Jakarta, DKPP – Sebelas perkara kode etik penyelenggara pemilu akan diputus oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Rabu (26/9). Sidang putusan yang akan dipimpin langsung oleh Ketua DKPP Harjono ini akan diselenggarakan pada pukul 13.30 WIB di Ruang Sidang DKPP, Jakarta. Sidang tersebut akan dihadiri oleh pihak Pengadu dan Teradu yang telah diundang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik dengan agenda pembacaan 11 (sebelas) Putusan, Rabu (26/9/2018) pukul 13.30 WIB. Perkara yang akan dibacakan putusannya adalah : Dibaca : 392
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyambut baik dan mengapresiasi diluncurkannya kembali Indeks Kerawanan Pemilu 2019 (IKP 2019). Ini adalah kerja cerdas karena jika bukan karena kera cerdas IKP ini tidak akan lahir. Demikian Prof. Muhammad mengawali tanggapannya pada acara “Grand launching Indeks Kerawanan Pemilu 2019†yang digelar Bawaslu di Bidakara Hotel, Selasa
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara Pemilu di Kab. Bolaang Mongondow, Selasa (25/9). Sidang dengan perkara nomor 220/DKPP-PKE-VII/2018 menghadirkan Ketua dan Anggota KPU Kab. Bolaang Mongondow yakni Fahmi Ghazali Gobel, Rulli Halaa, Deendels Somboadile, Isnaidin Mamonto, dan Lilik Mahmudah. Mereka diadukan oleh Muhammad
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota Panwaslu Kab. Kutai Timur yakni Muhammad Idris, Rabu (25/9). Ia diadukan oleh Heru Mulyono selaku kuasa Jabal Nur. Pasalnya, Teradu dinilai bersikap tidak etis dengan menyebarkan berita tidak benar kepada media terkait perselisihan yang terjadi di TPS 042 Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. “Sidang pemeriksaan perkara
Surabaya, DKPP- Pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang masuk ke DKPP cukup banyak. Terlebih setiap tahapan pelaksanaan Pemilu baik Pemilu nasional maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). “Jumlah 3.068 pengaduan yang masuk ke DKPP dari sejak tahun 2012-2018. Teradunya ada KPU serta jajarannya ada pula Bawaslu dan jajaranya,†katanya Alfitra Salam saat menyampaikan sambutan
Surabaya, DKPP – Salah satu syarat negara demokratis adalah melaksanakan Pemilu. Hasilnya tidak bisa langsung diketahui secara pasti meskipun melalui survey. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Alfitra Salamm mengatakan, pelaksanaan Pemilu zaman sekarang jauh lebih demokratis dibandingkan dengan zaman Orde Baru. “Pemilu sekarang tidak bisa diprediksi secara pasti. Masih ada kemungkinan-kemungkinan. Zaman Orde
Jakarta, DKPP – Sejak diterbitkannya UU Nomor 15 Tahum 2011, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menjadi bagian dari tekad dan upaya untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu. Menurut kacamata politik hukum pemilu saat itu, pemilu didesain sebagai pemilu yang berintegritas. Berintegritas baik dari penyelenggara, proses maupun hasilnya. Demikian disampaikan Anggota DKPP Dr. Ida Budhiati saat
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan “Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2018â€, kepada civitas akademika di kota Surabaya, Senin (24/9). Surabaya merupakan kota ketiga, DKPP sebelumnya telah menyelenggarakan kegiatan serupa di Kota Manado dan Palu. Anggota DKPP Alfitra Salam dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk mengenalkan kode etik penyelenggara
Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan nomor perkara 224/DKPP-PKE-VII/2018 bertempat di kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Senin (24/9/2018) pagi. Bertindak selaku Ketua Majelis Alfitra Salamm, anggota DKPP dan anggota majelis Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Jawa Timur yakni Nunuk Nurwardani (unsur masyarakat), Moh. Amin