Jakarta, DKPP – Calon tunggal dalam pelaksanaan Pilkada menjadi kekhawatiran bagi sejumlah daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 9 Desember 2015. Pasalnya, ketiadaan persaingan calon bisa menunda pelaksanaan Pilkada. Hal itu terungkap saat audiensi anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali, Rabu (12/8). Menurut I. Ketut Tama Tenaya menjelaskan bahwa Provinsi Bali akan menggelar Pilkada
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima kunjungan kerja anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali, Rabu (12/8) pukul 12.00 WIB. Mereka adalah Ketut Tama Tenaya, I Komang Nova Sewi Putra, I Gusti Putu W, Tirtawan, Ketut Budiningsih, I Made Suara Yasa bersama beberapa staf. Rombongan diterima oleh Pelaksana Harian (Plh) Ketua DKPP Nur
Jakarta, DKPP- Soal netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu tidak hanya menjadi kewajiban para penyelenggara Pemilu. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan seluruh jajarannya pun secara normatif diharuskan memiliki netralitas tersebut. “Sudah menjadi tugas dan jatidiri Polri untuk selalu mengayomi dan menjamin kenyamanan dalam masyarakat. Termasuk dalam Pilkada nanti. Polri harus menjaga netralitasnya, karena itu akan memberikan rasa
Jakarta, DKPP – Pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu terkait tahapan Pilkada mulai masuk ke DKPP. Sebagian besar perkara terkait dengan pengaduan dari calon perseorangan. Menurut Pelaksana Harian (Plh) DKPP Nur Hidayat Sardini, berdasarkan pengaduan yang masuk selama bulan Juni, ada 11 perkara. Dari jumlah tersebut, 4 perkara terkait pengaduan dari calon perseorangan, satu
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa ada kemungkinan Komisi Pemilihan Umum memperpanjang masa pendaftaran calon kepala daerah. Tujuannya untuk memberikan kesempatan pendaftaran calon kepala daerah bagi calon potensial mendaftar. “Mungkin KPU akan memutuskan nanti malam. Berapa lama masa pendaftaran calon, tunggu pengumuman dari KPU,†katanya saat konferensi pers tadi sore,
Jakarta – Ketua DKPP Jimly asshiddiqie menghadiri penandatanganan nota kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) tentang verifikasi Ijazah Calon Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Kamis (07/30) siang. Acara yang berlangsung terbuka ini bertempat di Ruang Sidang Utama KPU
Jakarta, DKPP- Tindakan Ketua KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Eviasi Manalu sungguh tidak patut ditiru oleh penyelenggara Pemilu yang lain. Di tengah tahapan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 dia membuat pertemuan dengan seorang calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Nasdem bernama Posma Otto Manalu yang juga Pengadu dalam perkara ini. Apalagi, pertemuan tersebut diadakan di
Jakarta, DKPP- Dua Teradu, yakni Ketua KPU Kabupaten Mimika, Papua, Yohanes Kemong dan Anggota Michael Beanal, resmi diberhentikan secara tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pemberhentian tersebut disampaikan dalam sidang putusan DKPP, Rabu (29/7), di ruang sidang DKPP, Jakarta. “Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu I Yohanes Kemong selaku Ketua merangkap Anggota KPU
Jakarta, DKPP- Lima Komisioner KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang diadukan oleh Henrima melalui kuasa hukumnya Muchtar Pakpahan, hari ini Rabu, (29/7) direhabilitasi oleh DKPP lantaran tak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Kelimanya yakni, Potan Edy Siregar, Mustar Edi Hutasuhut, Rafikah Nawary, Syawaludin Lubis dan Panataran Simanjuntak. Henrima yang merupakan Caleg DPRD Kabupaten Tapanuli
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar sidang dengan agenda pembacaan tiga Putusan besok, (Rabu, 29/7) pukul 14.00 WIB di Ruang Sidang DKP Jalan MH Thamrin dan video conference. Yaitu, Putusan KPU Kabupaten Mimika (Papua), KPU Tapanuli Selatan dan KPU Humbang Hasundutan (Sumatera Utara). Selaku Pengadu perkara dugaan pelanggaran kode etik KPU Mimika; Febianus Jemadu (PDIP),Robby K.