Kupang, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Teknis Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu bersama stakeholder Provinsi NTT, Minggu (30/9) di Kupang. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salam. Dalam kesempatan tersebut Alfitra menyampaikan terima kasih atas partisipasi dari peserta yang hadir. “Saya sampaikan terima kasih kepada Tim Pemeriksa Daerah
DKPP, Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar pertemuan dengan Komisi Informasi Pusat (KIP), Jumat (28/9) di Jakarta. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan penyusunan Peraturan DKPP tentang pengelolaan dan layanan informasi publik serta pembentukan PPID DKPP. Langkah tersebut diambil DKPP sebagai tindaklanjut terbitnya Perpres Nomor 67 Tahun 2018 yang mengatur tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu nomor perkara  216/DKPP-PKE-VII/2018, pada Jumat (28/9/2018) pukul 13.30 WIB. Sidang bertempat di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu Lantai 5 Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta. Bertindak selaku Ketua majelis Harjono dan anggota majelis Prof Muhammad, Ida Budhiati, dan Alfitra Salamm. Pengadu, Budi
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan perkara nomor 234/DKPP-PKE-VII/2018 dengan Teradu Muhammad Ali Asek,Anggota Bawaslu Kab. Musi Rawas Utara, Kamis (27/9). Ia diadukan oleh Gito Agung Bramasta. Muhammad Ali Asek diadukan karena diduga terlibat sebagai anggota Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP). “Teradu diduga terlibat sebagai anggota partai politik yakni sebagai
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Adrianto B. Lolong selaku Anggota Bawaslu Kab. Mamasa pada sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik, Kamis (27/9). Majelis sidang dipimpin oleh Ida Budhiati bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Barat Busrang Riandhy (TPD unsur tokoh masyarakat), Ansharullah (unsur Bawaslu), dan Rustang (unsur KPU). Sidang perkara
Jakarta, DKPP – Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik nomor perkara: 235/DKPP-PKE-VII/2018 dilakukan secara buka tutup, Kamis (27/9) pukul 09.30. Pasalnya, Pengadu tidak hadir meski sudah diberikan kesempatan. Ketua majelis Prof Teguh Prasetyo dan anggota majelis Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara: Hamiruddin Udu (unsur Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara) Ade Suerani (unsur KPU Provinsi Sulawesi
Palu,DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu perkara nomor 235/DKPP-PKE-VII/2018 di kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Jl. Soegiono No. 12 Timur, Besusu Tengah, Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (27/9/2018) pagi ini. Selaku ketua majelis Hasyim Asy’ari dan anggota majelis Aminudin Kasim (Tim Pemeriksa Daerah, TPD, Provinsi Sulawesi
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) jatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Anggota KPU Kota Gorontalo atas nama La Aba, Senin (26/9) di Jakarta. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DKPP Harjono saat membacakan amar putusan terhadap perkara dengan nomor registrasi 181/DKPP-PKE-VII/2018. “Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu La Aba selaku Anggota KPU Kota Gorontalo
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu nomor perkara 215/DKPP-PKE-VII/2018 di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu lantai 5, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (26/9/2018). Selaku ketua majelis Harjono, dan anggota majelis Prof Teguh Prasetyo, Prof Muhammad, Alfitra Salamm, dan Ida Budhiati. Pengadu dalam nomor perkara
Jakarta, DKPP – Sebelas perkara kode etik penyelenggara pemilu akan diputus oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Rabu (26/9). Sidang putusan yang akan dipimpin langsung oleh Ketua DKPP Harjono ini akan diselenggarakan pada pukul 13.30 WIB di Ruang Sidang DKPP, Jakarta. Sidang tersebut akan dihadiri oleh pihak Pengadu dan Teradu yang telah diundang