, ujar Ismail dalam sidang kode etik DKPP pagi tadi,
Medan, DKPP – Jumat, (27/2) bertempat di Rumah Tahanan (Rutan) Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang untuk kasus yang menjerat Ketua KIP Aceh Timur, Ismail. Pelaksanaan sidang di Rutan ini bukan tanpa alasan, hal ini dilakukan karena Teradu telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Tanjung
Jakarta, DKPP – Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 telah selesai dan calon legislatif terpilih pun telah ditetapkan. Meski begitu, tetap saja pengaduan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) masih mengalir. Menurut Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie, selama tahun 2015 hingga per tanggal 24 Februari pihaknya telah menerima total 28 pengaduan. Semua
Jakarta, DKPP – Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 telah selesai dan calon legislatif terpilih pun telah ditetapkan. Meski begitu, tetap saja pengaduan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) masih mengalir. Menurut Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie, selama tahun 2015 hingga per tanggal 24 Februari pihaknya telah menerima total 28 pengaduan. Semua
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqe berharap agar masalah Pemilu Legislatif 2014 yang terjadi di Paniai dan Tolikara selesai. Untuk itu pihaknya mengundang Bupati Tolikara dan Paniai untuk hadir dalam sidang pembacaan Putusan. Dia merasa prihatin dengan kondisi yang terjadi di Paniai dan Tolikara yang hingga kini belum ada pelantikan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan lima komisioner KPU Kabupaten Paniai, Selasa (24/2) pukul 10.00 WIB. Mereka dinyatakan terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu berupa pengalihan suara. “DKPP menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Ham Nawipa, Penggafer Zonggonau, Fransiska Kadepa, Philipus Tenouye, Frederik Mote, selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Paniai dan menjatuhkan