Jakarta, DKPP- Penyelenggaraan Pemilukada 2015 menjadi momen penting bagi proses demokrasi di Indonesia. Tidak ingin pengalaman Pemilukada 2015 berlalu begitu saja, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencatatnya dalam bentuk buku. Penyusunan buku telah dimulai sejak Februari 2016 dan saat ini telah masuk tahap finalisasi. Menurut Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait, buku ini ditulis oleh DKPP
Jakarta, DKPP – Selasa sore (17/5), staf Publikasi dan Sosialisasi Kode Etik DKPP kembali mendapatkan pencerahan terkait menulis opini yang baik. Pertemuan ini dimentori tiga Redaktur Opini Tempo. Mereka memberikan kiat-kiat dalam menulis opini agar bisa tembus di media. Ini adalah pertemuan kali ketiga di Klinik Menulis Opini yang diselenggarakan Tempo Institute, Grup Tempo, yang
Jakarta, DKPP- Humas DKPP kembali ikuti pelatihan menulis bersama dengan Tempo institute, Selasa (10/5). Kegiatan ini, dijadwalkan digelar rutin seminggu sekali selama bulan Mei. Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Humas DKPP terutama dalam menulis opini. Pada pelatihan sebelumnya, Selasa (3/5) materi menulis opini telah diberikan. Menguatkan pemahaman peserta tentang materi sebelumnya, Yos Rizal selaku mentor dalam
Jakarta, DKPP- Ketua KPU Kabupaten Mimika, Papua, Agus Hugo Kreey dan satu anggotanya, Iliam Clementia Komber, Rabu (4/5), diberhentikan secara tetap oleh DKPP. Sanksi etis yang memberatkan keduanya adalah soal rangkap jabatan mereka, yakni sebagai komisioner KPU Mimika dan karyawan di PT Freeport Indonesia. “Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu I a.n Agus Hugo Kreey
Jakarta, DKPP-Setelah sempat mengalami penundaan pembacaan putusan (1/4) lalu, dan diputuskan kembali menggelar sidang pemeriksaan terhadap perkara nomor 78/V-P/L-DKPP/2016. DKPP akhirnya memutus perkara yang diadukan oleh Heryawandi ini dengan mengabulkan sebagian dari tuntutannya. Fahrurrozi, Guid Cardi, Lailan Cholidah, Robert Randy Wandra dan Davitri selaku ketua dan anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Serta Zul Terry
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara terhadap tiga anggota KPU Manokwari Selatan, Papua Barat. Ketiganya terbukti tidak memiliki kartu tanda penduduk setempat. Dalam pertimbangan majelis yang dibacakan oleh Saut H Sirait menerangkan, Abraham Ramandey, Francis Edward Makabory, Korinus Basna yang juga sebagai Teradu, mengakui menggunakan kartu tanda penduduk sementara dan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (4/5), menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada mantan Ketua KPU Kota Manado, Sulawesi Utara, Eugenius Paransi. Perkara ini terkait keputusan KPU Manado yang meloloskan kembali calon Walikota Manado Jimmy Rimba Rogi pada Pemilukada 2015 setelah sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat. “Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu atas
Jakarta, – Sebagai public relation (PR) atau Humas memiliki kemampuan menulis adalah kebutuhan yang sangat urgen. Pasalnya, tulisan hasil Humas disampaikan langsung kepada publik. Tiga staf Humas dan seorang Tim Asistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengikuti pelatihan penulisan di Klinik Opini yang diselenggarakan Tempo Institute, Tempo Grup, di Kantor Redaksi Tempo, Jakarta, Selasa (3/5). Selaku pembicara Yos
Bogor, DKPP- Proses pengaduan menjadi tahap awal yang penting bagi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menangani sebuah perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Untuk meningkatkan kualitas dalam proses pengaduan, Bagian Administrasi Pengaduan DKPP menggelar diskusi di Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/4). Diskusi menghadirkan narasumber dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang diwakili oleh Panitera Muda
Jakarta, DKPP – Fraksi Otonomi Khusus DPRP Papua Barat menyambangi Kantor DKPP membahas implementasi otonomi khusus (otsus) siang ini, Kamis (28/4). Rombongan diterima langsung oleh Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie, di ruang kerjanya. Ketua Fraksi, Yan Anthon Yoteni menyampikan, tujuan kedatangan rombongan adalah untuk memperoleh bekal dalam pelaksanaan otsus di Papua Barat. “Bapak sebagai tokoh