Jakarta, DKPP , – Sidang kode etik KPU Kabupaten Lombok Tengah tinggal pembacaan putusan. Sidang pemeriksaan dinilai sudah cukup. Hal tersebut terungkap dalam sidang kedua KPU Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat melalui video conference, Senin (7/12) pukul 13.00 WIB. Agenda sidang kali ini adalah untuk meminta bukti tambahan. Ketua majelis Ida Budhiati dan anggota
Jakarta, DKPP – Anggota Panwascam Pedongga Kabupaten Mamuju Utara Damis harus menjalani sidang kode etik, Senin( 7/12) pukul 10.00 WIB. Dia dinilai telah berpihak terhadap salah satu pasangan calon. Pengadu yang juga Panwas Kabupaten Mamuju Utara Syamsudin mengatakan, pada waktu salah satu pasangan calon (paslon) nomor dua kampanye di lapangan Merdeka, Kecamatan Pasangkayu, Teradu turut
Bogor, DKPP – Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) Kasianur Sidauruk berpesan agar tertib dalam administrasi. Dengan begitu, bisa menyelamatkan lembaga dan pegawai ketika ada beperkara dengan hukum. Dia menyampaikan demikian pada acara Peningkatan Pemahaman Tugas dan Fungsi di lingkungan Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan materi Tata Kelola dan Administrasi Manajemen Perkara
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada empat penyelenggara Pemilu. Mereka terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Kamis (3/12). Sidang ini juga disiarkan melalui video conference dan bisa disaksikan di Bawaslu provinsi terkait. Ketua majelis
Jakarta, DKPP- Kecermatan menjadi hal yang tidak dapat disepelekan oleh penyelenggara Pemilu. Jika ini diabaikan, akibatnya bisa muncul ketidakpercayaan masyarakat. Secara etik, pengabaian terhadap kecermatan dapat dinilai sebagai pelanggaran. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dalam putusan hari ini, Kamis (3/12), telah menjatuhkan sanksi peringatan kepada ketua dan dua anggota Panwaslu Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, karena
Medan, DKPP- Masyarakat Medan adalah masyarakat plural sampai awal tahun 50an. Dengan kondisi itu, Medan menjadi kota yang sangat kompleks karena segala suku bangsa di Indonesia ada di kota ini. Oleh karena itu, Medan khususnya dan Sumatera Utara pada umumnya dapat menjadi barometer dan menjadi miniatur Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie
Medan, DKPP- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Senin (30/12), menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Stakeholder Dalam Rangka Pendidikan Pengawasan Antisipatif Pemilihan Walikota/Wakil Walikota. Acara diselenggarakan di Hotel Soechi, Kota Medan. Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie menjadi salah satu narasumber pada acara tersebut. Bersama Prof Jimly hadir pula Ketua Bawaslu RI Prof Muhammad. Ketua DKPP
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah membacakan putusan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan komisioner KPU Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Pembacaan putusan dilaksanakan di ruang sidang DKPP, Jakarta, Rabu (2/12). Dalam bagian amar putusannya, DKPP menilai salah satu komisioner KPU Balikpapan terbukti melanggar kode etik berat, sehingga dijatuhi sanksi pemberhentian tetap. “Menjatuhkan sanksi berupa
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap terhadap lima penyelenggara Pemilu. Masing-masing satu orang dari Panwas Fakfak Provinsi Papua Barat, Panwas Karang Asem Provinsi Bali, KPU Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, PPS Desa Lomuli Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, PPK Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir. Khusus untuk Panwas Karang
Jakarta, DKPP – Ketua majelis Prof. Jimly Asshiddiqie meminta kepada peserta sidang menghormati jalannya persidangan. Peserta sidang harus menaati tata tertib sidang. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang kode etik dengan agenda pembacaan 12 Putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (2/11). Sidang ini juga disiarkan melalui video conference di kantor Bawaslu Provinsi terkait. Perkara yang