Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Helena Ciara Calansina Homer selaku Anggota Bawaslu Kab, Pegunungan Arfak. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan 19 perkara yang bertempat di Ruang Sidang DKPP, Rabu (2/1). Sidang dipimpin oleh ketua majelis Muhammad bersama Ida Budhiati, Teguh
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Helena Ciara Calansina Homer selaku Anggota Bawaslu Kab, Pegunungan Arfak. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan 19 perkara yang bertempat di Ruang Sidang DKPP, Rabu (2/1). Sidang dipimpin oleh ketua majelis Muhammad bersama Ida Budhiati, Teguh
Semarang, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota Bawaslu Kabupaten Tegal Harpendi Dwi Pratiwi, Sabtu (29/12) di kantor KPU Provinsi Jateng. “Sidang dibuka dan terbuka untuk umum,†kata Prof. Muhammad selaku Ketua Majelis sidang. Adapun anggota majelis sidang dalam perkara nomor 303/DKPP-PKE-VII/2018 ini yaitu Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Jawa Tengah. Mereka adalah Dr. Nur
Semarang, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota Bawaslu Kabupaten Tegal Harpendi Dwi Pratiwi, Sabtu (29/12) di kantor KPU Provinsi Jateng. “Sidang dibuka dan terbuka untuk umum,” kata Prof. Muhammad selaku Ketua Majelis sidang. Adapun anggota majelis sidang dalam perkara nomor 303/DKPP-PKE-VII/2018 ini yaitu Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Jawa Tengah. Mereka adalah Dr. Nur
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima audiensi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara (APHTN), Kamis (27/12/2018). Rombongan yang datang adalah Titi Anggarini, Feri Amsari, dan Hadar Nafis Gumay, dan lain-lain. Mereka diterima oleh Prof. Muhammad, dan Dr. Alfitra Salamm. APHTN yang juga para penggiat Pemilu itu merasa prihatin dengan adanya kriminalisasi terhadap KPU. Hal
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima audiensi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara (APHTN), Kamis (27/12/2018). Rombongan yang datang adalah Titi Anggarini, Feri Amsari, dan Hadar Nafis Gumay, dan lain-lain. Mereka diterima oleh Prof. Muhammad, dan Dr. Alfitra Salamm. APHTN yang juga para penggiat Pemilu itu merasa prihatin dengan adanya kriminalisasi terhadap KPU. Hal
Jakarta, DKPP – Malam ini Selasa (18/12/2018) adalah penutupan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Pemeriksa Daerah, Kegiatan ini diisi dengan pemaparan hasil evaluasi berupa rekomendasi Tim Pemeriksa Daerah dari tiap-tiap kelas. Usai pemaparan rekomendasi acara kemudian ditutup oleh Ketua DKPP Harjono. Hadir, Ketua DKPP Harjono dan anggota Prof Muhammad, Prof. Teguh Prasetyo, Dr. Ida Budhiati,
Jakarta, DKPP “ Pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu terhadap DKPP terus mengalir. Terlebih pada pelaksanaan Pilkada tahun 2018 dan menjelang Pemilu tahun 2019. Untuk itu, perlu trik dan tips dalam melakukan pencegahan. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Harjono menerangkan, Pilkada serentak tahun 2018 diselenggarakan di 171 daerah, terdiri dari 17 provinsi,
Jakarta, DKPP — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arif Budiman mengapresiasi terhadap keberadaan lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kehadiran lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu ini menjadi rambu-rambu bagi penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugasnya. “Saya sangat menghormati dengan putusan-putusan DKPP. Sepahit apapun, kami menikmati sebagai sebagai obat untuk lebih mawas diri. Putusan DKPP menjadi
Jakarta, DKPP – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arif Budiman mengapresiasi terhadap keberadaan lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kehadiran lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu ini menjadi rambu-rambu bagi penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugasnya. “Saya sangat menghormati dengan putusan-putusan DKPP. Sepahit apapun, kami menikmati sebagai sebagai obat untuk lebih mawas diri. Putusan DKPP menjadi