Jakarta, – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi luapan kekecewaan peserta Pemilu. DKPP sebagai kanalisasi, ketika penyelenggara Pemilu dianggap tidak beres. Anggota DKPP, Nur Hidayat Sardini mengatakan bahwa jumlah pengaduan yang masuk ke lembaganya banyak. Selama DKPP berdiri ada 2.236 perkara. Dari jumlah tersebut tidak semua perkara yang diadukan masuk sidang pemeriksaan. Ada 1.524 perkara yang ditolak
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merehabilitasi nama baik ketua dan enam anggota KPU RI. Mereka adalah Husni Kamil Manik, Ida Budhiati, Sigit Pamungkas, Arief Budiman, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Nafis Gumay, Juri Ardiantoro. Mereka tidak bukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Hal tersebut disampaikan dalam sidang pembacaan enam Putusan di Jakarta, Rabu (6/4/2016). Ketua majelis Jimly
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)kembali menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna, Sulawesi Selatan, pada Rabu (6/4). Sidang pemeriksaan lanjutan ini diagendakan untuk mendengarkan saksi dari pihak Pengadu. La Ode Muhamad Amin, Rakhmat Andang Jaya, Andi Arwin, Muhammad Suleman, dan Yuliana Rita, Ketua
Jakarta, DKPP – Idealisman Dachi dan Siotaraizokho Gaho, pasangan calon Pemilukada Nias Selatan 2015 mempermasalahkan profesionalisme kinerja KPU Kabupaten Nias Selatan. Melalui Tim Kampanyenya, Mukawi E.W. Bali, mendalilkan bahwa Ketua dan Anggota KPU Nias Selatan tidak melakukan verifikasi dan tidak mengumumkan hasil verifikasi kepada publik. Hal tersebut terungkap dalam sidang kode etik KPU Nias Selatan
Jakarta, DKPP – Rapat Trilateral yang diagendakan kemarin, Selasa (5/4) antara KPU, Bawaslu, dan DKPP juga membahas rekomendasi Panwas/Bawaslu yang ditujukan kepada KPU yang bersifat administrasi sekaligus pelanggaran kode etik. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU, Husni Kamil Manik, dan Ketua Bawaslu, Muhammad. Turut hadir dalam rapat Sigit Pamungkas, Arif Budiman, Ferry Kurnia Rizkiyansyah,
Jakarta, DKPP – KPU, Bawaslu, dan DKPP mengadakan rapat trilateral membahas tiga agenda penting, salah satunya adalah membahas tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung tentang proses seleksi Anggota KIP (Komisi Independen Pemilihan) Aceh, yaitu Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Timur, pada Selasa (5/4). Bertempat di ruang rapat lantai dasar gedung KPU Imam Bonjol 29, rapat dipimpin
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap terhadap Supriady Yakin Jafar sebagai anggota KPU Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Diaterbukti melanggar sumpah dan janji jabatan, melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang tidak sesuai prosedur dan yurisdiksinya. Selain itu, dia bertindak tidak hati-hati dalam penggunaan anggaran. Selaku ketua majelis Jimly Asshiddiqqie dan anggota majelis
Jakarta, DKPP – DKPP merehabilitasi Ketua KPU Tolikara Hosea Genongga. Dia yang juga sebagai Teradu I tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Selaku ketua majelis Jimly Asshiddiqqie dan anggota majelis Nur Hidayat Sardini, Saut H Sirait, Anna Erliyana, Ida Budhiati, Endang Wihdatiningtyas. Putusan dibacakan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Jumat (1/4/2016). Pengadu, Yakobus Kogoya, mantan Ketua
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memvonis E. Bambang Kamajaya sebagai mantan Ketua PPS Kelurahan Baleendah tidak lagi memenuhi syarat untuk diangkat sebagai penyelenggara pemilu di masa datang. Dia sudah terbukti melanggar kode etik. Hal tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan enam putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Jumat (1/4/2016). Selaku ketua majelis
Jakarta, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jum’at (4/1) kembali menggelar putusan perkara kode etik penyelenggara Pemilu. Pembacaan putusan dipimpin langsung oleh ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie, dengan didampingi anggotanya Prof Anna Erliyana, Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonangan Sirait, Ida Budhiati, dan Endang Wihdatiningtyas. Satu diantara tujuh perkara yang diputus DKPP yakni perkara nomor 72/DKPP-PKE-IV/2015 dengan